Karhutla di Kalteng, petugas berjibaku padamkan api.
Suarapantura.com - Saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengancam lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat, ucapan seorang kepala daerah bukan perkara sepele. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran kini menuai kritik setelah melontarkan candaan “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi” ketika berbicara mengenai penanganan karhutla.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menilai pejabat publik semestinya mengedepankan empati, bukan melontarkan kelakar yang berpotensi melukai perasaan warga yang sedang menghadapi dampak bencana.
“Memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati,” kata Irawan kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Pernyataan itu menjadi teguran terhadap cara pejabat menyampaikan pesan di tengah situasi yang menuntut keseriusan. Ketika masyarakat menghadapi kebakaran dan kabut asap, publik membutuhkan informasi yang jelas, jaminan penanganan, serta langkah nyata pemerintah—bukan sekadar kalimat yang mengundang perdebatan.
Candaan viral, empati pemimpin dipertanyakan
Irawan menegaskan bahwa empati bukan sekadar pilihan gaya komunikasi. Pejabat publik perlu memahami kondisi psikologis dan kesulitan warga yang terkena dampak langsung karhutla.
“Bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla,” ujarnya.
Menurut Irawan, kepala daerah juga harus membangun optimisme masyarakat bahwa kebakaran dapat ditangani dan dipadamkan. Pesan pemerintah, kata dia, semestinya memberi keyakinan kepada warga bahwa persoalan tersebut ditangani secara serius.
“Sebaiknya kepala daerah kita membangun optimisme kepada masyarakat kebakarannya akan padam,” katanya.
Ia berharap polemik ini menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama saat masyarakat sedang menghadapi bencana.
“Saya kira kritik terhadap Gubernur Kalteng menjadi pembelajaran buat kepala daerah lainnya,” ujar Irawan.
Ucapan Agustiar yang memicu polemik
Polemik bermula ketika Agustiar menjawab pertanyaan wartawan mengenai penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Dalam video yang beredar luas di media sosial, ia menyebut sebagian besar kebakaran terjadi akibat ulah manusia.
“Sebenarnya sama aja, takdir juga, tapi banyak ulah manusianya. Hampir 97 persen tuh akibat manusianya,” kata Agustiar.
Ia kemudian mengajak masyarakat menghadapi karhutla secara bersama-sama. Namun, ajakan tersebut ditutup dengan seloroh yang menjadi sorotan publik.
“Karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi,” ujarnya.
Kalimat tersebut kemudian memicu kritik karena disampaikan dalam konteks penanganan bencana. Persoalannya bukan semata-mata apakah seorang pejabat boleh bercanda, melainkan apakah candaan itu tepat ketika masyarakat membutuhkan perhatian dan keseriusan pemerintah.
Publik menunggu tindakan, bukan sekadar pernyataan
Karhutla bukan hanya persoalan titik api. Dampaknya dapat merembet pada kesehatan, aktivitas pendidikan dan pekerjaan, transportasi, hingga perekonomian warga. Karena itu, komunikasi pemerintah perlu berjalan seiring dengan tindakan konkret di lapangan.
Kepala daerah memang tidak harus berbicara dengan bahasa yang selalu kaku. Namun, ketika membahas bencana, pilihan kata dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab jabatan.
Kritik terhadap Agustiar pun seharusnya tidak berhenti pada viralnya sebuah video atau perdebatan soal selera humor. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah memastikan pemadaman berjalan efektif, masyarakat terdampak memperoleh perlindungan, dan sumber kebakaran ditangani sesuai ketentuan hukum.
Hingga polemik ini mencuat, kritik Irawan menegaskan satu pesan penting: di tengah bencana, masyarakat membutuhkan pemimpin yang peka terhadap penderitaan warga dan mampu menunjukkan hasil kerja yang nyata. Pernyataan publik seharusnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan karhutla, bukan justru mengalihkan perhatian dari persoalan yang harus segera diselesaikan.
Sumber: Pernyataan Ahmad Irawan kepada wartawan, 14 Oktober 2026; pemberitaan detikNews mengenai kritik terhadap candaan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran.
