Prabowo Diminta Belajar Komunikasi Politik dari Dasco, Kisah Uni Lubis di Hambalang Jadi Sorotan

Suarapantura.com - Presiden Prabowo Subianto diminta memperkuat komunikasi politik, terutama saat menghadapi pertanyaan kritis dari wartawan dan perbedaan pendapat dengan publik. Pengalaman Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mengelola dinamika politik dinilai dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Presiden.

Sorotan ini mengemuka setelah wartawan senior Uni Lubis menceritakan pengalamannya saat menghadiri pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor. Dalam tayangan kanal YouTube Total Politik, Uni mengaku sempat menghadapi ketegangan ketika meminta agar pembicaraan dengan Presiden berlangsung on the record, yakni dapat dikutip dan dipublikasikan secara terbuka.

Menurut penuturan Uni, Prabowo marah ketika dirinya meminta kejelasan mengenai status pembicaraan tersebut. Pengalaman itu kemudian menjadi perhatian karena menyangkut hubungan pejabat publik dengan pers, khususnya soal batasan informasi yang boleh diberitakan. <Cite refs={["turn162312search1","turn162312search4"]} />

Peristiwa tersebut menjadi titik masuk bagi pemerhati politik sekaligus alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Iwan “Terpal” Setiawan, untuk menyoroti pentingnya keterampilan komunikasi dalam kepemimpinan nasional.

Dalam opini yang disampaikan pada Rabu (21/10/2026), Iwan menilai pengalaman panjang di dunia militer dan politik tidak serta-merta membuat seorang pemimpin menguasai seluruh aspek komunikasi publik.

“Kemampuan membangun kekuasaan berbeda dengan kemampuan mengomunikasikan kekuasaan. Ketegasan berbeda dengan kemampuan mengendalikan emosi,” tulis Iwan.

Menurutnya, seorang presiden tidak hanya dituntut berani mengambil keputusan. Kepala negara juga harus mampu menjelaskan kebijakan, merespons keberatan, dan menghadapi pertanyaan yang tidak selalu sesuai dengan harapannya.

Persoalan Off the Record Bukan Sekadar Soal Kemarahan

Iwan menilai, persoalan off the record harus dipahami secara profesional oleh pejabat maupun wartawan. Status percakapan semestinya dibicarakan dan disepakati secara jelas sebelum informasi disampaikan, sehingga kedua pihak memahami batasan penggunaannya.

Presiden tentu memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu atau menyatakan bahwa informasi tertentu belum dapat dibuka. Namun, cara menyampaikan batasan tersebut turut menentukan bagaimana sikap pemimpin dipahami oleh pers dan masyarakat.

Wartawan, di sisi lain, juga memiliki kewajiban menjaga akurasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik. Kebebasan pers bukan alasan untuk mengabaikan verifikasi, sebagaimana kewenangan pejabat bukan alasan untuk menutup ruang pertanyaan kritis.

Dalam negara demokrasi, hubungan pemerintah dan pers tidak harus selalu berjalan tanpa perbedaan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana perbedaan itu dikelola tanpa berubah menjadi konflik personal.

“Seorang pemimpin yang mampu mengatakan tidak dengan tenang sering kali justru terlihat lebih kuat daripada pemimpin yang harus meninggikan suara untuk mempertahankan pendiriannya,” tulis Iwan.

Dasco Disorot karena Pengalaman Mengelola Dinamika Politik

Iwan kemudian menyoroti Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus politikus Partai Gerindra, yang dinilai memiliki pengalaman dalam mengelola komunikasi di antara berbagai kepentingan politik.

Dasco selama ini dikenal sebagai salah satu orang dekat Prabowo dan memiliki peran penting dalam dinamika politik Gerindra serta parlemen. The Jakarta Post, dalam profilnya pada April 2025, menggambarkan Dasco sebagai salah satu orang kepercayaan Prabowo yang berperan menjaga kesatuan partai dan menjembatani kepentingan politik. <Cite refs={["turn162312search0"]} />

Pengamat politik Yunarto Wijaya juga pernah menyoroti posisi Dasco dalam strategi politik Prabowo. Dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Yunarto menyebut Dasco sebagai salah satu operator politik yang menurut penilaiannya ikut membentuk manuver dan arah kebijakan politik Presiden. <Cite refs={["turn162312search2","turn162312search3"]} />

Penilaian tersebut bukan berarti seluruh keputusan Prabowo ditentukan Dasco. Namun, pengalaman Dasco berhadapan dengan kepentingan partai, parlemen, pemerintah, dan berbagai kelompok politik menjadi salah satu alasan mengapa keterampilan komunikasi serta negosiasinya disorot.

Bagi Iwan, keterampilan membangun komunikasi antarelite dan meredakan ketegangan dapat menjadi pelajaran bagi Prabowo dalam menghadapi pihak yang memiliki pandangan berbeda.

“Politik membutuhkan kemampuan membangun jembatan tanpa kehilangan prinsip. Seorang politikus harus mampu berbicara dengan pihak yang berbeda pandangan, mendengar keberatan mereka, dan mencari titik temu apabila memungkinkan,” tulisnya.

Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa peran seorang operator politik berbeda dengan tanggung jawab seorang presiden. Dasco dapat membantu membangun komunikasi politik, tetapi Presiden tetap bertanggung jawab menjelaskan kebijakan negara kepada masyarakat.

Lima Hal yang Perlu Diperhatikan Prabowo

Iwan menguraikan sejumlah hal yang menurutnya perlu diperhatikan Prabowo untuk memperkuat komunikasi publik.

Pertama, mengendalikan emosi ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Dalam demokrasi, wartawan dapat mengajukan pertanyaan kritis, partai politik dapat menyampaikan keberatan, dan masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Kedua, memberikan jawaban yang jelas, jujur, dan terukur. Jika informasi belum dapat dibuka, Presiden dapat menjelaskan alasannya. Apabila sebuah pertanyaan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, ia dapat menyatakan akan memberikan jawaban setelah data tersedia.

Ketiga, menyesuaikan cara berkomunikasi dengan audiens. Komunikasi kepada kader partai tentu berbeda dengan komunikasi kepada wartawan, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, maupun masyarakat yang terdampak kebijakan.

Keempat, tidak memandang kritik sebagai ancaman. Kritik yang keliru dapat dijawab dengan data dan argumentasi, sedangkan kritik yang benar dapat menjadi bahan evaluasi.

Kelima, memisahkan kepentingan pribadi dari tanggung jawab jabatan. Respons seorang presiden tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap institusi kepresidenan dan pemerintah.

Iwan menilai, semakin besar kekuasaan seorang pemimpin, semakin besar pula tuntutan agar ia mampu mengendalikan diri.

“Kemampuan menahan diri bukan tanda kelemahan. Justru, pengendalian diri merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan,” tulisnya.

Kritik Seharusnya Menjadi Bahan Evaluasi

Menurut Iwan, pemerintah berisiko kehilangan kesempatan memperbaiki kebijakan apabila kritik langsung dianggap sebagai ancaman terhadap kewibawaan pemimpin.

Wartawan dapat menemukan persoalan yang luput dari perhatian pejabat. Akademisi dapat menguji kelemahan argumentasi kebijakan, sementara kelompok masyarakat dapat menyampaikan dampak program pemerintah yang tidak selalu terlihat dalam laporan resmi.

Karena itu, tugas pemimpin bukan menyetujui seluruh kritik, melainkan memeriksa dasar faktanya, membedakan informasi yang keliru dari masukan yang relevan, kemudian memberikan tanggapan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lingkungan kekuasaan yang hanya diisi orang-orang yang selalu membenarkan pemimpin juga berisiko mempersempit ruang evaluasi. Presiden, menurut Iwan, membutuhkan orang-orang di sekelilingnya yang berani menyampaikan fakta, termasuk ketika fakta tersebut tidak sesuai dengan harapan penguasa.

Kewibawaan pemimpin, dalam pandangan itu, tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat perintahnya dijalankan. Kemampuan menjelaskan keputusan, menerima pertanyaan, dan memperbaiki kebijakan ketika ditemukan kekurangan juga menjadi bagian dari tanggung jawab kepemimpinan.

Iwan menegaskan bahwa Prabowo tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilihnya, kader Gerindra, atau partai pendukung pemerintah. Sebagai presiden, ia memimpin seluruh warga negara, termasuk mereka yang tidak memilihnya dan kelompok yang mengkritik kebijakannya.

Belajar dari Dasco Bukan Berarti Menyerahkan Komunikasi kepada Orang Lain

Iwan menilai, kesediaan Prabowo belajar dari Dasco tidak perlu dipandang sebagai pengurangan kewibawaan Presiden. Seorang pemimpin dapat mempelajari kelebihan orang lain tanpa menyerahkan tanggung jawab utamanya.

Namun, Dasco sendiri juga bukan sosok yang harus ditempatkan di luar kritik. Kualitas komunikasi politik setiap pejabat tetap perlu dinilai berdasarkan rekam jejak, keterbukaan, dan hasil nyata, bukan semata-mata kedekatannya dengan pusat kekuasaan.

Pada akhirnya, persoalan komunikasi Presiden dengan pers bukan sekadar perdebatan tentang siapa yang meninggikan suara atau siapa yang merasa tersinggung. Isu yang lebih mendasar adalah bagaimana pejabat publik dan wartawan menyepakati aturan komunikasi, menjaga profesionalisme, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam opini Iwan, Prabowo perlu memadukan ketegasan dengan kebijaksanaan. Pengalaman Dasco dalam mengelola dinamika politik dapat menjadi salah satu bahan pembelajaran, tetapi tanggung jawab untuk membangun komunikasi publik tetap berada di tangan Presiden.

Masyarakat, pada akhirnya, membutuhkan penjelasan kebijakan yang jernih, ruang kritik yang dihormati, dan keputusan pemerintah yang dapat diuji melalui hasil kerjanya.