Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto : Ist
Suarapantura.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal turut dibicarakan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Pengakuan Dasco ini sekaligus memperjelas bahwa pertemuan yang semula disebut sebagai ajang silaturahmi tersebut juga menyinggung kasus hukum yang tengah menjadi perhatian publik.
"Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa persoalan penyadapan bukan satu-satunya agenda dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, kasus itu sudah berada dalam penanganan aparat penegak hukum.
Selain membahas isu keamanan, Prabowo juga disebut memaparkan visi dan misi pemerintah untuk memajukan Indonesia, terutama dalam memperkuat perekonomian nasional.
Presiden, lanjut Dasco, turut meminta dukungan para purnawirawan jenderal bintang empat tersebut untuk menyukseskan agenda strategis pemerintah ke depan.
"Nah, itu yang saya tahu," tambah Dasco.
Kasus penyadapan menjadi perhatian di tengah pertemuan
Pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri berlangsung ketika Bareskrim Polri tengah menangani kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Empat perwira Polri telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan aktivitas penyadapan disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Sasaran yang disebut dalam keterangan awal penyidik tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat, tokoh politik, pengusaha, media, dan elemen masyarakat sipil.
Perkara tersebut menjadi sorotan karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan sistem pemantauan komunikasi. Meski sejumlah nama telah berstatus tersangka, dugaan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Sepuluh mantan Kapolri hadir di Hambalang
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima 10 mantan Kapolri dari berbagai periode kepemimpinan. Mereka adalah:
Jenderal Pol. (Purn.) Rusdiharjo
Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi
Jenderal Pol. (Purn.) Surojo Bimantoro
Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar
Jenderal Pol. (Purn.) Sutanto
Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri
Jenderal Pol. (Purn.) Timur Pradopo
Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman
Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti
Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian
Kapolri aktif Jenderal Suyudi Ario Seto juga hadir bersama sejumlah pejabat negara dan kepolisian.
Pertemuan tersebut sebelumnya disampaikan Sekretariat Presiden sebagai ajang silaturahmi dan pertukaran pandangan lintas generasi kepemimpinan Polri.
Dengan pengungkapan Dasco, kini diketahui bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal turut masuk dalam pembicaraan. Namun, belum ada penjelasan terperinci mengenai apa saja yang dibahas, pandangan para mantan Kapolri, maupun tindak lanjut khusus dari pertemuan tersebut.
Publik masih menunggu proses penyidikan yang transparan agar perkara dugaan penyadapan dapat terungkap berdasarkan bukti dan mekanisme hukum, bukan sekadar berkembang menjadi spekulasi politik.
