Suarapantura.com - Tabungan senilai Rp18 juta milik seorang nasabah bank pemerintah di Kabupaten Situbondo dilaporkan raib dari rekeningnya setelah diduga menjadi korban penipuan digital.
Korban mengaku telah melapor ke kantor bank karena mencurigai adanya upaya penipuan sebelum dana tersebut hilang, namun transaksi tetap terjadi melalui aplikasi BRImo.
Korban diketahui bernama Suhama (40), warga Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Melalui suaminya, Marhawi, ia menjelaskan peristiwa bermula pada pertengahan November 2025 ketika menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pelaku meminta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan alasan pembaruan data KTP, lalu kembali menghubungi korban melalui WhatsApp.
"Telepon pertama pakai nomor seluler. Siangnya telepon lagi lewat WhatsApp," ujar Marhawi, Rabu (5/8).
Merasa curiga, Marhawi tidak langsung memenuhi permintaan tersebut dan berupaya mengonfirmasi informasi kepada perangkat desa. Pelaku kemudian meminta korban mentransfer biaya administrasi sebesar Rp10 ribu. Namun, saat hendak melakukan transfer, aplikasi BRImo miliknya tidak dapat diakses sehingga transaksi urung dilakukan.
"Saat mau transfer Rp10 ribu, BRImo saya sudah tidak bisa digunakan. Karena tidak bisa, ya tidak jadi transfer uang sepeser pun," katanya.
Karena khawatir aplikasi BRImo-nya telah diretas, Marhawi mendatangi kantor cabang bank di Panarukan untuk memastikan keamanan rekening. Saat dilakukan pengecekan, saldo sebesar Rp18 juta masih utuh. Ia kemudian menarik tunai Rp10 juta dan meminta kartu ATM diganti sebagai langkah antisipasi. Namun, menurutnya, pihak bank menilai kartu ATM masih aman sehingga hanya mengganti akses BRImo beserta PIN baru.
"Dua hari setelah ganti BRImo uang masih aman. Saldo tinggal Rp8 juta. Begitu tiga hari dirasa aman, saya masukkan lagi uang Rp10 juta ke rekening. Jadi total tabungan kembali Rp18 juta," tuturnya.
Masalah muncul pada Jumat, 21 November 2025 sekitar pukul 13.00 WIB. Saat memeriksa rekening, seluruh saldo sebesar Rp18 juta diketahui telah hilang. Marhawi kembali mendatangi kantor bank dan diminta membuat laporan kehilangan di Polsek sebelum rekening koran dicetak. Dari hasil mutasi rekening diketahui dana tersebut ditransfer ke rekening Allo Bank atas nama Dodo Pradana melalui layanan BI-FAST.
Saat itu, kata Marhawi, pihak bank sempat menyampaikan bahwa dana berpeluang dikembalikan meski membutuhkan waktu beberapa bulan. Namun, setelah menunggu, belum ada kepastian penyelesaian karena petugas yang sebelumnya menangani kasus tersebut telah berpindah tugas.
"Pihak bank bilang uang bakal kembali. Cuma waktunya memang agak lama, sekitar tiga bulan. Setelah tiga bulan saya datang lagi ke bank, ternyata teller yang dulu menangani saya sudah pindah, atasannya juga sudah berganti," ujarnya.
Marhawi mengaku kecewa karena merasa telah memberikan peringatan kepada pihak bank sejak awal saat menerima telepon mencurigakan. Menurutnya, permintaan untuk mengganti kartu ATM sebagai langkah pencegahan juga tidak dipenuhi.
"Kenapa saya menyalahkan pihak bank, sebab saat kami curiga ada teror sudah laporan. Tapi ditanggapi aman-aman saja. Sempat minta ganti ATM malah tidak diganti. Sekarang saat uang hilang saya harus mengurus sendiri dan bank seakan tidak mau bertanggung jawab atas keamanannya," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Supervisor Layanan bank pemerintah yang digunakan korban, Rosa Firdaus, mengatakan dirinya baru sekitar satu bulan bertugas sehingga tidak menangani langsung proses sebelumnya. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan rekening koran, transaksi yang mengurangi saldo korban tercatat berhasil dilakukan melalui aplikasi BRImo menggunakan layanan BI-FAST.
"Kalau dilihat dari transaksi rekening koran, transaksi sukses melalui aplikasi BRIMo sehingga menjadi tanggung jawab penuh pemilik rekening," ujar Rosa.
Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
Masyarakat diimbau tidak memberikan data pribadi, PIN, kode OTP, maupun informasi perbankan kepada pihak yang identitasnya tidak dapat dipastikan, meskipun mengaku berasal dari lembaga resmi.
