Terungkap di LHKPN, Ini Daftar Aset Alexandra Askandar yang Tersebar di Sejumlah Daerah

Suarapantura.com - Nama Alexandra Askandar kembali menjadi sorotan setelah data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengungkap rincian aset yang dilaporkannya.

Alexandra kini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Dalam profil resminya, BNI mencatat Alexandra berusia 54 tahun, merupakan lulusan S1 Ekonomi Universitas Indonesia dan meraih gelar S2 Finance dari Boston University, Amerika Serikat.

Namun, LHKPN yang menjadi dasar artikel ini merupakan laporan periodik tahun 2024 yang disampaikan pada 31 Maret 2025. Saat laporan tersebut dibuat, Alexandra masih tercatat sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri.

Total Harta Rp177,3 Miliar

Dalam LHKPN tersebut, Alexandra melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp177.300.178.825.

Angka itu merupakan harta bersih setelah dikurangi utang. Dalam laporan yang sama, total harta sebelum dikurangi utang tercatat sekitar Rp205,30 miliar, sedangkan utang yang dilaporkan mencapai Rp28 miliar.

Dari sejumlah kategori harta yang dilaporkan, aset tanah dan bangunan menjadi salah satu komponen terbesar.

Nilai tanah dan bangunan yang dilaporkan Alexandra mencapai Rp70.461.632.000.

Aset Tanah dan Bangunan Tersebar di Sejumlah Daerah

LHKPN mencatat Alexandra memiliki sejumlah tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah.

Sebagian besar berada di Jakarta Selatan.

Salah satu aset berupa tanah dan bangunan seluas 438 meter persegi dengan bangunan 500 meter persegi di Jakarta Selatan dilaporkan bernilai Rp19,47 miliar.

Ada pula tanah dan bangunan seluas 480 meter persegi dengan bangunan 275 meter persegi yang dilaporkan senilai Rp2,093 miliar.

Aset lainnya di Jakarta Selatan antara lain tanah dan bangunan seluas 187 meter persegi dengan bangunan 180 meter persegi senilai Rp1,47 miliar.

Kemudian tanah dan bangunan seluas 283 meter persegi dengan bangunan 150 meter persegi senilai sekitar Rp6,05 miliar.

Masih di Jakarta Selatan, Alexandra melaporkan tanah dan bangunan seluas 219 meter persegi dengan bangunan 197 meter persegi senilai Rp8,48 miliar.

Ada pula bangunan seluas 65 meter persegi yang dilaporkan senilai sekitar Rp2,25 miliar.

Yang cukup mencolok adalah aset berupa tanah dan bangunan seluas 50 meter persegi dengan bangunan 400 meter persegi di Jakarta Selatan yang dilaporkan senilai Rp30 miliar.

Ada Tanah di Bogor hingga Kotabaru

Kekayaan properti Alexandra tidak hanya tercatat di Jakarta Selatan.

Dalam LHKPN, terdapat tanah seluas 642 meter persegi di Bogor yang dilaporkan bernilai Rp182,97 juta.

Ada pula tanah seluas 7.254 meter persegi di Bogor dengan nilai laporan Rp36,27 juta.

Kemudian terdapat tanah dan bangunan seluas 641 meter persegi dengan bangunan 180 meter persegi di Kudus, senilai sekitar Rp232,98 juta.

Alexandra juga melaporkan tanah seluas 140.500 meter persegi di Kotabaru dengan nilai Rp181,25 juta.

Kendaraan Rp1,08 Miliar

Selain properti, Alexandra melaporkan aset berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp1.085.001.507.

Dalam daftar tersebut terdapat:

• Toyota Innova Venturer 2.0 AT tahun 2017, senilai Rp350 juta.

• Hyundai Ioniq 5 tahun 2022, senilai sekitar Rp735 juta.

Nilai kendaraan yang tercantum dalam LHKPN merupakan nilai yang dilaporkan, sehingga tidak otomatis sama dengan harga pasar kendaraan saat ini.

Surat Berharga Rp82,5 Miliar

Komponen besar lainnya berasal dari surat berharga.

Alexandra melaporkan kepemilikan surat berharga senilai Rp82.510.886.624.

Sementara itu, kas dan setara kas yang dilaporkan mencapai Rp12.154.458.694.

Ia juga mencatat harta bergerak lainnya Rp4.088.200.000 serta harta lainnya senilai Rp35 miliar.

Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, total harta sebelum dikurangi utang mencapai Rp205.300.178.825.

Setelah dikurangi utang Rp28 miliar, total harta kekayaan yang tercantum dalam LHKPN menjadi Rp177.300.178.825.

Kini Berada di Jajaran Puncak BNI

Data tersebut merupakan potret harta yang dilaporkan untuk periode 2024. Posisi Alexandra kemudian berubah.

BNI saat ini mencatat Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama. Ia menjadi bagian dari jajaran direksi BNI setelah perubahan susunan pengurus perseroan.

Dengan posisi strategis tersebut, profil Alexandra kembali menarik perhatian, termasuk rekam jejak karier dan laporan harta kekayaannya.

Namun perlu ditegaskan, angka LHKPN merupakan data harta yang dilaporkan oleh pejabat kepada KPK, bukan penilaian independen mengenai sumber atau legalitas setiap aset. KPK juga menjelaskan bahwa informasi dalam e-LHKPN berasal dari laporan yang disampaikan penyelenggara negara dan digunakan sebagai instrumen transparansi serta akuntabilitas.