Suarapantura.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengungkap temuan terkait tata kelola teknologi informasi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Dalam laporan hasil pemeriksaan tertanggal 1 September 2025, BPK menilai terdapat sejumlah kelemahan dalam aspek perencanaan dan organisasi yang berpotensi memengaruhi pengelolaan anggaran teknologi informasi senilai sedikitnya Rp2,04 triliun.
Temuan tersebut merupakan bagian lanjutan dari hasil audit BPK terhadap sistem tata kelola teknologi informasi BNI.
IT Strategic Plan Belum Disetujui Komite
Salah satu temuan BPK menyebut Information Technology Strategic Plan (ITSP) atau Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) BNI periode 2022–2025 belum memperoleh persetujuan dari Komite Manajemen Teknologi.
Padahal, dokumen tersebut menjadi acuan utama dalam penyusunan arah pengembangan teknologi informasi, mulai dari visi, misi, roadmap, hingga strategi pemanfaatan teknologi untuk mendukung kebutuhan bisnis bank.
BPK mencatat BNI telah menyampaikan dokumen RSTI kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat resmi pada November 2022 yang ditandatangani salah satu direktur.
Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, persetujuan dari Komite Manajemen Teknologi sebagaimana mekanisme tata kelola internal belum diperoleh.
Pihak Divisi IT Strategy & Architecture BNI menjelaskan bahwa bentuk persetujuan yang digunakan adalah surat penyampaian kepada OJK yang ditandatangani direksi.
Roadmap Proyek Dinilai Belum Jelas
Selain itu, BPK juga menyoroti penyusunan program dan timeline Project Charter yang dinilai belum memiliki rujukan memadai sehingga arah pengembangan teknologi informasi bank menjadi kurang jelas.
Dalam penyusunan ITSP tersebut, BNI diketahui menggandeng konsultan KPMG berdasarkan perjanjian pengadaan yang ditandatangani pada 1 September 2022.
Dokumen ITSP memuat roadmap pengembangan teknologi beserta daftar program prioritas dan target waktu pelaksanaannya.
Namun, BPK menilai roadmap tersebut belum didukung referensi yang memadai sebagai dasar penetapan program maupun jadwal implementasi.
Temuan tersebut menjadi salah satu catatan dalam evaluasi tata kelola teknologi informasi BNI yang menurut BPK masih memerlukan perbaikan agar pengelolaan anggaran teknologi informasi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
