Dasco Tunggu Masa Sidang Dibuka, Polemik Ijazah Gibran Mulai Dibahas Lintas Fraksi

Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi pembicaraan informal di lingkungan DPR RI. Sejumlah anggota parlemen dari lintas fraksi disebut telah menyampaikan aspirasi agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi di parlemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan sejauh ini belum masuk agenda resmi karena DPR masih menjalani masa reses. Pimpinan DPR juga belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan langkah kelembagaan.

Dasco memastikan pembahasan formal baru dapat berjalan setelah masa sidang dibuka. Berdasarkan agenda yang disampaikan DPR, pembukaan masa sidang berlangsung Selasa, 10 November 2026.

“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).

Ia menyebut berbagai usulan telah diterima, baik dari organisasi masyarakat sipil maupun anggota DPR lintas fraksi. Namun, pimpinan DPR belum menentukan sikap karena proses pembahasan harus mengikuti mekanisme kelembagaan.

“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.

Putusan MA Jadi Pemicu Perdebatan

Polemik ini kembali mengemuka setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan gugatan terkait Surat Keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Dokumen yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. <Cite refs={["turn939536search0","turn939536search1"]}/>

Putusan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusannya pada 6 Oktober 2026 juga menjadi sorotan setelah disebut tidak menemukan bukti berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA Gibran.

Sejumlah anggota DPR kemudian menyuarakan kemungkinan penggunaan hak konstitusional parlemen, termasuk hak angket dan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Namun, berbagai pernyataan tersebut sejauh ini merupakan aspirasi atau sikap politik individu dan belum menjadi keputusan resmi DPR.

Gerindra, Demokrat, PKS hingga PAN Beri Respons

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan polemik tersebut akan dibahas dalam rapat internal Fraksi Gerindra pada awal masa sidang.

Menurutnya, rapat tersebut menjadi kesempatan bagi anggota fraksi untuk menerima arahan sekaligus merumuskan sikap resmi partai di parlemen.

“Di situ kami anggota akan mendapat arahan dan sekaligus merumuskan sikap Fraksi Partai Gerindra di DPR RI,” kata Habiburokhman.

Sementara itu, Partai Demokrat masih mempelajari putusan MA. Kapoksi Partai Demokrat Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, mengatakan partainya menunggu salinan putusan secara utuh sebelum menentukan sikap.

“Karena itu, Demokrat akan memberikan penjelasan secara utuh pada waktunya,” tegas Hinca.

Dorongan tindak lanjut juga disampaikan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf. Ia mengatakan PKS menghormati putusan MA dan menilai aspirasi masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di DPR.

Sebelumnya, PKS telah menerima audiensi sejumlah tokoh dan elemen masyarakat sipil di kantor DPTP PKS, Jakarta. Mereka menyampaikan aspirasi terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

“Kita akan menindaklanjuti aspirasi ini di DPR karena langkah yang sah secara hukum dan konstitusional ada di DPR,” ungkap Almuzzammil.

Dari PAN, Ketua Fraksi PAN MPR, Sarifuddin Sudding, menyarankan Gibran mengundurkan diri. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi pilihan untuk merespons persoalan legitimasi yuridis yang muncul setelah putusan MA.

Jika Gibran tidak mengundurkan diri, Sudding mendorong DPR menggunakan kewenangan konstitusional melalui Hak Menyatakan Pendapat. Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Proses tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh DPR. Konstitusi mengatur tahapan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

“Harus ada langkah konkret terhadap putusan Mahkamah Agung itu supaya prinsip negara hukum, sebagaimana diamanatkan konstitusi, benar-benar menjadi pilar utama dalam ketatanegaraan kita,” ujar Sudding.

Relawan Gibran Bantah Putusan MA Otomatis Mengubah Status Wapres

Di sisi lain, relawan Gibran membantah putusan MA otomatis memengaruhi legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.

Ketua Umum Relawan Gibranisti, Taufik Bilfaqih, menilai putusan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan tersebut berlaku untuk kepentingan ke depan dan tidak otomatis mengubah proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Menurutnya, dokumen persyaratan yang digunakan ketika pencalonan telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Suket itu dibatalkan dan berlaku sebenarnya untuk kepentingan masa depan, tidak berlaku dalam konteks masa lalu beliau mencalonkan diri sebagai Wapres,” ujar Taufik.

Dewan Penasihat Gibranisti, Ade Darmawan, juga menilai putusan MA tidak serta-merta mengubah kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Ia merujuk Pasal 18 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menurutnya tidak lagi mensyaratkan surat keterangan penyetaraan apabila calon telah memiliki ijazah S1 dari luar negeri.

Dengan berakhirnya masa reses dan dibukanya masa sidang DPR, perhatian kini tertuju pada langkah yang akan ditempuh pimpinan parlemen dan fraksi-fraksi.

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi DPR mengenai penggunaan hak angket, Hak Menyatakan Pendapat, maupun langkah lain terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Pembahasan selanjutnya juga perlu mempertimbangkan salinan lengkap putusan MA dan mekanisme hukum yang berlaku.