Prabowo Geser Orang Dekat Jokowi, Konsolidasi Kekuasaan atau Awal Putusnya Bayang-Bayang Sang Pendahulu?

Suarapantura.com - Prabowo Subianto mulai mengubah peta kekuatan di lingkaran pemerintahannya. Sejumlah pejabat yang selama ini dikaitkan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) digeser dari posisi strategis, memunculkan pertanyaan besar: apakah ini sekadar evaluasi kinerja atau sinyal bahwa Prabowo ingin memegang kendali pemerintahan tanpa bayang-bayang pendahulunya?

Perombakan kabinet pada 1 Oktober 2026 menjadi sorotan karena menyentuh sejumlah posisi penting. Listyo Sigit Prabowo tidak lagi menjabat Kapolri dan dipindahkan menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Sementara itu, Pratikno yang sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dialihkan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Keduanya memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan Jokowi. Pergeseran tersebut memicu tafsir politik bahwa Prabowo sedang memperkuat kendali atas institusi strategis sekaligus membangun susunan pejabat yang lebih sesuai dengan prioritas pemerintahannya. Sejumlah analis yang dikutip media menilai langkah itu sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan, bukan semata-mata pergantian rutin.

Namun, penting dicatat: belum ada pernyataan resmi Prabowo yang menyebut perombakan tersebut sebagai langkah untuk menyingkirkan Jokowi. Yang terlihat jelas adalah perubahan jabatan dan kewenangan; motif politik di baliknya masih menjadi bahan analisis.

Listyo dan Pratikno Bergeser, Peta Pengaruh Ikut Berubah

Pergantian Kapolri menjadi salah satu perubahan paling menonjol. Suyudi Ario Seto ditunjuk menggantikan Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya memimpin Polri sejak 2021. Listyo kemudian ditempatkan sebagai Kepala KSP.

Listyo memiliki hubungan panjang dengan Jokowi. Ia pernah menjadi Kapolresta Solo saat Jokowi menjabat wali kota, kemudian menjadi ajudan Jokowi ketika mantan presiden itu mulai memimpin Indonesia. Pada 2021, Jokowi mengangkatnya sebagai Kapolri.

Pratikno juga dikenal sebagai salah satu pejabat penting dalam dua periode pemerintahan Jokowi. Ia menjabat Menteri Sekretaris Negara selama 2014–2024 sebelum masuk kabinet Prabowo sebagai Menko PMK pada Oktober 2024.

Kini, keduanya menempati jabatan berbeda dengan ruang kewenangan yang tidak sama seperti sebelumnya. Pergeseran ini menjadi dasar bagi pengamat untuk menilai adanya perubahan keseimbangan pengaruh di dalam pemerintahan.

Meski demikian, pemindahan jabatan tidak otomatis membuktikan adanya konflik pribadi atau keretakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Kesimpulan semacam itu membutuhkan bukti lebih jauh daripada sekadar perubahan posisi.

Prabowo Mulai Menentukan Formasi Sendiri?

Sejumlah pengamat melihat reshuffle terbaru sebagai penanda bahwa masa transisi pemerintahan Prabowo semakin berakhir. Setelah hampir dua tahun menjabat, presiden dinilai memiliki ruang lebih besar untuk menata tim yang dianggap mampu menjalankan agenda politik dan kebijakannya.

Peneliti politik CSIS Indonesia, Nicky Fahrizal, menilai pergeseran pejabat tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Prabowo ingin mengambil kendali pemerintahan secara lebih penuh. Sementara itu, pengamat politik UGM Wawan Mas’udi melihat reshuffle sebagai perpaduan antara kalkulasi politik dan evaluasi terhadap dinamika internal kementerian.

Dalam praktik pemerintahan, presiden memang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan mengganti pejabat sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pergantian pejabat di posisi strategis juga membawa konsekuensi terhadap koordinasi, arah kebijakan, dan keseimbangan kekuatan di dalam pemerintahan.

Ujian sesungguhnya bukan sekadar apakah Prabowo mampu menempatkan orang-orang yang dipercayainya. Publik juga perlu melihat apakah perubahan tersebut menghasilkan koordinasi yang lebih baik, keputusan yang lebih konsisten, dan penyelesaian masalah yang selama ini dirasakan masyarakat.

Jokowi Masih Memiliki Jejak Politik

Meski sejumlah tokoh yang dikaitkan dengan Jokowi bergeser, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh pengaruh mantan presiden itu telah hilang dari pemerintahan.

Bahlil Lahadalia, misalnya, tetap memegang posisi penting setelah diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjabat Menteri ESDM. Ia juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu kekuatan politik besar dalam koalisi pemerintahan.

Prabowo juga tidak mencopot seluruh pejabat yang memiliki rekam jejak di pemerintahan sebelumnya. Karena itu, perombakan terbaru lebih tepat dibaca sebagai penataan ulang hubungan dan posisi di dalam pemerintahan, bukan bukti bahwa semua tokoh yang terkait dengan Jokowi telah disingkirkan.

Jokowi sendiri belakangan semakin aktif di Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang dipimpin putranya, Kaesang Pangarep. Aktivitas politik tersebut menambah konteks bagi pengamat yang menilai hubungan politik antara presiden dan pendahulunya akan terus berkembang menjelang agenda politik nasional berikutnya.

Namun, hubungan antara reshuffle dan aktivitas politik Jokowi tetap merupakan tafsir yang perlu dibedakan dari fakta pengangkatan serta pemindahan pejabat.

Yang Dipertaruhkan Bukan Hanya Kursi Jabatan

Perombakan kabinet bisa menjadi instrumen untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Namun, jika perubahan terlalu sering dilakukan tanpa penjelasan yang memadai, publik dapat mempertanyakan apakah kebijakan berjalan berdasarkan evaluasi terukur atau lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan politik.

Di sisi lain, mempertahankan pejabat semata-mata karena kedekatan dengan pemimpin sebelumnya juga bukan ukuran kinerja. Yang semestinya menjadi dasar adalah kemampuan, integritas, dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, reshuffle kali ini perlu dinilai dari dampaknya. Apakah pergantian pimpinan Polri memperkuat kepercayaan publik? Apakah perubahan koordinasi kementerian mempercepat pelaksanaan program? Apakah pejabat baru mampu menjawab persoalan ekonomi, pelayanan publik, dan penegakan hukum?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada spekulasi tentang siapa yang menang atau kalah dalam hubungan politik di lingkaran kekuasaan.

Prabowo kini memiliki kesempatan lebih besar untuk menunjukkan arah pemerintahannya sendiri. Namun, ukuran keberhasilannya bukan seberapa jauh ia menggeser orang-orang yang dikaitkan dengan Jokowi, melainkan apakah perubahan itu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.