Suarapantura.com - Film dokumenter Pesta Babi kembali menjadi sorotan publik setelah muncul tudingan bahwa karya tersebut tidak sekadar menyampaikan kritik sosial, melainkan juga mengandung narasi yang berpotensi mendorong disintegrasi Papua dari Indonesia.
Pengamat politik sekaligus alumni Rajaratnam School of International Studies, Rico Marbun, menilai terdapat sejumlah pola komunikasi dalam film tersebut yang patut dicermati karena dinilai mengarah pada pembentukan narasi pemisahan Papua dari Indonesia.
"Kehadiran film ini bukan lagi hanya menjadi kritik sosial. Ada pola komunikasi yang mengarah pada pembentukan narasi pemisahan Papua dari Indonesia," kata Rico dalam keterangannya, Selasa, 9 Juni 2026.
Modus Pertama: Memisahkan Papua dan Indonesia
Menurut Rico, pola pertama yang terlihat adalah penggunaan kata-kata, simbol, maupun visual yang secara konsisten menggambarkan Papua dan Indonesia sebagai dua entitas yang berbeda.
Ia menilai pendekatan semacam itu dapat membentuk persepsi psikologis bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia, melainkan berdiri sebagai identitas yang terpisah.
"Penggunaan simbol dan narasi tertentu secara berulang dapat membangun cara pandang yang memisahkan Papua dari identitas nasional Indonesia," ujarnya.
Modus Kedua: Menolak Dialog dan Menihilkan Upaya Negara
Rico juga menyoroti adanya kecenderungan dalam film tersebut yang dinilai menolak berbagai upaya dialog maupun pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di Papua.
Menurutnya, berbagai kebijakan dan program pemerintah digambarkan secara negatif tanpa memberikan ruang terhadap fakta-fakta lain yang terjadi di lapangan.
"Apa pun yang dilakukan pemerintah dianggap salah. Ini bisa dikatakan sebagai upaya membangun ketidakpercayaan total terhadap negara," kata Rico.
Ia menilai narasi semacam itu berpotensi memperlebar jarak antara masyarakat dengan pemerintah apabila tidak disikapi secara kritis.
Modus Ketiga: Membangun Kebencian terhadap Pemerintah
Pola ketiga yang dianggap paling berbahaya adalah upaya membangun sentimen negatif dan kebencian terhadap pemerintah untuk memperoleh legitimasi politik bagi agenda tertentu.
Menurut Rico, pola tersebut sering ditemukan dalam berbagai gerakan separatis di sejumlah negara.
Biasanya, kata dia, strategi yang digunakan adalah menciptakan jarak psikologis antara masyarakat dan negara sebelum kemudian mendorong tuntutan pemisahan diri.
"Strategi ini lazim digunakan dalam berbagai gerakan separatis. Masyarakat dibuat kehilangan kepercayaan terhadap negara sebelum muncul tuntutan disintegrasi," jelasnya.
Masyarakat Diminta Waspada
Rico mengingatkan masyarakat Papua maupun seluruh rakyat Indonesia agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Ia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.
Namun demikian, menurutnya, kebebasan tersebut tidak boleh digunakan sebagai sarana menyebarkan propaganda yang mengarah pada perpecahan bangsa.
"Masyarakat Papua dan seluruh rakyat Indonesia harus waspada. Jangan sampai film ini dijadikan kendaraan propaganda politik yang mengancam persatuan nasional," ujarnya.
Kritik Diperbolehkan, Propaganda Ditolak
Rico menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang sah dalam negara demokrasi.
Namun ia menolak apabila kritik tersebut berkembang menjadi narasi yang dapat memperkuat semangat separatisme atau mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kita mendukung kebebasan mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi menolak segala bentuk propaganda yang berpotensi menguatkan semangat separatisme," pungkasnya.
Perdebatan mengenai film Pesta Babi diperkirakan masih akan terus berlanjut. Di satu sisi, film tersebut dianggap sebagai bentuk ekspresi dan kritik sosial, sementara di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa karya tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun narasi politik yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.
