30 Wakil Menteri Rangkap Komisaris BUMN Disorot, Pemerintah Sebut Bawa Perspektif Baru Meski Ada Putusan MK

Suarapantura.com - Penempatan puluhan wakil menteri (wamen) sebagai komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menuai sorotan. Di tengah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan rangkap jabatan, pemerintah menilai kehadiran para wakil menteri justru dibutuhkan untuk menghadirkan perspektif baru dalam pengawasan perusahaan pelat merah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan pengisian kursi komisaris tidak selalu harus berasal dari kalangan yang memiliki latar belakang teknis sesuai bidang usaha perusahaan.

Menurutnya, figur dari luar industri dapat memberikan sudut pandang berbeda yang bermanfaat bagi pengembangan perusahaan.

"Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," kata Qodari, Minggu (5/7/2026).

Qodari mengaku pernah merasakan langsung pengalaman tersebut saat dipercaya menjadi komisaris di PT Pertamina Hulu Energi meski tidak berasal dari industri minyak dan gas.

Ia menilai tugas komisaris bukan hanya memahami aspek teknis perusahaan, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan strategis kepada direksi.

Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan sepanjang komisaris memiliki integritas, akal sehat, dan niat baik.

Disorot Usai Putusan MK

Pernyataan pemerintah muncul setelah Transparency International Indonesia (TII) mencatat sedikitnya 30 wakil menteri di Kabinet Merah Putih masih merangkap jabatan sebagai komisaris maupun komisaris utama di BUMN dan anak usahanya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri.

Dalam putusannya, MK memberikan masa transisi selama dua tahun kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap jabatan para wakil menteri yang terdampak.

Berikut Daftar 30 Wakil Menteri yang Merangkap Komisaris BUMN

Beberapa nama yang tercatat antara lain:

• Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)

• Giring Ganesha – Komisaris PT GMF AeroAsia Tbk

• Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk

• Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk

• Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

• Suahasil Nazara – Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero)

• Helvi Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

• Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya

• Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

• Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia

• Suntana – Wakil Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

• Dante Saksono Harbuwono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC

• Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana

• Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

• Diaz F.M. Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telkomsel

• Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telkomsel

• Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)

• Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)

• Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

• Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk

• Veronica Tan – Komisaris PT Citilink Indonesia

• Taufik Hidayat – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia

• Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping

• Stella Christie – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi

• Bambang Eko Suhariyanto – Komisaris PT PLN (Persero)

• Faisol Riza – Komisaris Utama PT Pertamina Gas

• Irene Umar – Komisaris PT Pertamina Gas

• Arrmanatha Christiawan Nasir – Komisaris PT PLN Indonesia Power

• Edward Omar Sharif Hiariej – Komisaris PT PGN Tbk

• Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk.

Meski menuai kritik dari sejumlah kalangan, hingga kini pemerintah tetap berpendapat bahwa penempatan para wakil menteri di jajaran komisaris dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memastikan program-program strategis pemerintah berjalan di lingkungan BUMN.