BNI Rayakan Hari Batik Nasional, UMKM Didorong Go Global: Perajin Benar-Benar Sejahtera atau Sekadar Jadi Etalase?

Suarapantura.com - Hari Batik Nasional kembali diperingati. BNI menyatakan ikut mendorong perajin dan UMKM batik memperluas pasar. Namun di balik seremoni dan jargon naik kelas, muncul pertanyaan sederhana: seberapa besar manfaat yang benar-benar masuk ke kantong para perajin?

Setiap 2 Oktober, batik kembali menjadi sorotan.

Pegawai mengenakan batik, berbagai acara digelar, produk batik dipamerkan, dan perusahaan-perusahaan berlomba menunjukkan kepedulian terhadap warisan budaya Indonesia.

BNI pun melakukan hal serupa.

Bank pelat merah itu menyatakan batik bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi perajin dan pelaku UMKM.

Masalahnya, pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan memakai batik dua kali seminggu atau membawa UMKM ke sebuah pameran.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: setelah acara selesai, apa yang berubah bagi para perajin?

Jangan Sampai Perajin Hanya Jadi Etalase

BNI menyebut telah membawa UMKM binaannya dalam Puspa Nuswantara 2026 di Jakarta pada Juli lalu.

Produk batik dan kriya dari berbagai daerah mendapat ruang untuk dipamerkan dan diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas.

BNI juga menyebut memberikan pelatihan dan pendampingan, termasuk pengembangan produk serta praktik usaha berkelanjutan.

Sekilas, program tersebut terdengar positif.

Tetapi ukuran keberhasilan pemberdayaan UMKM seharusnya tidak berhenti pada berapa kali pameran digelar, berapa produk dipajang, atau berapa pelatihan dilakukan.

Yang lebih penting justru pertanyaan berikut:

Berapa omzet perajin yang meningkat?

Berapa UMKM yang mendapatkan pembeli baru?

Berapa yang berhasil menembus pasar nasional atau ekspor?

Berapa yang memperoleh akses pembiayaan?

Dan yang paling penting:

Apakah pendapatan perajin benar-benar meningkat setelah mendapat pendampingan BNI?

Tanpa angka tersebut, klaim “memperluas pasar” berisiko berhenti sebagai cerita keberhasilan di atas kertas.

Batik Dipakai Pegawai, Tapi Bagaimana dengan Pembuatnya?

BNI menyebut batik menjadi bagian dari busana pegawainya dan dikenakan dua kali dalam sepekan.

Kebijakan tersebut tentu dapat membantu menciptakan permintaan.

Tetapi ada perbedaan besar antara memakai batik dan menyejahterakan pembatik.

Seorang pegawai memakai batik mungkin hanya membutuhkan satu atau beberapa potong pakaian.

Sementara perajin harus memikirkan bahan baku, pewarna, tenaga kerja, produksi, distribusi, pemasaran, modal, hingga persaingan dengan produk murah.

Karena itu, jika BNI benar-benar ingin berbicara mengenai keberlanjutan industri batik, persoalannya jauh lebih besar daripada urusan seragam pegawai.

Bagaimana memastikan perajin memperoleh margin yang layak?

Bagaimana membantu mereka menghadapi kenaikan harga bahan baku?

Bagaimana membuka akses modal tanpa membuat UMKM terjebak beban utang?

Dan bagaimana membuat produk mereka benar-benar menemukan pembeli?

Go Global Jangan Cuma Jadi Slogan

BNI juga menyatakan ingin mendorong daya saing produk budaya Indonesia dari pasar lokal dan nasional hingga global.

Kalimat “pasar global” memang terdengar menarik.

Tetapi pasar global bukan sekadar membawa produk ke pameran.

Ada persoalan kualitas, kapasitas produksi, konsistensi produk, sertifikasi, logistik, pembayaran internasional, perlindungan desain, hingga kemampuan memenuhi pesanan dalam jumlah besar.

Batik juga menghadapi persaingan produk tekstil bermotif batik yang diproduksi secara massal dengan harga jauh lebih murah.

Maka pertanyaan untuk BNI sebenarnya sederhana:

Berapa UMKM batik binaannya yang sudah benar-benar berhasil menembus pasar global?

Kalau belum ada datanya, bagaimana publik bisa mengukur keberhasilan klaim tersebut?

Pemberdayaan atau Branding BUMN?

Di sinilah titik kritisnya.

Ketika sebuah bank menggelar program UMKM, ada dua kepentingan yang berjalan bersamaan.

Di satu sisi, UMKM memang membutuhkan pendampingan dan akses pasar.

Di sisi lain, bagi perusahaan besar seperti BNI, kegiatan tersebut juga dapat memperkuat citra perusahaan sebagai BUMN yang dekat dengan masyarakat.

Tidak ada yang salah dengan branding.

Namun jangan sampai kepentingan pencitraan perusahaan lebih terlihat daripada hasil yang diterima pelaku UMKM.

Jika sebuah program disebut pemberdayaan, publik berhak melihat hasilnya.

Bukan sekadar foto pejabat bersama perajin.

Bukan sekadar produk yang dipajang di pameran.

Bukan sekadar pelatihan.

Tetapi harus terlihat dari omzet, akses pasar, jumlah pembeli, kapasitas produksi, laba, dan keberlanjutan usaha.

Perajin Butuh Pembeli, Bukan Sekadar Pelatihan

Masalah klasik UMKM Indonesia bukan hanya kurang pelatihan.

Banyak pelaku usaha sudah bertahun-tahun membuat produk.

Yang mereka butuhkan justru pasar yang nyata.

Mereka membutuhkan pembeli.

Mereka membutuhkan akses distribusi.

Mereka membutuhkan modal dengan skema yang masuk akal.

Mereka membutuhkan kepastian pembayaran.

Dan mereka membutuhkan perlindungan dari produk massal yang jauh lebih murah.

Karena itu, program pemberdayaan akan jauh lebih berarti jika BNI mampu menghubungkan perajin dengan rantai pembelian yang berkelanjutan, bukan hanya event yang berlangsung sehari atau dua hari.

Sebab setelah panggung acara dibongkar, spanduk diturunkan dan para pejabat kembali ke kantor, perajin tetap harus membayar bahan baku, menggaji pekerja dan mencari pembeli.

Jangan Sampai Batik Hanya Ramai Setahun Sekali

Hari Batik Nasional memang penting.

Tetapi industri batik tidak hidup hanya pada 2 Oktober.

Perajin membutuhkan pasar sepanjang tahun.

UMKM membutuhkan pembeli sepanjang tahun.

Mereka membutuhkan modal sepanjang tahun.

Dan mereka membutuhkan pendampingan ketika bisnis sedang sulit, bukan hanya ketika kamera sedang menyala.

Karena itu, BNI perlu menjelaskan secara lebih konkret hasil dari berbagai program pemberdayaan yang selama ini digaungkan.

Berapa jumlah UMKM batik yang dibina?

Berapa yang omzetnya naik?

Berapa yang mendapatkan pembiayaan?

Berapa yang berhasil masuk marketplace nasional?

Berapa yang berhasil ekspor?

Dan berapa yang akhirnya mampu mandiri tanpa terus bergantung pada program pembinaan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar pernyataan bahwa batik adalah warisan budaya.

Jangan Hanya Menjual Cerita Keberhasilan

Batik memang harus dilestarikan.

Tetapi jangan sampai cerita tentang pelestarian justru membuat persoalan ekonomi para perajin tenggelam.

Sebab warisan budaya tidak akan bertahan kalau orang yang membuatnya tidak mampu bertahan hidup.

BNI memiliki sumber daya, jaringan, akses pembiayaan dan jaringan bisnis yang jauh lebih besar dibandingkan mayoritas perajin kecil.

Karena itu, ekspektasi terhadap program pemberdayaannya juga wajar jika lebih tinggi.

Bukan sekadar berapa banyak perajin yang pernah diajak tampil.

Tetapi:

berapa banyak perajin yang benar-benar naik kelas?

Berapa banyak keluarga perajin yang pendapatannya meningkat?

Berapa banyak UMKM yang mampu bertahan dan berkembang setelah mendapat dukungan?

Kalau jawabannya belum tersedia, maka klaim memperluas pasar dan mendorong UMKM go global masih perlu dibuktikan dengan data.

Hari Batik Nasional jangan berhenti menjadi hari ketika batik dipakai pegawai dan produk UMKM dipamerkan.

Sebab yang dibutuhkan perajin bukan sekadar tepuk tangan untuk budaya.

Mereka membutuhkan pasar, pendapatan dan masa depan usaha yang benar-benar nyata.