Kakek Prabowo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Siapa Margono Djojohadikusumo?

Suarapantura.com - Nama R.M. Margono Djojohadikusumo kembali mencuat. Bukan karena dirinya terlibat dalam hiruk-pikuk politik kekinian, melainkan karena tokoh yang juga dikenal sebagai kakek Presiden Prabowo Subianto itu kembali diusulkan mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Usulan tersebut bukan perkara baru. Pemerintah Kabupaten Banyumas sebelumnya telah menyampaikan usulan agar Margono Djojohadikusumo mendapat gelar Pahlawan Nasional. Pemerintah menilai kiprahnya memiliki kontribusi penting bagi bangsa, khususnya dalam membangun fondasi ekonomi dan lembaga keuangan Indonesia setelah kemerdekaan.

Namun, nama besar Margono kini kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disebut mengusulkan dua tokoh untuk gelar Pahlawan Nasional pada 2026, yakni KH Sholeh Darat dan Margono Djojohadikusumo.

Yang menarik, proses pengusulan Margono disebut masih menghadapi persoalan karena adanya informasi mengenai belum adanya persetujuan keluarga.

Di tengah polemik tersebut, satu pertanyaan patut diajukan: sebenarnya siapa Margono Djojohadikusumo dan apa yang telah dilakukannya untuk Republik?

Bukan Sekadar Kakek Presiden Prabowo

Margono lahir di Purwokerto, Banyumas, pada 16 Mei 1894. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh yang memiliki peran dalam perjalanan awal Republik Indonesia.

Menyebut Margono hanya sebagai kakek Presiden Prabowo jelas terlalu menyederhanakan perjalanan hidupnya.

Jauh sebelum nama Prabowo dikenal publik, Margono telah berkecimpung dalam urusan pemerintahan, politik, ekonomi dan pembangunan lembaga keuangan nasional.

Salah satu warisan paling pentingnya adalah keterlibatannya dalam membangun fondasi Bank Negara Indonesia (BNI).

BNI sendiri mencatat Margono sebagai tokoh penting dalam proses kelahiran lembaga tersebut. BNI menyebut perjuangan Margono merupakan bagian dari upaya membangun kedaulatan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Dari Banyumas ke Jantung Pemerintahan Republik

Setelah Indonesia merdeka, persoalan yang dihadapi pemerintah bukan hanya mempertahankan kemerdekaan secara fisik.

Ada persoalan lain yang tak kalah berat: bagaimana Republik memiliki sistem ekonomi dan keuangan sendiri?

Pada masa itu, keberadaan lembaga keuangan yang benar-benar berada di bawah kendali Indonesia menjadi bagian penting dari perjuangan mempertahankan kedaulatan.

Margono menjadi salah satu tokoh yang mendorong gagasan tersebut.

Ia pernah dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pada masa awal Republik.

Dari posisi tersebut, Margono ikut mendorong gagasan pembentukan bank sirkulasi atau bank sentral bagi Indonesia.

Gagasan itu kemudian berkembang menjadi proses pembentukan lembaga perbankan nasional.

BNI dan Jejak Margono

Perjalanan tersebut kemudian bermuara pada lahirnya Bank Negara Indonesia.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang menjadi dasar pendirian BNI. Margono kemudian dipercaya memimpin BNI sebagai direktur utama.

Karena itu, tidak berlebihan jika BNI hingga kini terus mengenang Margono sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kelahirannya.

Bagi Margono, bank nasional bukan sekadar tempat menyimpan uang.

Di tengah negara yang baru merdeka, lembaga keuangan menjadi bagian dari perjuangan untuk membangun kedaulatan ekonomi.

Itulah warisan yang membuat namanya tetap dibicarakan puluhan tahun setelah ia meninggal.

Margono dan Sejarah Hak Angket DPR

Jejak Margono ternyata tidak berhenti di sektor perbankan.

Ia juga tercatat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terkait penggunaan hak angket DPR.

Pada era 1950-an, Margono mengusulkan agar DPR melakukan penyelidikan terhadap persoalan devisa, termasuk bagaimana pemerintah memperoleh dan menggunakan devisa.

Dari usulan tersebut kemudian dibentuk panitia angket yang beranggotakan 13 orang dengan Margono sebagai ketuanya. Penelitian tersebut berkaitan dengan untung-rugi mempertahankan devisen-regime berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Devisen 1940 dan perubahannya.

Catatan ini penting karena menunjukkan bahwa Margono bukan hanya berkutat pada persoalan ekonomi, tetapi juga ikut memainkan peran dalam perkembangan mekanisme pengawasan parlemen pada masa awal demokrasi Indonesia.

Ayah Soemitro, Kakek Prabowo

Margono juga merupakan ayah dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, ekonom yang dikenal luas sebagai salah satu begawan ekonomi Indonesia.

Dari garis keluarga inilah kemudian lahir Prabowo Subianto.

Namun, hubungan keluarga tersebut bukan satu-satunya alasan nama Margono layak diperbincangkan.

Justru rekam jejak Margono sebagai tokoh ekonomi dan pemerintahan menjadi dasar utama munculnya dorongan agar dirinya mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai Pahlawan Nasional.

Pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri menilai Margono memiliki jasa besar bagi bangsa dalam bidang ekonomi dan pembangunan lembaga keuangan negara.

Sudah Lama Diusulkan

Usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Margono sebenarnya telah muncul sebelum 2026.

Pada 2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas menyampaikan rencana pengusulan tersebut kepada pemerintah pusat. Kementerian Sosial kemudian menyatakan akan melakukan kajian terhadap usulan tersebut.

Artinya, proses ini bukan sekadar muncul karena Margono merupakan kakek Presiden yang sedang menjabat.

Ada proses pengusulan dan kajian yang harus dilalui sebelum seseorang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Bahkan, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno juga pernah menyambut baik usulan tersebut. Ia menilai Margono memiliki peran penting dalam membangun lembaga keuangan Indonesia dan memperjuangkan kedaulatan ekonomi setelah kemerdekaan.

Dimakamkan di Banyumas

Margono meninggal dunia di Jakarta pada 25 Juli 1978 dalam usia 84 tahun.

Jenazahnya kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah.

Pada April 2026, Presiden Prabowo bahkan menyempatkan diri berziarah ke makam kakek dan neneknya di kompleks tersebut.

Dalam unggahannya, Prabowo menyebut Margono sebagai pendiri BNI dan tokoh ekonomi nasional.

Kini, puluhan tahun setelah kematiannya, nama Margono kembali berada di persimpangan sejarah.

Bukan hanya sebagai leluhur keluarga Presiden Prabowo, tetapi sebagai tokoh yang pernah ikut membangun fondasi ekonomi Republik ketika Indonesia masih berusia sangat muda.

Pahlawan Nasional atau Sekadar Nama Besar?

Di sinilah proses pengusulan gelar tersebut menjadi menarik.

Gelar Pahlawan Nasional bukan penghargaan yang semestinya diberikan hanya karena seseorang memiliki nama besar, hubungan keluarga dengan pejabat negara, atau pernah menduduki jabatan penting.

Rekam jejak dan jasa kepada bangsa tetap harus menjadi dasar penilaian.

Dalam kasus Margono, catatan sejarah mengenai keterlibatannya dalam pembentukan lembaga keuangan nasional, kiprahnya di pemerintahan, serta perannya dalam sejarah ketatanegaraan menjadi bagian yang perlu diuji dan dikaji secara objektif.

Satu hal yang jelas: Margono Djojohadikusumo punya sejarahnya sendiri.

Dan sejarah itu dimulai jauh sebelum cucunya, Prabowo Subianto, menjadi Presiden Republik Indonesia.

Kini bola berada pada proses resmi pemberian gelar. Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan pemerintah menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional, maka penghargaan tersebut bukan semata penghormatan kepada kakek seorang Presiden.

Melainkan penghormatan kepada seorang tokoh yang pernah ikut meletakkan batu pertama kedaulatan ekonomi Indonesia.