Jika Gibran Lengser, Siapa Penggantinya? Puan, AHY, Dasco hingga Pramono Disebut

Suarapantura.com - Wacana pengunduran diri hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan spekulasi mengenai sosok yang berpotensi mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia.

Sejumlah nama politikus dari berbagai kekuatan partai ikut masuk dalam perbincangan. Mereka antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Namun, pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran tersebut masih berada pada tahap spekulasi politik. Hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai pemberhentian maupun pergantian wakil presiden.

Polemik ini menguat setelah muncul dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Putusan tersebut juga tidak membatalkan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Surat tersebut dinyatakan tidak sah dan harus ditarik untuk dimusnahkan.

Dua putusan itu kemudian menjadi bahan perdebatan politik dan memunculkan desakan agar DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.

Puan, AHY, Dasco hingga Pramono Masuk Perbincangan

Di tengah polemik tersebut, sejumlah tokoh mulai dikaitkan dengan kemungkinan pengisian jabatan wakil presiden apabila benar-benar terjadi kekosongan.

Nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi sorotan setelah beredar informasi di media sosial pada 4 November 2026 yang menyebut dirinya berpeluang menggantikan Gibran jika proses pemakzulan berlangsung.

Dasco, yang menjabat Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, membantah kabar tersebut. Melalui akun X pribadinya, ia justru menduga narasi pencalonan dirinya sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus dugaan penyadapan ilegal.

Nama AHY juga ikut diperbincangkan setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menyampaikan pandangan bahwa Gibran seharusnya mundur atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari politikus PSI, Bestari Barus, yang menyindir Partai Demokrat agar tidak terburu-buru membicarakan peluang AHY menjadi wakil presiden.

Politikus Demokrat, Andi Arief, membantah anggapan bahwa AHY sedang mengejar jabatan tersebut. Ia menyatakan AHY memiliki kesempatan untuk memimpin Indonesia, tetapi memilih mengikuti kompetisi politik melalui pemilu setelah masa pemerintahan Prabowo.

Sementara itu, Puan Maharani dan Pramono Anung juga disebut dalam sejumlah spekulasi mengenai figur yang berpotensi mengisi jabatan wakil presiden jika terjadi kekosongan.

Meski demikian, belum ada pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa para tokoh tersebut telah diusulkan sebagai calon pengganti Gibran.

Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Ikut Mewarnai Dinamika Politik

Perkembangan politik tersebut berlangsung bersamaan dengan mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pada awal November 2026, Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Nama-nama yang disebut dalam perkembangan perkara itu antara lain Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, serta Slamet Uliandi.

Polisi juga mengungkap dugaan bahwa aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi turut menjangkau pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Kasus tersebut kemudian bersinggungan dengan dinamika politik terkait posisi Gibran setelah Dasco menduga isu pencalonan dirinya sebagai wakil presiden sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian dari perkara penyadapan.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai perkembangan kedua persoalan tersebut dapat memengaruhi dinamika politik nasional.

Menurutnya, kedua isu berpotensi saling berkaitan dalam perkembangan komunikasi dan negosiasi di antara kekuatan politik. Namun, dugaan keterkaitan tersebut tetap perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah dibuktikan.

Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?

Terlepas dari banyaknya nama yang beredar, pergantian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui kesepakatan atau kompromi antarelite politik.

Konstitusi mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Proses pemakzulan dimulai dari DPR yang menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan. Pendapat tersebut harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelum dapat diteruskan kepada MPR.

Apabila MPR memutuskan pemberhentian sesuai ketentuan konstitusi, barulah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Adapun pengisian jabatan yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Calon yang dipilih berasal dari dua nama yang diusulkan oleh presiden.

Pakar hukum tata negara sekaligus Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa presiden harus menyerahkan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.

Dokumen tersebut kemudian diperiksa oleh tim verifikasi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Apabila ditemukan kekurangan persyaratan, presiden dapat diminta melengkapinya sehingga proses pemilihan berpotensi mengalami penundaan.

Dalam sidang pemilihan, anggota MPR akan menentukan satu dari dua calon yang diajukan presiden. Menurut Aan, mekanisme tersebut berlaku sama, baik kekosongan jabatan terjadi akibat pengunduran diri maupun pemberhentian melalui proses pemakzulan.

Presiden Tidak Terikat Mengusulkan Tokoh dari Partai Tertentu

Salah satu hal yang menarik dalam mekanisme penggantian wakil presiden adalah tidak adanya kewajiban konstitusional yang mengharuskan calon berasal dari partai politik tertentu.

Menurut Aan, presiden memiliki kewenangan menentukan dua figur yang akan diajukan kepada MPR.

Dengan demikian, kandidat tidak harus berasal dari partai politik tertentu atau menjadi representasi partai yang berbeda dari partai pendukung pemerintah. Presiden juga dapat mengusulkan tokoh profesional, akademisi, maupun figur masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional.

Namun, kewenangan tersebut bukan berarti presiden dapat menentukan pengganti secara sepihak. MPR tetap memegang kewenangan untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan.

Artinya, siapa pun yang nantinya mengisi jabatan wakil presiden harus melewati prosedur konstitusional, bukan semata-mata hasil kesepakatan politik antarpimpinan partai.

Pengamat: Bursa Pengganti Gibran Masih Prematur

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran masih terlalu dini.

Menurutnya, proses pemakzulan bukan perkara sederhana karena harus melewati sejumlah tahapan kelembagaan. Selain itu, DPR saat itu masih menjalani masa reses sehingga belum ada perkembangan formal yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan pergantian wakil presiden.

Agung menilai nama AHY, Puan Maharani, Pramono Anung, dan Dasco memang dapat masuk dalam spekulasi politik. Namun, peluang masing-masing figur belum dapat dipastikan selama proses konstitusional belum berjalan.

Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kapasitas calon pengganti, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.

Menurut Agung, Indonesia membutuhkan figur yang memiliki pengalaman kerja, memahami persoalan ekonomi, serta dapat diterima pasar dan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai penentuan sosok pengganti Gibran nantinya akan sangat dipengaruhi kompromi elite dan negosiasi antarpartai politik.

Adi menyebut sejumlah poros politik, termasuk kelompok yang berpusat di Hambalang, Teuku Umar, dan Cikeas, berpotensi menjadi bagian dari dinamika pembahasan tersebut.

Meski begitu, ia menilai Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres 2024 memiliki posisi penting dalam peta politik yang berkembang.

Jika kekosongan jabatan benar-benar terjadi, proses pengisian kursi wakil presiden tetap harus mengikuti UUD 1945, termasuk usulan dua nama oleh presiden dan pemilihan oleh MPR.