Prabowo Berubah karena Dasco? Di Balik Manuver Istana, Ada Konsolidasi Kekuasaan yang Lebih Besar
Sabila JP•
Nasional
Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Suarapantura.com - Apakah Presiden Prabowo Subianto benar-benar berubah, atau hanya semakin piawai memainkan strategi kekuasaan? Pertanyaan ini mengemuka setelah pengamat politik Yunarto Wijaya menyoroti perubahan gaya politik Prabowo, termasuk kemungkinan pengaruh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Yunarto menilai Prabowo kini tidak lagi seimpulsif kesan yang melekat pada dirinya di masa lalu. Ia melihat Prabowo semakin memahami ritme politik, memperhitungkan kompensasi, dan memilih langkah yang lebih terukur ketika menghadapi dinamika elite.
“Prabowo tidak sehitam-putih dulu. Prabowo sudah menjadi pemain politik yang mengerti ritme dan kompensasi. Apakah itu ditularkan Jokowi, mungkin saja atau mungkin belajar sendiri,” ujar Yunarto, sebagaimana dikutip Warta Ekonomi, 19 Oktober 2026.
Pandangan tersebut membuka ruang untuk membaca perubahan strategi politik Prabowo. Namun, jika perubahan itu langsung dikaitkan dengan sosok Dasco, persoalannya berisiko menjadi terlalu sederhana.
Dasco mungkin berperan sebagai penghubung kepentingan dan penyampai masukan politik. Tetapi sejauh mana ia membentuk keputusan Presiden, dan sejauh mana ia menjalankan strategi yang sudah dipilih Prabowo, merupakan dua hal berbeda yang perlu dibuktikan.
Dasco, Operator Politik di Lingkaran Presiden?
Peran Dasco dalam dinamika politik pemerintahan bukan tanpa konteks. Ia merupakan salah satu tokoh penting Gerindra dan memiliki posisi strategis di DPR. Pada April 2026, Sekretariat Negara melaporkan pertemuan Prabowo dan Dasco di Istana Merdeka, ketika Dasco menyampaikan perkembangan situasi politik, keamanan, ekonomi, serta masukan terkait fungsi legislasi DPR kepada pemerintah.
Pertemuan tersebut menunjukkan adanya komunikasi politik antara keduanya. Namun, pertemuan itu sendiri tidak membuktikan bahwa Dasco menjadi penentu utama perubahan strategi Prabowo. Sumber: Sekretariat Negara.
Dalam politik, seorang presiden membutuhkan orang kepercayaan yang mampu membaca peta kepentingan, menjembatani komunikasi, dan mengelola konflik antarkelompok. Tokoh seperti Dasco dapat memainkan peran penting dalam proses tersebut.
Tetapi ada perbedaan mendasar antara pengarah strategi dan operator politik. Pengarah ikut menentukan tujuan serta pilihan kebijakan, sedangkan operator menerjemahkan keputusan menjadi langkah konkret.
Tanpa informasi yang cukup mengenai proses pengambilan keputusan di lingkaran Presiden, sulit memastikan posisi Dasco berada di mana. Karena itu, lebih tepat menempatkan pengaruhnya sebagai salah satu kemungkinan penjelasan, bukan sebagai satu-satunya penyebab perubahan Prabowo.
Prabowo Bisa Berubah karena Pengalaman dan Kalkulasi
Prabowo telah melewati sejumlah kontestasi politik sebelum akhirnya terpilih sebagai presiden pada 2024. Pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang membentuk pendekatannya terhadap kekuasaan.
Ketika berada di luar pemerintahan, seorang tokoh politik menghadapi tantangan untuk memenangkan dukungan dan mengalahkan pesaing. Setelah menjadi presiden, tantangannya berubah: menjaga stabilitas pemerintahan, mengelola kepentingan yang beragam, dan memastikan keputusan politik dapat dijalankan.
Dalam situasi seperti itu, pendekatan konfrontatif tidak selalu menjadi pilihan yang paling menguntungkan. Merangkul pihak yang sebelumnya berseberangan bisa menjadi bagian dari kalkulasi untuk memperluas dukungan dan mengurangi hambatan politik.
Dengan demikian, perubahan gaya Prabowo juga dapat dibaca sebagai bentuk adaptasi. Ia mungkin belajar dari pengalaman politiknya sendiri, mengamati strategi pendahulunya, atau menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan pemerintahan.
Kemungkinan-kemungkinan tersebut tidak saling meniadakan. Dasco bisa memberi masukan, pengalaman dapat memengaruhi cara pandang Prabowo, dan kondisi politik dapat mendorongnya memilih strategi yang berbeda.
Merangkul Lawan Tidak Otomatis Berarti Lebih Demokratis
Politik Indonesia memiliki kecenderungan kuat untuk membangun koalisi luas. Dukungan partai di parlemen, hubungan dengan elite, serta kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan menjadi bagian penting dari strategi presiden.
Kajian mengenai coalitional presidentialism di Indonesia menjelaskan bagaimana pembagian posisi dan pembentukan koalisi dapat menjadi instrumen untuk mengamankan dukungan politik. Namun, strategi tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap ruang oposisi dan mekanisme pengawasan. Baca kajian di Journal of East Asian Studies, Cambridge University Press.
Karena itu, kesediaan seorang presiden merangkul tokoh dari kelompok lain belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pemerintahannya menjadi lebih demokratis.
Demokrasi juga bergantung pada penghormatan terhadap lembaga negara, kebebasan oposisi, independensi pengawasan, serta kesediaan pemerintah menerima kritik. Koalisi yang luas bisa membantu stabilitas, tetapi jika hampir semua kekuatan politik masuk ke lingkaran pemerintah, ruang bagi oposisi yang efektif justru dapat menyempit.
Di sinilah perbedaan antara akomodasi politik dan pembagian kekuasaan yang substantif menjadi penting.
Apakah tokoh yang dirangkul memperoleh kewenangan nyata untuk memengaruhi keputusan? Apakah lembaga pengawas tetap bebas menjalankan tugasnya? Atau apakah jabatan dan akses politik lebih banyak berfungsi untuk menjaga loyalitas elite?
Jawaban atas pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar melihat siapa yang mendapat jabatan atau siapa yang masih berada di lingkaran Istana.
Jabatan Bisa Menjadi Akomodasi, tetapi Kekuasaan Tetap Terpusat
Pemberian jabatan kepada tokoh dari berbagai kelompok dapat menjadi cara untuk menjaga keseimbangan politik. Namun, jabatan tidak selalu berarti kekuasaan yang sebanding.
Seseorang bisa mendapat posisi strategis secara simbolis, tetapi memiliki kewenangan terbatas dalam menentukan arah kebijakan. Sebaliknya, tokoh yang tidak selalu tampil di depan publik dapat memiliki pengaruh besar melalui akses langsung kepada pengambil keputusan.
Jika akomodasi politik hanya memperluas jaringan elite yang bergantung pada presiden, sementara pusat pengambilan keputusan tetap terkonsentrasi, hasilnya belum tentu berupa pembagian kekuasaan yang lebih sehat.
Situasi tersebut dapat dikaji melalui konsep hiperpresidensialisme, yakni kecenderungan menguatnya posisi presiden secara dominan dalam praktik politik. Istilah ini perlu digunakan sebagai kerangka analisis, bukan langsung ditempelkan sebagai kesimpulan tanpa menguji praktik pemerintahan, kewenangan lembaga lain, dan mekanisme pengawasan.
Perhatian terhadap peran Dasco juga muncul dalam pemberitaan mengenai meningkatnya keterlibatannya dalam koordinasi dengan sejumlah pejabat pemerintah. The Jakarta Post pada Juni 2026 mengangkat pertanyaan mengenai cakupan peran Wakil Ketua DPR tersebut dalam koordinasi kebijakan ekonomi dan potensi persoalan batas kewenangan. Hal itu merupakan konteks untuk menilai hubungan eksekutif dan legislatif, bukan bukti bahwa Dasco mengendalikan keputusan Presiden. Sumber: The Jakarta Post.
Warisan Jokowi dan Perubahan Konfigurasi Politik
Perubahan strategi Prabowo juga tidak bisa dilepaskan dari perjalanan politiknya bersama Joko Widodo.
Keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 membuka jalan bagi rekonsiliasi politik. Gerindra kemudian memperoleh pengalaman pemerintahan, sedangkan hubungan antara dua tokoh yang sebelumnya berkompetisi memasuki babak baru.
Ketika Prabowo akhirnya menjadi presiden, ia tidak memulai dari ruang kosong. Ada jaringan politik, hubungan antarelite, dan konfigurasi koalisi yang sudah terbentuk sebelumnya.
Faktor tersebut dapat membantu menjelaskan mengapa hubungan dengan kelompok yang dekat dengan Jokowi tidak harus diputus secara menyeluruh. Keputusan mempertahankan, menggeser, atau mengganti seorang pejabat dapat berkaitan dengan banyak pertimbangan, mulai dari kebutuhan pemerintahan hingga kalkulasi politik.
Namun, kesinambungan hubungan politik tidak otomatis berarti Prabowo sekadar meneruskan kehendak Jokowi. Sebagai presiden, Prabowo memiliki kepentingan dan perhitungan sendiri dalam mengelola pemerintahan.
Karena itu, perubahan posisi elite lebih tepat dibaca sebagai bagian dari dinamika konsolidasi kekuasaan yang terus bergerak. Klaim bahwa langkah tertentu bertujuan menyingkirkan atau melemahkan kelompok tertentu tetap membutuhkan bukti dan konteks yang memadai.
Pelajaran Gus Dur: Kekuasaan Membutuhkan Dukungan Politik
Pengalaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memperlihatkan bahwa legitimasi sebagai kepala negara tidak otomatis menjamin kemampuan mempertahankan dukungan politik.
Setelah terpilih sebagai presiden pada 1999, Gus Dur menghadapi hubungan yang semakin tegang dengan sejumlah kekuatan politik dan lembaga negara. Konflik politik tersebut berujung pada pemberhentiannya melalui Sidang Istimewa MPR pada Juli 2001.
Kajian tentang presidensialisme koalisi di Indonesia juga menyoroti bagaimana konflik Gus Dur dengan mitra politiknya menjadi pelajaran bagi presiden-presiden berikutnya mengenai pentingnya memelihara koalisi, bukan sekadar membangunnya ketika hendak meraih kekuasaan. Baca kajian Kyoto Review of Southeast Asia.
Pengalaman itu tidak berarti setiap presiden harus merangkul semua kelompok tanpa batas. Namun, ia menunjukkan bahwa hubungan dengan partai, parlemen, dan elite politik memiliki konsekuensi nyata bagi kelangsungan pemerintahan.
Di sisi lain, koalisi yang terlalu luas juga perlu diuji: apakah ia memperkuat kemampuan pemerintah bekerja, atau justru mengurangi ruang pengawasan dan membuat oposisi semakin terbatas?
Keseimbangan antara stabilitas dan akuntabilitas inilah yang menjadi persoalan utama presidensialisme Indonesia.
Kesimpulan: Prabowo Berubah, tetapi Apa yang Sebenarnya Berubah?
Penilaian Yunarto Wijaya mengenai perubahan gaya politik Prabowo layak menjadi bahan diskusi. Dasco mungkin berperan dalam menjembatani kepentingan dan membantu mengelola strategi politik di lingkaran Presiden. Namun, belum cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa perubahan Prabowo terutama disebabkan oleh pengaruh Dasco.
Pengalaman politik, pembelajaran dari pendahulu, kepentingan mempertahankan stabilitas, dan struktur koalisi Indonesia juga patut diperhitungkan.
Pertanyaan yang lebih mendasar bukan hanya apakah Prabowo menjadi lebih halus atau semakin lihai bermanuver. Yang perlu diuji adalah apakah perubahan strategi tersebut menghasilkan pemerintahan yang lebih akuntabel, memberi ruang bagi oposisi, dan menghormati mekanisme pengawasan.
Sebab, kemampuan merangkul banyak kelompok bisa memperkuat stabilitas pemerintahan. Tetapi kemampuan yang sama juga dapat memperluas ketergantungan elite terhadap pusat kekuasaan jika tidak diimbangi lembaga pengawas yang independen.
Jadi, apakah Prabowo berubah karena Dasco? Mungkin Dasco ikut berpengaruh, tetapi perubahan politik Prabowo tidak cukup dijelaskan oleh satu orang. Ukuran akhirnya bukan siapa yang berada di dekat Presiden, melainkan bagaimana kekuasaan digunakan dan sejauh mana kekuasaan itu tetap dibatasi oleh prinsip demokrasi.
