Dari Kapolresta Solo ke Lingkar Istana, Jejak Kedekatan Jokowi-Listyo Sigit Kini Jadi Sorotan

Suarapantura.com - Hubungan profesional Joko Widodo (Jokowi) dengan Listyo Sigit Prabowo bukan cerita yang baru muncul ketika keduanya berada di Istana Kepresidenan. Jejaknya sudah terbangun sejak Jokowi masih menjabat Wali Kota Surakarta, sementara Listyo menduduki posisi Kapolresta Surakarta pada 2011.

Dari Surakarta, perjalanan keduanya berlanjut ke Jakarta. Listyo kemudian dipercaya menjadi ajudan Presiden Jokowi, menduduki sejumlah jabatan strategis di kepolisian, hingga akhirnya ditunjuk sebagai Kapolri pada Januari 2021.

Rangkaian perjalanan tersebut membuat nama Listyo menjadi salah satu figur penting dalam periode pemerintahan Jokowi. Bahkan, setelah Jokowi meninggalkan kursi kepresidenan pada Oktober 2024, Listyo masih memimpin Polri hingga Oktober 2026.

Kini, setelah tak lagi menjabat Kapolri dan beralih menjadi Kepala Staf Kepresidenan di era Presiden Prabowo Subianto, nama Listyo kembali menjadi perhatian publik menyusul pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang menyeret dirinya.

Berawal dari Surakarta, Saat Jokowi Menjadi Wali Kota

Listyo Sigit Prabowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Sebelum menempati jabatan strategis di tingkat nasional, ia telah menjalani sejumlah penugasan di wilayah Jawa Tengah.

Pada 2009, Listyo dipercaya menjadi Kapolres Pati. Setahun kemudian, ia bertugas sebagai Wakapolrestabes Semarang. Kariernya berlanjut ketika pada 2011 mendapat kepercayaan sebagai Kapolresta Surakarta.

Saat itu, Jokowi masih menjabat Wali Kota Surakarta bersama Wakil Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo.

Keduanya berada dalam satu wilayah pemerintahan dengan tanggung jawab berbeda. Jokowi memimpin pemerintahan kota, sedangkan Listyo bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Surakarta.

Salah satu peristiwa besar yang terjadi selama Listyo bertugas di kota tersebut adalah aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton pada September 2011. Peristiwa itu menewaskan pelaku dan melukai sejumlah orang.

Pengalaman di Surakarta menjadi bagian penting dalam perjalanan karier Listyo. Namun, hubungan profesional keduanya tidak berhenti setelah Listyo meninggalkan jabatan Kapolresta.

Dari Kapolresta Menjadi Ajudan Presiden Jokowi

Ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2014, Listyo kembali berada di lingkaran tugas pemerintahan pusat.

Pada Oktober 2014, Listyo yang saat itu berpangkat Komisaris Besar Polisi ditunjuk menjadi ajudan Presiden Jokowi. Penugasan tersebut berlangsung hingga 2016.

Penunjukan itu menjadi babak baru dalam perjalanan karier Listyo. Ia yang sebelumnya bertugas sebagai perwira kepolisian di daerah kini mendapat tanggung jawab mendampingi kepala negara di lingkungan Istana Kepresidenan.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan, Listyo kembali menempati sejumlah posisi penting di tubuh Polri. Ia pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara, Kapolda Banten, dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Pada 6 Desember 2019, Listyo dipercaya menduduki jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Posisi tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum namanya masuk dalam bursa calon Kapolri.

Jokowi Ajukan Listyo sebagai Calon Tunggal Kapolri

Puncak perjalanan karier Listyo pada masa pemerintahan Jokowi terjadi pada Januari 2021.

Pada 13 Januari 2021, Jokowi mengajukan nama Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR RI untuk menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun.

DPR kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada 20 Januari 2021. Sehari kemudian, persetujuan pengangkatan Listyo disahkan melalui rapat paripurna.

Pada 27 Januari 2021, Jokowi secara resmi melantik Listyo sebagai Kapolri ke-25 di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, pangkat Listyo juga dinaikkan menjadi Jenderal Polisi.

Keputusan itu menandai babak baru hubungan profesional keduanya. Sosok yang pernah menjadi Kapolresta di kota yang dipimpin Jokowi, kemudian menjadi ajudan presiden, kini dipercaya memimpin institusi kepolisian nasional.

Jokowi Lengser, Listyo Masih Bertahan di Puncak Polri

Hal menarik lainnya adalah masa jabatan Listyo yang tidak langsung berakhir ketika Jokowi meninggalkan Istana pada Oktober 2024.

Jokowi mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Namun, Listyo tetap menduduki posisi Kapolri selama hampir dua tahun setelah pergantian pemerintahan tersebut.

Baru pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo.

Pada hari yang sama, Listyo mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Perpindahan jabatan tersebut membuat Listyo kembali berada di lingkungan Istana, meskipun kali ini dalam pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

Nama Listyo Kembali Disorot dalam Kasus Dugaan Penyadapan

Perjalanan panjang Listyo di lingkungan kepolisian dan Istana kini mendapat sorotan baru.

Pada 4 November 2026, Reuters dan Associated Press memberitakan bahwa Listyo termasuk di antara tiga perwira tinggi yang ditahan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Penyidik menduga sistem penyadapan milik Polri digunakan tanpa mengikuti prosedur yang diwajibkan. Dugaan tersebut juga mencakup penghapusan berkas hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak.

Kasus ini masih dalam proses hukum. Dugaan yang disampaikan penyidik belum merupakan putusan pengadilan yang menyatakan para tersangka bersalah.

Dengan perkembangan tersebut, perjalanan Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian publik bukan hanya karena kedekatan profesionalnya dengan Jokowi sejak Surakarta, tetapi juga karena rangkaian jabatan yang membawanya dari kepolisian daerah ke pucuk pimpinan Polri, kemudian kembali ke lingkar Istana.

Publik kini menunggu bagaimana proses hukum berjalan dan sejauh mana penyidik mengungkap dugaan penyadapan tersebut, termasuk siapa saja yang terlibat dan apa tujuan di balik operasi yang dipersoalkan itu.