Suarapantura.com - Pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini mendapat sorotan publik.
Keputusan Presiden yang mengganti Dadan Hindayana, Lodewijk Paulus, dan Sonny Sanjaya pada Selasa (2/6/2026) mendapat dukungan dari Ketua Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Laca.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap salah satu program prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia.
“Presiden Prabowo telah bertindak berani dan benar. Evaluasi selama satu setengah tahun adalah proses yang terukur, bukan keputusan terburu-buru. Kami mendukung penuh langkah ini karena program sebesar MBG tidak boleh berjalan setengah hati,” ujar Laca dalam keterangan tertulisnya, Jumat.
Ia menilai pergantian pimpinan BGN bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk respons pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di lapangan.
Laca menyebut sejumlah persoalan yang sempat menjadi perhatian publik, mulai dari insiden keracunan makanan hingga berbagai kendala layanan di sejumlah titik pelaksanaan program, menjadi alasan penting perlunya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen BGN.
Menurutnya, Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap tegas dengan melakukan evaluasi berbasis kinerja setelah hampir 18 bulan pelaksanaan program berlangsung.
Laca juga memberikan perhatian khusus terhadap penunjukan Nanik S. Deyang sebagai pimpinan baru BGN. Ia menilai sosok Nanik memiliki pengalaman yang cukup karena sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN sejak September 2025 dan telah terlibat dalam perencanaan program MBG sejak awal.
Selain itu, latar belakang akademik Nanik di bidang biologi dinilai memiliki relevansi yang kuat dengan tugas dan fungsi lembaga yang fokus pada pemenuhan gizi masyarakat.
“Nanik S. Deyang bukan orang luar yang baru masuk. Ia sudah ada di dalam sistem, memahami persoalannya dari dalam, dan kini diberi mandat untuk memperbaikinya. Dari sisi latar belakang keilmuan pun, biologi jauh lebih relevan untuk urusan gizi dibanding entomologi,” katanya.
Meski mendukung pergantian pimpinan, Laca menegaskan bahwa langkah tersebut tidak boleh menjadi akhir dari proses evaluasi yang sedang berjalan.
Ia mengungkapkan data yang menunjukkan bahwa sejak Program MBG diluncurkan pada Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat 8.182 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang pernah disuspend dari total 27.208 titik layanan yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut, menurutnya, menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam tata kelola program yang harus segera dibenahi.
Karena itu, Laca meminta seluruh dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan distribusi pangan, kualitas bahan makanan, maupun penggunaan anggaran negara dapat diusut secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami meminta agar proses evaluasi ini tidak berhenti pada pergantian nama di kursi pimpinan. Seluruh temuan harus diusut tuntas. Jika ada pelanggaran, harus ditindak sesuai hukum. Presiden Prabowo telah menunjukkan keseriusannya. Jangan sampai semangat itu berhenti di tingkat kebijakan tanpa ditindaklanjuti di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap kepemimpinan baru BGN mampu menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia sehingga pelaksanaannya harus didukung dengan tata kelola yang profesional dan bebas dari penyimpangan.
Laca meyakini keberhasilan program tersebut akan menjadi salah satu warisan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto apabila dijalankan dengan pengawasan yang ketat, data yang akurat, dan komitmen kuat terhadap prinsip akuntabilitas.
