Dari Aktivis Kritis ke Kepala Bakom, Ujian Konsistensi Syahganda Nainggolan Dimulai
Sabila JP•
Nasional
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom) Syahganda Nainggolan kantor Lemhannas, Jakarta, Sabtu (10/10/2026).(KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI )
Suarapantura.com– Perjalanan Syahganda Nainggolan dari aktivis yang dikenal kritis terhadap kekuasaan hingga menduduki kursi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memunculkan pertanyaan mendasar: mampukah ia tetap menjaga nalar kritis ketika kini menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan?
Pertanyaan itu bukan sekadar soal perpindahan jabatan. Posisi baru Syahganda menempatkannya di salah satu simpul penting komunikasi pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Dari tempat inilah kebijakan, program, dan arah politik pemerintah akan dijelaskan kepada masyarakat.
Syahganda resmi dilantik Prabowo sebagai Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026. Sebelum masuk pemerintahan, ia dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam aktivitas politik dan gerakan kritis terhadap kebijakan pemerintah, termasuk keterlibatannya dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Rekam jejak tersebut membuat posisi barunya menarik untuk dicermati. Sosok yang sebelumnya berada di luar pemerintahan dan menyuarakan kritik kini memegang tanggung jawab untuk mengomunikasikan kebijakan pemerintah kepada publik.
Dari pengkritik menjadi komunikator pemerintah
Perubahan posisi politik bukan sesuatu yang otomatis keliru. Aktivis dapat masuk ke pemerintahan, menerima jabatan, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan negara.
Namun, perpindahan itu membawa konsekuensi: publik berhak menilai apakah prinsip yang dahulu diperjuangkan tetap menjadi pegangan atau justru berubah mengikuti kepentingan jabatan.
Di sinilah ujian bagi Syahganda. Menjadi bagian dari pemerintahan tidak semestinya berarti kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan secara kritis. Sebaliknya, pengalaman sebagai aktivis seharusnya menjadi modal untuk memahami suara masyarakat, termasuk kritik yang tidak menyenangkan bagi penguasa.
Sebab, komunikasi pemerintah bukan semata-mata urusan menyampaikan keberhasilan. Tugas tersebut juga menyangkut keterbukaan terhadap persoalan, penjelasan atas kebijakan yang dipertanyakan, dan kesediaan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pengambil keputusan.
Bakom bukan panggung pemujaan figur
Dalam pemberitaan resmi mengenai pelantikannya, Prabowo menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus menjadi alat untuk memperkuat persatuan nasional. Syahganda juga menyatakan bahwa komunikasi perlu menjelaskan pemikiran dan arah kebijakan presiden kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut menetapkan standar yang semestinya dipegang Bakom: menyampaikan informasi secara jelas, membangun dialog, dan menjembatani pemerintah dengan rakyat.
Karena itu, batas antara komunikasi publik dan pengagungan figur harus dijaga. Menjelaskan kebijakan presiden berbeda dengan menempatkan seorang pemimpin di atas kritik. Menyampaikan capaian pemerintah juga tidak berarti mengabaikan masalah yang masih dirasakan masyarakat.
Ketika komunikasi negara terlalu berpusat pada sosok pemimpin, persoalan publik berisiko tersisih oleh pencitraan. Padahal, masyarakat membutuhkan informasi yang dapat diuji, bukan sekadar narasi yang meminta kepercayaan.
Bagi Syahganda, tantangannya adalah membuktikan bahwa jabatan baru tersebut tidak menghapus tradisi kritis yang melekat pada perjalanan politiknya.
Perdebatan mengenai konsistensi Syahganda perlu bertumpu pada rekam jejak dan pernyataan yang dapat diverifikasi. Termasuk klaim mengenai penggunaan gelar “Pemimpin Besar Revolusi” untuk Prabowo, yang belum dapat dipastikan melalui sumber primer yang ditemukan dalam penelusuran ini. Tanpa rekaman, transkrip, atau sumber asli yang jelas, kutipan tersebut tidak semestinya diperlakukan sebagai fakta.
Namun, tanpa bergantung pada kutipan yang belum terkonfirmasi itu pun, pertanyaan mengenai peran baru Syahganda tetap relevan.
Apakah ia akan menggunakan pengalamannya sebagai aktivis untuk memastikan suara kritis masyarakat sampai ke pemerintah? Apakah Bakom akan membuka ruang dialog yang nyata, termasuk terhadap kritik keras? Atau justru komunikasi pemerintah akan lebih sibuk membangun citra daripada menjelaskan persoalan secara terbuka?
Jawabannya tidak cukup dibuktikan melalui pidato atau pernyataan seremonial. Ukurannya adalah cara Bakom bekerja, bagaimana kritik ditanggapi, dan sejauh mana informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan kenyataan.
Pada akhirnya, Syahganda tidak harus terus berada di luar pemerintahan untuk membuktikan konsistensinya. Namun, setelah masuk ke dalam kekuasaan, ia memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk menunjukkan bahwa prinsip tidak berhenti ketika jabatan dimulai.
Sebab, ujian seorang aktivis bukan hanya keberaniannya mengkritik penguasa ketika berada di luar lingkaran kekuasaan, melainkan juga kesediaannya menjaga keterbukaan dan akuntabilitas ketika dirinya menjadi bagian dari pemerintahan.
