Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul usulan agar pola pelaksanaannya tidak lagi bertumpu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara terpusat. Sejumlah pihak menilai pendekatan berbasis sekolah dapat menghadirkan efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi peserta didik.
PDIP Soroti Efektivitas Sistem SPPG
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritisi model SPPG yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi makanan dalam program MBG. Menurut pandangan partai tersebut, momentum evaluasi yang sedang dilakukan pemerintah perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola program agar lebih efektif dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengembangan dapur atau kantin berbasis sekolah sebagai alternatif penyediaan makanan bergizi bagi siswa. Usulan tersebut muncul setelah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan dan menghentikan sementara pembangunan SPPG baru di sejumlah wilayah.
Mengapa Kantin Sekolah Dinilai Lebih Efektif?
Konsep dapur berbasis sekolah dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan sistem dapur terpusat.
1. Lebih Dekat dengan Penerima Manfaat
Karena berada di lingkungan sekolah, proses penyediaan dan distribusi makanan dapat dilakukan lebih cepat. Risiko keterlambatan maupun penurunan kualitas makanan selama pengiriman juga dapat diminimalkan.
2. Memanfaatkan Fasilitas yang Sudah Ada
Banyak sekolah telah memiliki kantin atau fasilitas dapur sederhana yang dapat dioptimalkan. Dengan memanfaatkan sarana yang tersedia, kebutuhan investasi pembangunan dapur baru berpotensi ditekan.
3. Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Pelibatan kantin sekolah dan pelaku usaha pangan di sekitar lingkungan pendidikan dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. Selain mendukung program gizi, pendekatan ini juga berpotensi menggerakkan usaha mikro dan masyarakat setempat.
BGN Sedang Lakukan Evaluasi Program MBG
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional memutuskan melakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan SPPG baru. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program sekaligus mengoptimalkan fasilitas yang telah beroperasi.
BGN juga menyoroti perlunya pemerataan layanan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di sejumlah daerah, pembangunan dapur baru dinilai kurang efisien sehingga pemanfaatan fasilitas sekolah menjadi salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan.
Tantangan yang Masih Perlu Dibenahi
Meskipun konsep kantin sekolah dianggap menjanjikan, terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan, antara lain:
Standar keamanan dan higienitas pangan.
Kesiapan infrastruktur sekolah.
Pengawasan kualitas bahan makanan.
Ketersediaan tenaga pengelola yang kompeten.
Sistem distribusi yang merata di seluruh daerah.
Karena itu, transformasi dari sistem SPPG menuju dapur berbasis sekolah membutuhkan regulasi yang jelas serta pengawasan yang ketat agar tujuan program MBG tetap tercapai.
Kesimpulan
Kritik terhadap sistem SPPG membuka ruang evaluasi bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Usulan pemanfaatan kantin sekolah sebagai pusat penyediaan makanan dinilai dapat meningkatkan efisiensi, mendekatkan layanan kepada siswa, serta memberdayakan ekonomi lokal.
Namun, keberhasilan model ini tetap bergantung pada kesiapan fasilitas, pengawasan kualitas pangan, dan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap peserta didik memperoleh makanan bergizi yang aman dan berkualitas.
