Suaraapantura.com Spekulasi mengenai siapa pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengemuka di tengah polemik jabatan Wakil Presiden dan menguatnya dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Enam nama tokoh politik nasional disebut berpotensi masuk dalam kalkulasi apabila kursi Wakil Presiden benar-benar kosong. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia.
Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menilai keenam tokoh tersebut memiliki posisi politik yang cukup strategis untuk diperhitungkan dalam dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden.
Namun, bursa nama tersebut masih sebatas kalkulasi politik. Belum ada pengumuman resmi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan kandidat pengganti Gibran.
AHY, Puan, dan Dasco Punya Modal Politik Kuat
Tiga nama pertama yang disebut Efriza adalah AHY dari Partai Demokrat, Puan Maharani dari PDI Perjuangan, dan Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra.
"Nama Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat, Puan Maharani dari PDIP, dan Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra sudah bisa masuk dalam kalkulasi politik," kata Efriza, Selasa (10/11/2026).
Ketiganya memiliki posisi penting dalam peta kekuasaan nasional.
AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Puan menjabat Ketua DPR RI dan menjadi salah satu figur utama PDI Perjuangan.
Sementara Dasco merupakan Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan Prabowo membuat namanya menarik untuk diperhitungkan dalam spekulasi politik pengisian jabatan Wapres.
Jika nama-nama tersebut benar-benar masuk dalam pembahasan politik, pertimbangannya tidak hanya menyangkut kapasitas individu, tetapi juga konfigurasi kekuatan partai di pemerintahan.
Zulhas, Cak Imin, dan Bahlil Ikut Diperhitungkan
Selain AHY, Puan, dan Dasco, Efriza juga menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Ketiganya memiliki pengaruh dalam partai masing-masing dan berada dalam lingkaran politik pendukung pemerintahan Prabowo.
Masuknya nama para ketua umum partai tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengganti Gibran berpotensi berkembang menjadi pembicaraan mengenai keseimbangan kekuatan koalisi.
Prabowo tentu harus mempertimbangkan berbagai kepentingan politik apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong. Pilihan terhadap satu tokoh bisa membawa konsekuensi terhadap hubungan dengan partai-partai pendukung pemerintah.
Dengan demikian, bursa pengganti Gibran bukan sekadar persoalan siapa yang paling populer atau memiliki pengalaman pemerintahan. Ada kepentingan politik yang lebih luas di balik setiap nama.
Efriza menilai faktor loyalitas kepada Presiden Prabowo, kekuatan politik, serta kemampuan menjaga keseimbangan koalisi akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan figur yang berpeluang mendampingi Presiden.
"Penentunya bukan sekadar popularitas tokoh. Yang paling penting ialah loyalitas kepada Prabowo, kekuatan politik, dan kemampuan menjaga keseimbangan koalisi," ujarnya.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden berpotensi menjadi arena negosiasi politik antara Presiden dan partai-partai pendukung pemerintahan.
Meski begitu, Efriza tidak menutup kemungkinan munculnya tokoh dari luar enam nama tersebut. Figur profesional maupun militer juga dinilai tetap memiliki peluang apabila dianggap mampu memenuhi kebutuhan pemerintahan.
Artinya, enam nama yang disebut bukan daftar final. Peta persaingan masih dapat berubah mengikuti perkembangan politik dan keputusan konstitusional.
Prabowo Tidak Bisa Menunjuk Wapres Pengganti Sendiri
Di tengah spekulasi mengenai calon pengganti Gibran, mekanisme konstitusi menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari.
Ketentuan ini berarti Prabowo tidak memiliki kewenangan untuk langsung menunjuk satu orang sebagai pengganti Wakil Presiden. Pengisian jabatan tersebut harus melalui proses pemilihan di MPR.
Dengan kata lain, keputusan politik Presiden tetap harus berjalan dalam koridor konstitusi.
"Prabowo tentu membutuhkan sosok yang bisa memperkuat pemerintahannya, menjaga stabilitas politik, dan tidak menjadi sumber persaingan baru menjelang Pilpres 2029," pungkas Efriza.
Untuk saat ini, nama AHY, Puan, Dasco, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia masih sebatas spekulasi dan kalkulasi politik.
Belum ada kepastian apakah Gibran akan mengundurkan diri, menghadapi proses pemakzulan, atau tetap bertahan di kursi Wakil Presiden.
Namun, satu hal mulai terlihat: jika jabatan tersebut benar-benar kosong, pengisiannya bukan hanya menyangkut pilihan Prabowo, melainkan juga perhitungan kekuatan partai dan keputusan MPR.
