Ilustrasi Jokowi, Prabowo, dan Sufmi Dasco bersama. (briliabdillah/ai)
Suarapantura.com - Peta kekuasaan di lingkaran Presiden Prabowo Subianto mulai memperlihatkan perubahan. Sejumlah pergeseran jabatan memunculkan pertanyaan politik: apakah pengaruh orang-orang yang dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mulai menyusut, sementara Prabowo semakin leluasa mengatur ulang keseimbangan kekuasaannya?
Pengamat politik Yunarto Wijaya melihat ada perubahan dalam cara Prabowo memainkan politik. Menurutnya, Prabowo kini tidak lagi tampil seimpulsif sebelumnya. Manuver politiknya dinilai semakin terukur, halus, dan memperhitungkan ritme serta kompensasi.
Dalam podcast Akbar Faisal Uncensored (AFU), Yunarto juga menyoroti kemungkinan adanya sosok di lingkaran terdekat Prabowo yang ikut membentuk arah manuver politik Presiden. Nama yang secara terang-terangan ia sebut adalah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
“Prabowo tidak sehitam-putih dulu. Prabowo sudah menjadi pemain politik yang mengerti ritme dan kompensasi. Apakah itu ditularkan Jokowi, mungkin saja atau mungkin belajar sendiri,” ujar Yunarto, sebagaimana dikutip Dinamikapos, Minggu (19/10/2026).
Yunarto kemudian mengajukan kemungkinan lain: perubahan gaya politik Prabowo bisa saja dipengaruhi operator politik di lingkaran dalam pemerintahan.
“Atau ada kemungkinan kedua, ada operator politik, orang dekat Prabowo yang berhasil membentuk kebijakan Prabowo, manuver Prabowo, juga menjadi seorang politisi. Saya sebut saja Bang Dasco,” kata Yunarto.
Pernyataan itu menempatkan Dasco dalam sorotan sebagai figur yang dinilai memiliki kemampuan membaca peta politik, mengelola komunikasi, dan memainkan negosiasi di tengah dinamika koalisi serta parlemen.
Namun, penilaian tersebut merupakan analisis Yunarto. Belum ada bukti terbuka yang memastikan Dasco menjadi satu-satunya pihak yang menentukan arah keputusan politik Prabowo.
Listyo Sigit Pindah dari Kapolri ke KSP, Sekadar Rotasi atau Pergeseran Pengaruh?
Salah satu perubahan yang memancing perhatian adalah pergantian posisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Setelah memimpin Polri, Listyo dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026. Jabatan Kapolri kemudian diisi Jenderal Suyudi Ario Seto.
Peralihan tersebut menjadi bahan pembacaan politik karena jabatan Kapolri memiliki kendali langsung atas institusi kepolisian, sedangkan Kepala Staf Kepresidenan bertugas membantu Presiden mengawal program prioritas serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai arahan pemerintah.
Situs resmi Kantor Staf Presiden menyebut Listyo berkomitmen mengawal program prioritas Presiden. Dalam pernyataannya, Listyo juga menegaskan bahwa KSP memiliki peran untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan memanggil kementerian guna memastikan keselarasan dengan arahan Presiden.
Dengan demikian, menyebut posisi KSP sekadar jabatan pajangan atau “lipstik politik” tidak sepenuhnya menggambarkan kewenangan lembaga tersebut. Meski begitu, perpindahan Listyo dari pucuk kepolisian ke lingkungan kepresidenan tetap dapat dibaca sebagai perubahan posisi dan lingkup pengaruhnya.
Pertanyaan politiknya bukan semata-mata apakah jabatan baru itu lebih rendah atau lebih tinggi, melainkan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi akses, kewenangan, dan keseimbangan kekuatan di sekitar Presiden.
Prabowo Belajar dari Jokowi atau Mengandalkan Dasco?
Menurut Yunarto, ada dua kemungkinan yang dapat menjelaskan perubahan gaya politik Prabowo. Pertama, Prabowo mungkin belajar dari pengalaman Jokowi dalam mengelola kekuasaan. Kedua, perubahan itu bisa dipengaruhi oleh orang dekat yang memahami cara memainkan politik secara lebih halus.
Dalam analisisnya, Dasco menjadi nama yang menonjol karena dinilai memiliki pengalaman politik serta pengaruh dalam dinamika koalisi dan DPR.
Jika pendekatan politik Prabowo kini lebih berhitung, perubahan tidak harus selalu dilakukan melalui konfrontasi terbuka. Pergeseran jabatan, pembagian peran, dan penataan ulang hubungan politik bisa menjadi bagian dari strategi yang lebih luas.
Namun, perubahan posisi pejabat tidak otomatis membuktikan bahwa mereka sedang disingkirkan karena kedekatan dengan Jokowi. Untuk menyimpulkan adanya strategi sistematis mengurangi pengaruh kelompok tertentu, diperlukan bukti tambahan mengenai pola pergantian, alasan resmi, serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan.
Yang jelas, penilaian Yunarto membuka ruang bagi pertanyaan lebih besar: apakah Prabowo sedang membangun pola kekuasaan yang semakin mandiri, atau justru semakin mengandalkan operator politik yang mampu menerjemahkan kepentingannya menjadi manuver yang lebih terukur?
Dalam pembacaan Yunarto, Dasco merupakan salah satu figur yang patut diperhitungkan. Tetapi seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan Presiden tetap perlu diuji melalui kebijakan dan dinamika politik berikutnya.
Sumber:
