Prabowo Subianto, Sufmi Dasco Ahmad, Gibran Rakabuming Raka [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc]
Suarapantura.com - Langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) setelah kerusuhan di kawasan Gedung DPRD DIY menjadi sorotan politik nasional. Terlebih, kedatangannya berlangsung ketika nama Dasco masih ramai dikaitkan dengan spekulasi calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dasco mendatangi Kompleks DPRD DIY di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (11/11/2026) dini hari, bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Rombongan tiba sekitar pukul 01.20–01.30 WIB, setelah demonstrasi pada Selasa (10/11/2026) malam berujung kericuhan dan penyerangan terhadap gedung DPRD DIY.
Dalam kunjungan tersebut, Dasco dan Kapolri meninjau langsung kondisi gedung serta situasi keamanan setelah aksi massa berlangsung ricuh. Mereka juga melihat sejumlah orang yang telah diamankan aparat kepolisian.
Kapolri Suyudi menyatakan kedatangannya bertujuan melihat secara langsung penanganan aparat di lapangan. Ia menegaskan kepolisian akan mengusut pihak-pihak yang diduga membawa benda berbahaya, termasuk bom molotov dan senjata tajam.
Berdasarkan keterangan awal Polda DIY, sebanyak 94 orang diamankan setelah aksi yang semula berlangsung tertib berubah menjadi ricuh. Angka tersebut merupakan data awal penanganan aparat dan perlu dibedakan dari perkembangan jumlah orang yang diamankan pada pendataan berikutnya.
Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri.
Namun, kehadiran Dasco di tengah situasi keamanan yang memanas tersebut berlangsung ketika dinamika politik nasional juga sedang menjadi perhatian.
Nama Dasco sebelumnya masuk dalam spekulasi sejumlah pihak mengenai kemungkinan pengganti Gibran apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Pembicaraan tersebut berkembang bersamaan dengan menguatnya wacana pemakzulan Gibran setelah polemik putusan Mahkamah Agung terkait dokumen penyetaraan pendidikan.
Dasco telah membantah kabar dirinya akan menggantikan Gibran. Ia bahkan menyebut isu tersebut sebagai hoaks dan menduga ada upaya pengalihan perhatian dari persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dengan demikian, kedatangan Dasco ke Yogyakarta tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai langkah politik untuk menggantikan Gibran. Apalagi, ia datang bersama Kapolri dalam konteks peninjauan kondisi pascakerusuhan.
Meski demikian, kehadiran Wakil Ketua DPR RI di lokasi kerusuhan tetap menarik perhatian publik. Di tengah isu suksesi kepemimpinan nasional, setiap langkah elite politik tentu akan menjadi bagian dari dinamika yang terus diamati masyarakat.
Pertanyaan mengenai apakah kehadiran Dasco murni menjalankan fungsi politik dan pengawasan DPR atau sekaligus memperlihatkan peran politiknya di tengah gejolak nasional masih sebatas ruang analisis. Belum ada bukti yang menunjukkan kunjungan tersebut berkaitan dengan rencana menggantikan Gibran.
Secara konstitusional, pergantian Wakil Presiden bukan keputusan yang dapat dilakukan melalui manuver individual. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari.
Artinya, spekulasi mengenai sosok pengganti Gibran tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai calon resmi. Prosesnya harus mengikuti mekanisme konstitusi.
Pada akhirnya, sorotan terhadap Dasco bukan hanya menyangkut isu siapa yang berpeluang mengisi kursi Wakil Presiden jika terjadi kekosongan. Publik juga menanti bagaimana para pemimpin negara merespons kerusuhan, mendengar aspirasi masyarakat, serta memastikan persoalan keamanan tidak menutupi tuntutan publik yang lebih luas.
