Skandal dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung di Bogor menyisakan pertanyaan besar tentang tata kelola pertanahan dan aliran uang di lingkungan ATR/BPN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti senilai sekitar Rp106,3 miliar dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Di tengah penyidikan itu, muncul pula klaim terpisah mengenai dugaan pergerakan uang Rp480 miliar menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang.
Nama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid ikut terseret dalam perbincangan publik. Sorotan bertambah setelah muncul pemberitaan bahwa ia belum memenuhi jadwal pemeriksaan yang disebut telah dilayangkan penyidik. Namun, alasan ketidakhadiran, status pemeriksaan, dan perkembangan komunikasi antara Nusron dengan KPK perlu dijelaskan berdasarkan keterangan resmi kedua pihak.
Satu hal yang tak boleh kabur: penyitaan uang dalam OTT merupakan fakta perkara yang diumumkan KPK, sedangkan klaim Rp480 miliar masih berupa tudingan yang disampaikan pihak lain dan belum dapat diperlakukan sebagai temuan hukum.
Uang Rp106,3 Miliar: Fakta Penyitaan yang Menuntut Penjelasan
KPK mengumumkan penyitaan uang dan barang bukti elektronik dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon. Pengumuman tersebut disampaikan pada 15 September 2026, sehari setelah operasi di lingkungan ATR/BPN.
Delapan tersangka yang diumumkan KPK berasal dari sejumlah posisi dan latar belakang, termasuk pejabat pertanahan, pejabat kementerian, pihak swasta, dan politikus. Di antara nama yang disebut adalah Sontang Coin Manurung, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Arif Sugiyanto, Adrianto Pitojo Adhi, Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.
Nilai sitaan tersebut membuat perkara ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Penyidik harus mengurai asal-usul uang, tujuan penyerahan, pihak yang diduga menerima manfaat, serta kaitannya dengan proses pengurusan hak atas tanah.
Namun, besarnya uang yang disita tidak otomatis membuktikan keterlibatan semua orang yang namanya muncul dalam pemberitaan. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada bukti dan proses hukum terhadap masing-masing pihak.
Bagi publik, pertanyaan pentingnya adalah apakah penyidikan akan mengungkap seluruh mata rantai transaksi, termasuk jika ditemukan dugaan keterlibatan pihak lain di luar delapan tersangka yang diumumkan.
Pemberitaan mengenai ketidakhadiran Nusron dari jadwal pemeriksaan KPK memunculkan pertanyaan tentang kelanjutan permintaan keterangan terhadap Menteri ATR/Kepala BPN tersebut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto, sebagaimana dikutip dalam naskah pemberitaan yang beredar, mengingatkan pernyataan Nusron sebelumnya mengenai komitmen menghormati proses hukum. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga disebut menekankan pentingnya keteladanan pejabat publik.
Akan tetapi, alasan ketidakhadiran dan status pemanggilan perlu dipastikan melalui keterangan resmi terbaru KPK maupun Nusron. Ketidakhadiran pada satu jadwal, dengan sendirinya, tidak membuktikan seseorang menghalangi penyidikan atau terlibat dalam tindak pidana.
Meski demikian, ketika sebuah perkara menyangkut pejabat di lingkungan kementerian yang dipimpinnya, penjelasan terbuka menjadi penting untuk mencegah spekulasi. Publik berhak mengetahui apakah pemeriksaan dijadwalkan ulang, apakah Nusron dimintai keterangan dalam kapasitas tertentu, dan apa relevansi keterangannya bagi penyidikan.
Transparansi itu penting bukan untuk menghakimi seseorang sebelum waktunya, melainkan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan standar yang sama bagi semua pihak.
Klaim Rp480 Miliar dan Dua Mobil Towing: Siapa yang Bisa Membuktikan?
Kontroversi semakin melebar setelah Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur menyampaikan dugaan pergerakan uang sekitar Rp480 miliar menuju Muktamar ke-35 NU di Jombang.
Dalam pemberitaan Suara.com pada 22 September 2026, Gus Lilur mengaku memperoleh informasi secara informal dari sejumlah penyidik KPK. Ia menyebut dua Toyota Land Cruiser yang menurut keterangannya diangkut menggunakan kendaraan towing dari wilayah Jakarta menuju Jombang. Masing-masing kendaraan itu diklaim membawa sekitar Rp240 miliar.
Gus Lilur juga mengaitkan sebagian uang tersebut dengan sejumlah pihak dan menyebut nama Nusron. Menurut klaimnya, sekitar Rp150 miliar dikaitkan dengan institusi berinisial P, Rp150 miliar dengan institusi berinisial B, sedangkan Rp180 miliar disebut sebagai “kreasi” Nusron.
Tudingan tersebut sangat serius. Namun, sumber informasi yang disebut berasal dari percakapan informal bukan pengganti bukti yang dapat diuji. Sampai ada konfirmasi resmi dan bukti yang dapat diverifikasi, angka Rp480 miliar serta dugaan kaitannya dengan Nusron tidak boleh diperlakukan sebagai fakta yang telah dibuktikan.
KPK perlu menjelaskan apakah klaim tersebut memiliki hubungan dengan berkas penyidikan perkara pertanahan, apakah pernah ditelusuri, dan apakah terdapat bukti yang mendukungnya. Jika tidak berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, hal itu juga perlu diperjelas agar publik tidak mencampuradukkan dua persoalan yang berbeda.
Gus Ipul, yang juga menjadi sorotan dalam kontroversi tersebut, diberitakan menyatakan akan menyiapkan somasi terkait tudingan aliran dana ke Muktamar NU. Respons itu menunjukkan bahwa klaim tersebut juga dipersoalkan oleh pihak yang disebut dalam kontroversi.
Jangan Campuradukkan Sitaan KPK dengan Tudingan yang Belum Terbukti
Di sinilah disiplin pembuktian menjadi sangat penting. Uang Rp106,3 miliar merupakan nilai barang bukti yang diumumkan KPK dalam perkara OTT. Sementara itu, Rp480 miliar merupakan angka dalam klaim Gus Lilur yang dikaitkan dengan pergerakan uang menuju Muktamar NU.
Kedua angka tersebut tidak boleh digabungkan seolah-olah seluruhnya telah ditemukan atau disita KPK. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa uang Rp480 miliar itu berasal dari perkara HGB Summarecon, bahwa uang tersebut benar-benar dibawa sebagaimana diklaim, atau bahwa Nusron terbukti mengatur aliran dana itu.
Justru karena tudingannya bernilai fantastis dan menyebut nama pejabat publik, verifikasi menjadi semakin mendesak. Siapa yang melihat langsung? Dokumen apa yang mendukungnya? Apakah terdapat catatan transaksi, hasil forensik digital yang dapat dikonfirmasi, atau keterangan resmi penyidik yang menguatkan cerita tersebut?
Tanpa jawaban yang bisa diuji, klaim sebesar apa pun tetap merupakan klaim. Namun, jika bukti memang tersedia, aparat penegak hukum perlu menelusurinya sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Ujian bagi KPK: Tuntaskan Perkara Tanpa Tebang Pilih
Perkara dugaan suap HGB Summarecon telah membawa KPK pada penyitaan uang bernilai besar dan penetapan delapan tersangka. Tahap berikutnya bukan sekadar menambah daftar nama, melainkan menyusun konstruksi perkara yang terang: siapa melakukan apa, bagaimana transaksi berlangsung, siapa yang menerima manfaat, dan apakah terdapat pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Dalam konteks itu, posisi Nusron sebagai Menteri ATR/Kepala BPN membuat penjelasan mengenai jadwal pemeriksaan dan relevansi keterangannya penting bagi publik. Namun, status jabatan maupun kedekatan yang disebut-sebut dalam pemberitaan tidak boleh menggantikan pembuktian individual.
KPK juga perlu berhati-hati memisahkan perkara yang telah memiliki barang bukti dan tersangka dari tudingan lain yang masih membutuhkan verifikasi. Penegakan hukum yang tegas bukan berarti menerima setiap tuduhan sebagai kebenaran, melainkan menguji setiap informasi dengan standar pembuktian yang sama.
Publik berhak menuntut penjelasan atas penyitaan Rp106,3 miliar. Publik juga berhak meminta kejelasan mengenai klaim Rp480 miliar. Tetapi jawaban atas kedua persoalan itu harus bersumber dari penyidikan, dokumen, dan keterangan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Skandal ini tidak akan terang hanya dengan banyaknya nama besar atau besarnya angka yang beredar. Kuncinya adalah pembuktian: dari mana uang berasal, ke mana mengalir, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang benar-benar bertanggung jawab menurut hukum.
