Dana Pascatambang Rp112,5 Miliar Disorot, BNI Malah Tebar Cashback MotoGP hingga Rp500 Ribu

Suarapantura.com – Cashback hingga Rp500 ribu, hadiah koper, sampai potongan pembelian merchandise MotoGP. Itulah promo yang ditawarkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI selama gelaran MotoGP Mandalika 2026.

Namun, promosi yang tampak menggiurkan itu muncul ketika BNI sedang menjadi sorotan akibat kasus dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Koba Tin senilai sekitar Rp112,54 miliar. Dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel), dua pejabat BNI bersama dua kurator telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Kontrasnya sulit diabaikan. Di satu sisi, BNI mengajak masyarakat membuka rekening, mengajukan kartu kredit, dan bertransaksi dengan iming-iming cashback. Di sisi lain, publik menunggu jawaban mengenai bagaimana dana yang seharusnya digunakan untuk pemulihan pascatambang bisa dicairkan dan masuk ke dalam proses kepailitan PT Koba Tin.

Persoalannya bukan pada promo MotoGP itu sendiri. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pengawasan internal, perlindungan dana, dan pertanggungjawaban transaksi mendapat perhatian sekuat upaya bank menarik nasabah.

Cashback Rp500 Ribu, tetapi pertanyaan soal pengawasan belum selesai

Dalam promosi yang diberitakan pada 9 Oktober 2026, BNI menawarkan cashback hingga Rp500 ribu bagi nasabah yang mengajukan kartu kredit melalui aplikasi wondr by BNI. Ada pula reward hingga Rp100 ribu untuk pembukaan rekening, hadiah koper bagi nasabah baru yang memenuhi persyaratan, serta reward Rp20 ribu bagi nasabah yang bermigrasi ke wondr.

BNI juga menawarkan cashback 10 persen hingga Rp300 ribu untuk pembelian merchandise resmi MotoGP dengan minimum transaksi Rp200 ribu. Pemegang Kartu Kredit BNI MyPertamina berkesempatan memperoleh tambahan cashback Rp25 ribu. Program tersebut berlangsung pada 6–13 Oktober 2026 sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyebut program tersebut sebagai upaya memberikan kemudahan transaksi sekaligus nilai tambah bagi nasabah selama ajang olahraga internasional.

Namun, di tengah kasus Koba Tin, promosi produk perbankan tidak cukup hanya bicara keuntungan transaksi. Nasabah juga memiliki kepentingan terhadap keamanan dana, keandalan prosedur, serta kemampuan bank mencegah transaksi yang diduga melanggar hukum.

Cashback boleh menjadi daya tarik pemasaran. Tetapi, kepercayaan nasabah tidak dibangun hanya melalui hadiah dan potongan harga.

Empat tersangka dalam perkara dana pascatambang

Kasus Koba Tin kini menjerat empat tersangka, yakni Eva Dwi Yuliani dan Marina dari BNI, serta David Togap Marsaor dan Romario Palayukan yang berprofesi sebagai kurator.

Menurut Kejati Babel, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pencairan dana jaminan pascatambang PT Koba Tin yang berada dalam penguasaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba). Dana itu diduga dialihkan menjadi bagian dari harta pailit perusahaan, padahal menurut penyidik bukan merupakan aset yang semestinya dimasukkan ke dalam boedel pailit.

Nilai dana yang menjadi objek perkara disebut mencapai Rp112.542.089.628,11 atau sekitar Rp112,54 miliar. Kejati Babel juga menyatakan kegiatan pascatambang PT Koba Tin baru mencapai tingkat keberhasilan 52,12 persen. Dana jaminan tersebut seharusnya mendukung reklamasi dan pemberdayaan masyarakat terdampak pertambangan.

Status tersangka merupakan bagian dari proses hukum, bukan putusan bersalah. Meski demikian, perkara ini menuntut penjelasan serius mengenai alur pencairan, verifikasi kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang seharusnya melindungi dana tersebut.

Promosi agresif, pengawasan harus ikut dibuktikan

Kasus ini menimbulkan pertanyaan yang relevan bagi nasabah: bagaimana bank memastikan transaksi bernilai besar memiliki dasar dan otorisasi yang benar? Bagaimana pengawasan dilakukan ketika dana yang diproses bukan merupakan aset bebas milik pihak yang mengajukan pencairan? Dan apakah mekanisme pemeriksaan internal mampu mendeteksi transaksi yang berpotensi bermasalah sebelum dana keluar?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab berdasarkan hasil penyidikan dan penjelasan resmi BNI. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh sistem BNI bermasalah atau bahwa promo MotoGP berkaitan dengan perkara Koba Tin.

Namun, ketika dua pejabat bank terseret dalam perkara dugaan korupsi bernilai ratusan miliar rupiah, evaluasi atas prosedur dan pengawasan internal menjadi kepentingan publik yang wajar. Penjelasan mengenai langkah korektif, penguatan kontrol, serta perlindungan dana nasabah akan lebih berarti daripada sekadar pesan pemasaran.

BNI tentu berhak menjalankan promosi dan bersaing menarik nasabah. Akan tetapi, sebagai bank milik negara, perseroan juga menghadapi tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang besar, terutama ketika nama pejabatnya muncul dalam perkara hukum yang menyangkut dana negara dan pemulihan lingkungan.

Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan cashback

Promo cashback memiliki batas waktu. Hadiah akan habis, sementara persoalan pengawasan dan pertanggungjawaban tidak selesai hanya karena sebuah kampanye pemasaran berakhir.

Dalam perkara Koba Tin, publik menunggu kejelasan tentang bagaimana dana jaminan pascatambang dapat dicairkan, siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahap transaksi, dan bagaimana kewajiban pemulihan lingkungan akan dituntaskan.

Di tengah situasi tersebut, cashback Rp500 ribu mungkin menarik calon nasabah baru. Tetapi, bagi nasabah yang sudah mempercayakan uangnya kepada bank, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah prosedur pengamanan dan pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.

Sebab, reputasi bank tidak hanya diuji ketika mampu memberi keuntungan kepada nasabah, tetapi juga ketika harus menjelaskan bagaimana dana bernilai besar bisa terseret dalam perkara hukum.