Foto: Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak tiba di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (15/10/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Suarapantura.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta masyarakat tidak terjebak dalam polemik politik mengenai isu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang disebut-sebut berpeluang menjadi calon wakil presiden.
Dahnil justru mengajak publik memusatkan perhatian pada pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perkara tersebut menyangkut persoalan serius karena berhubungan dengan keamanan kepala negara dan kepentingan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Dahnil melalui akun media sosialnya di tengah ramainya pembicaraan mengenai kemungkinan Dasco menggantikan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kita semua fokus temukan siapa dalang makar penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang telah menjadi ancaman serius bagi negara. Bukan bicara mengembangkan isu seolah Sufmi Dasco Ahmad mau menggantikan Wapres," kata Dahnil.
Dahnil Tak Ingin Perhatian Publik Bergeser
Pernyataan Dahnil muncul setelah Dasco lebih dahulu membantah kabar yang menyebut dirinya akan menjadi calon wakil presiden menggantikan Gibran.
Melalui akun media sosialnya, Dasco menyebut kabar tersebut sebagai hoaks. Ia juga menduga isu pencalonan dirinya sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo.
"Ada upaya pengalihan isu dari hot issue penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres," kata Dasco.
Dahnil kemudian menyampaikan pesan senada dengan meminta masyarakat tidak mengembangkan spekulasi mengenai posisi politik Dasco. Ia menekankan pentingnya mengungkap pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut.
Pengusutan Dugaan Penyadapan Jadi Sorotan
Polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi perhatian setelah muncul pernyataan sejumlah pejabat pemerintah mengenai seriusnya perkara tersebut.
Namun, dugaan tindak pidana dan penyebutan istilah makar tetap harus dibedakan dari kesimpulan hukum. Penentuan pihak yang bertanggung jawab serta ada atau tidaknya unsur pidana harus didasarkan pada hasil penyidikan dan proses hukum.
Dengan demikian, tuntutan Dahnil agar publik fokus pada pengungkapan perkara tersebut menjadi pengingat bahwa polemik politik mengenai jabatan tidak boleh menggantikan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kejelasan atas dugaan pelanggaran yang menyangkut keamanan kepala negara.
