Suarapantura.com - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kembali menjadi sorotan. Kali ini kritik datang dari Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Amirullah Setya Hardi, yang menilai desain program tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip dasar koperasi.
Menurut Amirullah, koperasi seharusnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, bukan dibebani berbagai target pembangunan maupun kepentingan pemerintah.
Sebut Tujuan Koperasi Harus Tunggal
Amirullah menilai konsep KDMP saat ini terlalu banyak memuat tujuan sehingga dikhawatirkan mengaburkan fungsi utama koperasi.
"KDMP itu kira-kira apa tujuannya? Banyak. Benar enggak? Enggak benar harusnya. Karena tujuan koperasi adalah tunggal, yaitu mencukupi kebutuhan anggota," ujarnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat akan tercipta secara otomatis apabila kebutuhan anggota koperasi benar-benar terpenuhi.
Dianggap Berpotensi Jadi Alat Pemerintah
Amirullah mengingatkan sejarah koperasi di Indonesia pernah diwarnai penggunaan koperasi sebagai instrumen pemerintah.
Ia khawatir pola serupa kembali terulang melalui pembentukan KDMP secara besar-besaran.
"Ketika koperasi digunakan sebagai alat propaganda pemerintah, di situ muncul banyak penyimpangan," katanya.
Meski demikian, Amirullah tidak secara langsung menuduh pemerintah memiliki tujuan politik dalam program tersebut. Ia lebih menekankan perlunya evaluasi terhadap desain kebijakan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi.
Jangan Paksa Semua Desa Punya Koperasi
Menurut Amirullah, tidak seluruh desa memiliki kondisi ekonomi maupun kebutuhan yang sama untuk mendirikan koperasi baru.
Karena itu, pembentukan koperasi secara serentak dikhawatirkan hanya mengejar target administratif tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya bangga dengan banyaknya koperasi yang berdiri.
Keberhasilan Bukan dari Jumlah Koperasi
Amirullah menegaskan ukuran keberhasilan koperasi bukan terletak pada jumlah koperasi yang dibentuk, melainkan pada kualitas pengelolaannya.
Indikator seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang rutin, partisipasi anggota, hingga manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat jauh lebih penting dibanding sekadar pencapaian angka.
"Jangan sampai kita bangga karena sudah terbentuk sekian koperasi, tetapi RAT-nya tidak berjalan, administrasinya bermasalah, dan manfaatnya tidak dirasakan anggota," ujarnya.
Minta Akademisi Dilibatkan
Di akhir keterangannya, Amirullah mendorong pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap program KDMP dengan melibatkan kalangan akademisi dan berbagai pihak terkait.
Menurutnya, tanpa evaluasi yang menyeluruh, KDMP dikhawatirkan hanya menjadi simbol keberhasilan pemerintah di atas kertas, sementara fungsi utamanya sebagai lembaga ekonomi yang menyejahterakan anggota justru tidak tercapai.
