Kinerja Bagus, Kok Purbaya Bisa Dipecat? Pertanyaan Besarnya Bukan Cuma Soal Angka Ekonomi
Sabila JP•
Nasional
ilustrasi gambar generate Gemini Ai
Suarapantura.com - Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari kursi Menteri Keuangan setelah sekitar satu tahun menjabat. Yang membuat publik bertanya-tanya, pencopotan itu terjadi ketika sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang relatif kuat. Lantas, kalau angka ekonomi membaik, kenapa Purbaya tetap diganti?
Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru pada 14 September 2026. Pergantian itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026.
Purbaya pun harus meninggalkan kursi bendahara negara yang baru ditempatinya sejak 8 September 2025.
Yang menarik, Purbaya sendiri tidak mengatakan dirinya dicopot karena kegagalan menjalankan kebijakan ekonomi.
Saat ditanya setelah serah terima jabatan, Purbaya menyebut salah satu faktornya adalah perombakan pejabat di Kementerian Keuangan. Ia juga mengatakan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Tetapi jawaban itu justru meninggalkan pertanyaan lain.
Kalau bukan karena kinerja ekonomi yang buruk, lalu apa sebenarnya yang membuat Purbaya harus pergi?
Angka Ekonomi Justru Menunjukkan Pertumbuhan
Purbaya punya alasan ketika menilai masa jabatannya cukup berhasil.
Data pertumbuhan ekonomi menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen pada kuartal IV 2025, kemudian meningkat menjadi 5,61 persen pada kuartal I 2026.
Pada kuartal II 2026, pertumbuhan tercatat 5,29 persen.
Kementerian Keuangan menyebut pertumbuhan kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen sebagai capaian yang menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah tekanan global.
Bahkan dalam evaluasi satu tahun masa jabatannya, Purbaya mengatakan capaian tersebut menunjukkan Indonesia mulai keluar dari pola pertumbuhan di sekitar 5 persen.
Dengan kata lain, sulit mengatakan bahwa selama Purbaya menjabat ekonomi Indonesia berhenti bergerak.
Namun tentu saja, pertumbuhan ekonomi bukan hasil kerja satu orang.
Pertumbuhan dipengaruhi kebijakan Presiden, Bank Indonesia, dunia usaha, konsumsi masyarakat, investasi, ekspor, kondisi global dan berbagai faktor lainnya.
Jadi, angka 5,61 persen tidak otomatis berarti seluruh keberhasilan adalah milik Purbaya.
Tetapi angka tersebut juga membuat satu pertanyaan menjadi semakin menarik:
Mengapa seorang menteri dengan indikator ekonomi yang masih tumbuh harus diganti secara mendadak?
Purbaya Tidak Membantah: Ini Hak Presiden
Purbaya sendiri memilih tidak memperpanjang polemik.
Ia menyatakan pergantian tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
Ketika ditanya apakah pencopotannya berkaitan dengan kebijakan yang ia ambil, Purbaya mengatakan kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah dan Presiden.
Sikap tersebut membuat ruang spekulasi semakin terbuka.
Sebab kalau Presiden memang memiliki alasan politik, administratif, koordinasi pemerintahan, atau pertimbangan kebijakan untuk mengganti menteri, pergantian itu secara konstitusional memang berada dalam kewenangan Presiden.
Tetapi publik tetap berhak mengetahui apa alasan substantifnya.
Sebab hak prerogatif menjelaskan siapa yang berwenang mengambil keputusan, tetapi belum tentu menjelaskan mengapa keputusan itu diambil.
Apakah Masalahnya Ada di Dalam Kementerian?
Purbaya sendiri menyebut perombakan pejabat Kementerian Keuangan sebagai salah satu faktor.
Di sisi lain, sejumlah laporan media mengungkap adanya ketegangan terkait perombakan pejabat di lingkungan Kemenkeu.
Reuters melaporkan adanya perselisihan antara Purbaya dan sejumlah pejabat tinggi Kemenkeu terkait perubahan personel, termasuk persoalan di sektor pajak dan kepabeanan. Laporan itu menyebut dinamika tersebut menjadi bagian dari konteks pergantian Purbaya, meski tidak sama dengan penjelasan resmi bahwa pencopotan merupakan hak prerogatif Presiden.
Artinya, ada dua lapisan yang perlu dipisahkan.
Lapisan pertama adalah alasan resmi: Presiden mengganti Menteri Keuangan.
Lapisan kedua adalah dinamika internal yang diberitakan media.
Keduanya tidak boleh dicampur menjadi satu kesimpulan bahwa Purbaya dipecat karena konflik tertentu, kecuali ada konfirmasi resmi.
Purbaya Bukan Tanpa Kritik
Menilai Purbaya hanya dari pertumbuhan ekonomi juga tidak cukup.
Selama menjabat, ia mengambil pendekatan fiskal yang relatif agresif untuk mendorong pertumbuhan.
Salah satu kebijakan penting pada awal masa jabatannya adalah penempatan Rp200 triliun dana pemerintah pada lima bank umum mitra pada September 2025. Kebijakan itu dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong kredit serta aktivitas ekonomi.
Kebijakan seperti ini tentu memiliki manfaat sekaligus risiko.
Pemerintah menginginkan uang negara lebih aktif mendorong ekonomi.
Tetapi semakin agresif APBN digunakan sebagai mesin pertumbuhan, semakin besar pula tuntutan terhadap disiplin fiskal, efektivitas belanja dan pengelolaan risiko.
Karena itu, ukuran kinerja Menteri Keuangan tidak cukup hanya:
“Ekonomi tumbuh berapa persen?”
Ada pertanyaan lain:
Bagaimana penerimaan negara?
Bagaimana kualitas belanja?
Bagaimana defisit?
Bagaimana utang?
Bagaimana kredibilitas fiskal?
Dan apakah kebijakan fiskal tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang?
Seorang Menteri Keuangan tidak bekerja seperti CEO perusahaan yang hanya dinilai berdasarkan laba.
Ia berada di tengah tarik-menarik kepentingan ekonomi, fiskal, politik pemerintahan, investasi, penerimaan negara, belanja negara dan hubungan dengan kementerian/lembaga lain.
Karena itu, seseorang bisa memiliki capaian ekonomi yang terlihat baik tetapi tetap diganti.
Kinerja dan keberlangsungan jabatan adalah dua hal berbeda.
Purbaya sendiri menjabat sekitar satu tahun.
Setelah itu, Presiden memilih Suahasil Nazara untuk meneruskan posisi tersebut.
Jadi, pencopotan Purbaya tidak otomatis membuktikan bahwa kinerjanya buruk.
Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tidak otomatis membuktikan bahwa tidak ada masalah dalam pengelolaan fiskal.
Yang diperlukan adalah melihat keseluruhan indikator dan alasan pergantian secara utuh.
Kalau Kinerja Bukan Masalah, Apa yang Berubah?
Pertanyaan ini justru yang paling menarik.
Jika pergantian bukan terutama karena angka pertumbuhan ekonomi, maka publik layak mengetahui apakah pertimbangannya berkaitan dengan:
perubahan strategi fiskal,
restrukturisasi Kementerian Keuangan,
koordinasi antarpejabat,
perbedaan pendekatan kebijakan,
atau memang bagian dari penataan kabinet yang lebih luas.
Purbaya sendiri mengatakan sebagian faktor pencopotannya berkaitan dengan perombakan pejabat.
Artinya, persoalan personalia dan organisasi Kemenkeu memang menjadi bagian dari cerita.
Tetapi seberapa besar pengaruhnya?
Itulah yang belum sepenuhnya dijelaskan kepada publik.
Dari Purbaya ke Suahasil, Apa yang Sebenarnya Ingin Diubah?
Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar mengganti nama di papan kantor.
Menkeu memegang kendali atas kebijakan fiskal negara.
Karena itu, ketika Purbaya diganti, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya:
“Apa yang ingin diubah Presiden dengan mengganti Purbaya?”
Apakah pemerintah ingin pendekatan fiskal yang berbeda?
Apakah ada penyesuaian terhadap strategi penerimaan dan belanja?
Apakah pemerintah ingin memperkuat disiplin fiskal?
Ataukah pergantian tersebut lebih berkaitan dengan penataan organisasi dan hubungan kerja di Kementerian Keuangan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut jauh lebih penting bagi publik dibanding sekadar drama pencopotan seorang menteri.
Purbaya Pergi, Angka Ekonomi Tetap Harus Dipertanggungjawabkan
Pada akhirnya, Purbaya sudah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan.
Suahasil Nazara kini memegang posisi tersebut.
Tetapi pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tidak ikut berganti.
Penerimaan negara tetap harus dikejar.
Belanja harus efektif.
Defisit harus dikendalikan.
Utang harus dikelola.
Investasi harus dijaga.
Dan pertumbuhan ekonomi harus dipertahankan.
Karena itu, pergantian Purbaya seharusnya tidak berhenti sebagai cerita:
“Menteri dicopot meski kinerjanya bagus.”
Kalimat itu terlalu sederhana.
Yang lebih penting adalah membongkar pertanyaan di baliknya:
Jika kinerja ekonomi bukan alasan utama, apa sebenarnya alasan Purbaya harus pergi?
Dan setelah Purbaya pergi, apa yang akan dilakukan Suahasil yang berbeda dari pendahulunya?
Di situlah publik bisa menilai arah baru pengelolaan keuangan negara—bukan dari siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan, tetapi dari kebijakan dan hasil yang muncul setelah pergantian itu.
