Prabowo-Gibran Beda Sikap soal MBG, Saidiman Soroti Retaknya Konsolidasi Kekuasaan

Suarapantura.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan hanya soal dugaan keracunan atau bagaimana program tersebut dijalankan, tetapi muncul pertanyaan lain: apakah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki pandangan yang sama soal MBG?

Pertanyaan itu mencuat setelah Gibran mengunjungi korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada 28 September 2026.

Dalam sebuah percakapan yang terekam dan beredar di media sosial, Gibran meminta seorang siswa yang menjadi korban untuk kembali bersekolah setelah kondisinya membaik.

Namun ada satu kalimat yang kemudian menjadi perhatian:

“Bawa bekal dari rumah, MBG jangan dimakan.”

Gibran juga meminta agar investigasi dugaan keracunan tersebut segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada keluarga korban.

Kalimat sederhana itu kemudian berkembang menjadi pertanyaan politik yang lebih besar.

Jika MBG merupakan program utama pemerintah, mengapa seorang wakil presiden justru meminta korban untuk tidak mengonsumsinya?

Bukan Sekadar Soal Bekal

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, membaca pernyataan Gibran tersebut sebagai indikasi adanya perbedaan pandangan dengan Presiden Prabowo dalam implementasi MBG.

Menurut Saidiman, perbedaan itu setidaknya menyangkut dua hal: siapa yang menjadi sasaran program dan bagaimana program tersebut dilaksanakan.

Ia menyebut Gibran menginginkan MBG lebih diarahkan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah, sedangkan Prabowo disebut menginginkan cakupan yang lebih luas.

Saidiman juga menyebut Gibran menginginkan keterlibatan dapur warga di sekitar sekolah, termasuk kantin sekolah, sementara skema yang berjalan menggunakan dapur terpusat yang menurutnya sebagian besar dikelola unsur militer dan kepolisian.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik.

Sebab perbedaan pendapat di dalam pemerintahan sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis bermasalah. Namun ketika perbedaan itu menyangkut program unggulan pemerintah dan disampaikan secara terbuka kepada publik, tentu muncul ruang untuk dipertanyakan.

Angka Korban Ikut Menjadi Sorotan

Sorotan terhadap MBG juga tidak muncul dari ruang kosong.

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang diberitakan Suara.com, sejak 22 Juli hingga awal September 2026 tercatat 5.482 korban dalam 71 kejadian yang berasal dari makanan yang diproduksi 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Angka tersebut membuat persoalan keamanan makanan menjadi bagian penting dari evaluasi pelaksanaan program.

Namun Gibran tidak menyatakan MBG harus dihentikan secara keseluruhan. Pernyataan yang disampaikannya kepada korban adalah agar siswa tersebut sementara membawa bekal dari rumah dan tidak mengonsumsi MBG.

Hal ini penting ditegaskan karena klaim bahwa Gibran meminta program MBG dihentikan secara keseluruhan sebelumnya juga dinyatakan sebagai hoaks oleh kanal pemeriksa fakta kepolisian.

Ketika Wapres Berkata “Jangan Dimakan”

Kalimat “MBG jangan dimakan” akhirnya memiliki daya ledak politik tersendiri.

Bukan karena kalimat tersebut secara otomatis berarti pemerintah tidak percaya pada programnya.

Melainkan karena masyarakat bisa bertanya:

Bagaimana standar keamanan MBG dijamin jika korban justru diminta sementara membawa makanan sendiri?

Lalu pertanyaan berikutnya:

Apakah persoalannya hanya terjadi pada satu lokasi, atau ada persoalan yang lebih besar dalam mekanisme pengawasan dan distribusi makanan?

Dan yang tidak kalah penting:

Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab ketika program nasional dengan anggaran besar itu menimbulkan masalah di lapangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu membutuhkan jawaban berbasis investigasi, bukan sekadar pernyataan politik.

Saidiman Membaca Ada Masalah di Elit

Saidiman kemudian membawa persoalan ini ke ranah yang lebih luas.

Ia menilai keterbukaan perbedaan pandangan antara Prabowo dan Gibran menunjukkan bahwa konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo di tingkat elite belum sepenuhnya solid.

“Yang menarik, perbedaan ini tidak sungkan diungkapkan ke publik,” kata Saidiman.

Ia juga mengaitkannya dengan apa yang disebutnya sebagai melemahnya legitimasi politik pemerintah di tingkat akar rumput berdasarkan pembacaan terhadap survei opini publik.

Menurut Saidiman, kondisi tersebut dapat beresonansi ke kalangan elite dan memengaruhi loyalitas politik.

Namun, ini merupakan analisis Saidiman Ahmad, bukan kesimpulan resmi pemerintah ataupun bukti bahwa koalisi pemerintahan telah retak.

MBG Kini Bukan Cuma Soal Makanan

MBG sejak awal diposisikan sebagai salah satu program utama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Karena itu, setiap persoalan di lapangan otomatis menjadi ujian terhadap kemampuan pemerintah menjalankan program tersebut.

Ketika muncul dugaan keracunan, publik meminta transparansi.

Ketika jumlah korban bertambah, publik meminta evaluasi.

Dan ketika wakil presiden sendiri meminta seorang korban untuk membawa bekal dari rumah, publik kembali bertanya:

Ada apa sebenarnya dengan MBG?

Apakah masalahnya hanya soal makanan yang bermasalah di sejumlah titik?

Atau justru ada persoalan lebih besar dalam desain, pengawasan, distribusi, hingga siapa yang memiliki kendali atas program tersebut?

Jawabannya semestinya bukan datang dari tafsir politik semata.

Pemerintah perlu menjawabnya dengan data, hasil investigasi yang transparan, dan langkah perbaikan yang bisa dilihat publik.

Sebab pada akhirnya, MBG bukan sekadar program politik.

Di balik setiap kotak makanan, ada anak sekolah yang menjadi penerima manfaat. Dan ketika makanan itu dipertanyakan keamanannya, yang dipertaruhkan bukan cuma citra pemerintah, tetapi juga kepercayaan masyarakat.