Suarapantura.com - Pakar hukum siber sekaligus mantan Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Prof. Henri Subiakto, melontarkan kritik tajam terhadap penanganan kasus yang menjerat Roy Suryo dan sejumlah pihak terkait dugaan penyebaran informasi mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Henri menilai penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perkara tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dari substansi utama yang menjadi perdebatan selama ini, yakni polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi.
Menurut Henri, penegakan hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada pihak yang menyampaikan pendapat atau mempertanyakan suatu isu, tetapi juga memberikan ruang yang cukup bagi proses pembuktian fakta agar dapat diuji secara terbuka.
Soroti Penggunaan UU ITE
Dalam pandangannya, penggunaan UU ITE terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah Jokowi berpotensi menimbulkan persepsi bahwa proses hukum digunakan untuk meredam perdebatan publik yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Henri mengingatkan bahwa UU ITE sejak lama menjadi sorotan karena dinilai kerap digunakan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan ekspresi pendapat dan kritik di ruang digital.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian polemik yang menyangkut kepentingan publik sebaiknya dilakukan secara transparan dan berbasis pembuktian, bukan semata-mata melalui pendekatan pidana.
Kasus Roy Suryo Masuki Tahap Persidangan
Pernyataan Henri muncul di tengah perkembangan kasus yang menjerat Roy Suryo dan sejumlah pihak lain terkait tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi.
Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara Roy Suryo dan dokter Tifa telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Dengan status tersebut, perkara akan segera memasuki tahap pelimpahan ke kejaksaan sebelum berlanjut ke proses persidangan di pengadilan.
Perdebatan Publik Belum Mereda
Meski proses hukum terus berjalan, polemik mengenai ijazah Jokowi masih menjadi perbincangan di ruang publik dan media sosial.
Sebagian pihak menilai kasus tersebut harus dibuktikan secara hukum melalui persidangan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa penggunaan pasal-pasal pidana, termasuk UU ITE, dapat memunculkan persepsi pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.
Henri menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, kritik dan pertanyaan publik terhadap pejabat negara seharusnya dijawab melalui transparansi dan pembuktian yang dapat diuji secara objektif.
Menunggu Pembuktian di Pengadilan
Saat ini publik menunggu proses persidangan yang akan menjadi arena pembuktian berbagai klaim yang selama ini berkembang terkait ijazah Jokowi.
Kuasa hukum Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa mantan Presiden RI tersebut siap hadir di persidangan dan menunjukkan dokumen ijazah yang dipersoalkan. Sementara kubu Roy Suryo menyatakan akan menggunakan proses pengadilan untuk menguji seluruh fakta dan bukti yang ada.
Dengan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap, kasus ini diperkirakan akan menjadi salah satu persidangan yang paling menyita perhatian publik sepanjang 2026, mengingat melibatkan tokoh-tokoh nasional serta isu yang telah menjadi perdebatan selama beberapa tahun terakhir.
