Suarapantura.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang perwira aktif TNI berpangkat kolonel dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Dugaan tersebut berkaitan dengan proses pengadaan sepeda motor listrik yang menjadi salah satu objek penyidikan.
Karena yang bersangkutan masih berstatus prajurit aktif, penanganan hukumnya akan mengikuti mekanisme yang berlaku bagi anggota militer melalui koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).
Dugaan Peran Kolonel TNI dalam Pengadaan Motor Listrik
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi keterlibatan seorang Kolonel TNI aktif yang menjabat sebagai:
Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa.
Pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan sepeda motor listrik untuk operasional program MBG.
Temuan tersebut diperoleh setelah penyidik melakukan pengembangan terhadap perkara korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang tengah berlangsung.
Penanganan Berbeda karena Berstatus Prajurit Aktif
Kejagung menegaskan bahwa penyidik pidana khusus tidak memiliki kewenangan memproses pidana terhadap anggota TNI aktif secara langsung.
Oleh karena itu:
Berkas terkait dugaan keterlibatan oknum TNI akan diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer.
Proses hukum dilakukan melalui mekanisme koneksitas atau sesuai ketentuan peradilan militer apabila memenuhi unsur pidana.
Hingga saat ini, Kolonel TNI yang disebut dalam penyidikan masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus Berawal dari Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG
Perkara ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025–2026.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik menduga terjadi praktik penggelembungan harga (mark up) pada berbagai pengadaan, antara lain:
Kasus ini juga mendorong penyidik melakukan penyegelan ribuan unit motor listrik yang telah dibeli menggunakan anggaran negara sebagai bagian dari upaya menjaga barang bukti.
Fakta Penting yang Terungkap
Beberapa poin penting dari perkembangan penyidikan antara lain:
Penyidik menemukan dugaan keterlibatan pejabat aktif di lingkungan BGN.
Oknum yang diduga terlibat merupakan anggota TNI aktif sehingga proses hukumnya berbeda dengan tersangka sipil.
Status hukum Kolonel TNI tersebut masih sebagai saksi.
Kejagung terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab.
Koordinasi dengan aparat penegak hukum militer menjadi bagian penting dalam proses lanjutan penyidikan.
Komitmen Kejagung Mengusut Perkara
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa membedakan latar belakang institusi. Namun, setiap penanganan tetap dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk apabila melibatkan personel militer aktif.
Dengan koordinasi antara unsur pidana umum dan pidana militer, Kejagung berharap proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, serta memberikan kepastian hukum terhadap dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
