G30S Setelah 61 Tahun: 8 Fakta yang Tak Banyak Masuk Buku Pelajaran

Suarapantura.com - Setiap 30 September, masyarakat Indonesia kembali mengingat Gerakan 30 September 1965 atau G30S.

Nama tujuh perwira Angkatan Darat yang tewas, Lubang Buaya, PKI, Soeharto dan kemudian lahirnya Orde Baru menjadi bagian yang paling sering muncul dalam buku pelajaran dan pembicaraan publik.

Namun, G30S sebenarnya jauh lebih besar daripada tragedi yang berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965.

Ada sejumlah bagian sejarah yang justru jarang dibahas secara mendalam.

Mulai dari perebutan Radio Republik Indonesia (RRI), pelarian D.N. Aidit, perubahan cara penyebutan “G30S” menjadi “G30S/PKI”, sampai nasib keluarga orang-orang yang dituduh terlibat.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sendiri menyebut bahwa sampai sekarang terdapat berbagai teori mengenai G30S. Di antaranya teori yang mengaitkan PKI, Soeharto, konflik internal Angkatan Darat, keterlibatan CIA dan Barat, kegagalan operasi internal PKI hingga teori multikausal.

Berikut delapan fakta dan sisi sejarah yang menarik untuk melihat G30S secara lebih luas.

1. G30S Bukan Hanya Pertempuran Senjata, tetapi Juga Perebutan Informasi

Salah satu bagian yang sering luput adalah pentingnya Radio Republik Indonesia atau RRI.

Pada 1 Oktober 1965, kelompok G30S menguasai RRI Jakarta dan menggunakan siaran radio untuk menyampaikan pengumuman mengenai gerakan mereka.

Dalam siaran tersebut, kelompok G30S menyatakan bahwa mereka bergerak untuk menyelamatkan negara dari apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal.

Pada saat masyarakat belum mengetahui secara lengkap apa yang terjadi, radio menjadi alat yang sangat menentukan dalam membentuk pemahaman publik.

Ketika RRI dan pusat telekomunikasi kemudian berhasil dikuasai kembali oleh pasukan pemerintah, Soeharto menyampaikan pengumuman melalui radio pada malam 1 Oktober.

Artinya, pada hari pertama krisis, siapa yang menguasai radio memiliki kemampuan untuk memengaruhi narasi mengenai siapa yang sebenarnya mengendalikan keadaan.

Ini adalah salah satu contoh paling jelas bahwa G30S juga merupakan perang informasi.

2. Soeharto Bukan Presiden Ketika Mengambil Kendali pada 1 Oktober

Nama Soeharto sangat erat dengan G30S.

Tetapi ada satu hal penting yang sering terlupakan:

Pada 1 Oktober 1965, Soeharto bukan presiden.

Ia merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Setelah mendengar sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat diculik, Soeharto mengambil alih kendali Angkatan Darat untuk mengendalikan keadaan.

Pasukan kemudian bergerak merebut kembali sejumlah fasilitas strategis, termasuk RRI dan pusat telekomunikasi.

Dari titik inilah perjalanan politik Soeharto kemudian berkembang.

Enam tahun kemudian, pada 1967, Soeharto menjadi Pejabat Presiden.

Setahun berikutnya, ia resmi menjadi Presiden Republik Indonesia.

Karena itu, G30S tidak dapat dipisahkan dari proses perubahan kekuasaan yang berlangsung setelah 1 Oktober 1965.

Namun, menghubungkan G30S secara langsung dengan sebuah rencana pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto adalah persoalan interpretasi sejarah yang masih diperdebatkan.

ANRI sendiri mencatat teori yang mengaitkan Soeharto sebagai salah satu teori yang berkembang, tetapi juga mencatat sejumlah teori lainnya.

3. D.N. Aidit Tidak Langsung Tertangkap Setelah G30S

Dipa Nusantara Aidit merupakan Ketua CC PKI dan salah satu tokoh paling penting dalam politik Indonesia ketika itu.

Setelah G30S gagal, Aidit menjadi salah satu orang yang paling dicari.

Namun ia tidak langsung tertangkap.

Menurut kajian sejarah yang merujuk pada Kronik '65, Aidit meninggalkan Jakarta dan menuju Yogyakarta pada 2 Oktober 1965 menggunakan pesawat Dakota.

Dari Yogyakarta ia kemudian bergerak ke Semarang dan bertemu sejumlah pemimpin PKI.

Nasib Aidit kemudian berakhir tragis.

Ia ditangkap oleh pasukan Angkatan Darat di Jawa Tengah pada November 1965 dan kemudian dibunuh.

Detail mengenai proses penangkapan dan eksekusinya menjadi salah satu bagian sejarah 1965 yang memiliki sejumlah kesaksian dan versi berbeda.

Karena itu, kisah Aidit sebenarnya dapat menjadi pintu untuk memahami bagaimana PKI berubah dari salah satu kekuatan politik terbesar Indonesia menjadi organisasi yang dihancurkan hanya dalam waktu relatif singkat.

4. Istilah “G30S” dan “G30S/PKI” Bukan Sekadar Perbedaan Penulisan

Ini mungkin salah satu hal paling menarik.

Masyarakat Indonesia selama puluhan tahun sangat familiar dengan istilah:

G30S/PKI.

Namun dalam pembahasan sejarah, istilah Gerakan 30 September (G30S) juga digunakan.

Kenapa?

Karena pertanyaan mengenai sejauh mana keterlibatan PKI dalam gerakan tersebut masih menjadi bagian dari perdebatan historiografi.

ANRI secara terbuka mencatat bahwa terdapat berbagai teori mengenai aktor dan penyebab G30S.

Di sisi lain, ANRI juga menegaskan bahwa menghilangkan peran PKI begitu saja dari sejarah 1965 juga akan menimbulkan kekosongan karena terdapat sumber-sumber yang berkaitan dengan PKI dan G30S.

Jadi persoalannya bukan sekadar:

“PKI terlibat atau tidak?”

Tetapi:

Seberapa jauh keterlibatan PKI, siapa saja aktornya, siapa yang mengambil keputusan, dan bagaimana hubungan antara pimpinan PKI dengan gerakan tersebut?

Pertanyaan tersebut jauh lebih kompleks.

5. Film Pengkhianatan G30S/PKI Membentuk Ingatan Jutaan Orang

Bagi generasi yang tumbuh pada masa Orde Baru, sejarah G30S tidak hanya datang dari buku.

Ia datang melalui televisi.

Film Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer diproduksi pada masa pemerintahan Soeharto dan selama bertahun-tahun menjadi tayangan rutin bahkan wajib setiap 30 September.

Setelah Reformasi, kewajiban penayangan tersebut dihentikan.

Film itu kemudian terus diperdebatkan karena sejumlah adegan dinilai oleh sejumlah sejarawan tidak sepenuhnya sesuai dengan bukti lain, termasuk persoalan penggambaran penyiksaan terhadap para jenderal.

Ada pula detail lain yang dipersoalkan, termasuk penggambaran tokoh dan konteks sejarah tertentu.

Tetapi film tersebut tetap penting sebagai dokumen budaya dan politik, karena menunjukkan bagaimana negara Orde Baru membangun cara masyarakat memandang G30S.

Dengan kata lain:

Film tersebut bukan hanya film tentang sejarah. Film itu sendiri telah menjadi bagian dari sejarah.

6. Tragedi 1965 Tidak Berakhir Ketika Para Jenderal Ditemukan

Ini mungkin bagian paling penting.

Setelah G30S gagal, terjadi penangkapan dan kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh berkaitan dengan PKI.

Komnas HAM menyatakan penyelidikan pro-yustisia terhadap peristiwa 1965–1966 menemukan pola pelanggaran HAM berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan dan penghilangan orang secara paksa.

Komnas HAM menyatakan peristiwa 1965–1966 memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dengan karakter luas dan sistematis.

Ini membuat pembahasan sejarah 1965 tidak berhenti pada tujuh perwira yang terbunuh.

Ada rangkaian kekerasan lain yang terjadi setelahnya.

Dan skalanya jauh lebih luas.

Namun jumlah korban jiwa dalam berbagai sumber dan penelitian memiliki perbedaan besar, sehingga angka korban tidak seharusnya ditulis secara sembarangan tanpa menjelaskan sumber dan metodologinya.

7. Dampaknya Tidak Berhenti pada Orang yang Ditangkap

Salah satu warisan paling panjang dari 1965 adalah stigma terhadap keluarga orang-orang yang dituduh berkaitan dengan PKI.

Komnas HAM mencatat bahwa korban dan keluarga korban masih mengalami dampak lintas generasi, termasuk diskriminasi terhadap hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Artinya, bagi sebagian keluarga, 1965 bukan sekadar sejarah yang dibaca di buku.

Itu adalah sesuatu yang diwariskan melalui nama keluarga, status sosial, pekerjaan dan hubungan masyarakat.

Bahkan ketika seseorang tidak pernah menjadi anggota PKI, hubungan keluarga atau tuduhan terhadap orang tua dapat menjadi beban sosial yang panjang.

Inilah bagian sejarah yang sering tidak terlihat ketika G30S hanya dibahas melalui tujuh nama Pahlawan Revolusi.

8. Ada Ratusan Lokasi yang Diklaim sebagai Kuburan Massal

Sisi lain yang jarang muncul dalam pembahasan populer adalah keberadaan lokasi yang diduga menjadi tempat pemakaman massal korban kekerasan 1965–1966.

Komnas HAM pernah menerima informasi dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965–1966 mengenai 346 titik lokasi yang diklaim sebagai lokasi kuburan massal di sejumlah wilayah Indonesia.

Lokasi yang disebut tersebar antara lain di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah dan daerah lainnya.

Namun angka tersebut merupakan temuan yang disampaikan YPKP, bukan berarti seluruh 346 lokasi telah diverifikasi secara forensik sebagai kuburan massal oleh lembaga negara.

Pembedaan ini penting.

Sebab dalam membahas sejarah 1965, antara kesaksian, klaim penelitian, temuan arsip dan bukti forensik harus tetap dibedakan.

Dari G30S ke Supersemar

Ada satu benang merah yang membuat peristiwa 1965 menjadi sangat menentukan bagi sejarah Indonesia.

G30S terjadi pada September–Oktober 1965.

Namun perubahan kekuasaan tidak selesai pada bulan itu.

Beberapa bulan kemudian muncul demonstrasi mahasiswa, tuntutan Tritura, krisis politik dan akhirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.

Ensiklopedia resmi Kementerian Kebudayaan mencatat bahwa Supersemar memberikan perintah kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Setelah itu, pada 12 Maret 1966, PKI dibubarkan dan dilarang melalui keputusan yang dikeluarkan Soeharto.

Supersemar kemudian menjadi salah satu dokumen paling kontroversial dalam sejarah Indonesia.

Bahkan keberadaan naskah asli dan berbagai versinya masih menjadi persoalan sejarah yang terus dibahas.

Dengan demikian, kalau ingin memahami G30S secara utuh, ceritanya tidak berhenti di Lubang Buaya.

Ada RRI.

Ada Soeharto.

Ada Aidit.

Ada pembubaran PKI.

Ada kekerasan 1965–1966.

Ada tahanan politik.

Ada keluarga yang terkena stigma.

Ada Supersemar.

Dan akhirnya ada perubahan kekuasaan dari Soekarno menuju Soeharto.

61 Tahun Berlalu, Sejarahnya Masih Belum Selesai

G30S tetap menjadi salah satu peristiwa paling sensitif dalam sejarah Indonesia karena di dalamnya terdapat banyak lapisan.

Ada fakta yang relatif tidak diperdebatkan: penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira terjadi pada 30 September–1 Oktober 1965.

Tetapi pertanyaan mengenai siapa yang menjadi aktor utama, bagaimana hubungan antaraktor, apa motif masing-masing pihak, dan bagaimana peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi perubahan kekuasaan masih menjadi objek penelitian dan perdebatan.

ANRI bahkan secara resmi mencatat keberadaan berbagai teori tersebut dan menyebut sumber arsip dari Indonesia, Amerika Serikat serta arsip terkait Soekarno yang dapat menjadi bahan penelitian.

Karena itu, setelah 61 tahun, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi:

“Versi siapa yang harus kita percaya?”

Melainkan:

“Seberapa banyak sumber yang sudah kita baca sebelum mengambil kesimpulan?”

Sebab sejarah 1965 terlalu besar untuk hanya ditentukan oleh satu film, satu buku, satu kesaksian, atau satu narasi politik.

G30S adalah tragedi. Tetapi tragedi itu juga menjadi pintu menuju perubahan terbesar dalam sejarah politik Indonesia modern.

Dan memahami seluruh rangkaiannya jauh lebih penting daripada sekadar menghafalkan tanggal 30 September.