Gibran Terancam Dimakzulkan, Kursi Wapres Berpotensi Jadi Rebutan Elite Partai!

Suarapantura.com - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan pertanyaan baru: siapa yang bakal mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia jika Gibran benar-benar diberhentikan?

Di tengah dinamika politik yang berkembang di DPR RI, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai sosok pengganti Gibran kemungkinan besar berasal dari kalangan partai politik. Menurutnya, kepentingan dan kalkulasi antarpartai akan lebih dominan dibandingkan peluang tokoh profesional atau nonpartai.

"Condong (penggantinya) dari kalangan partai. Pertarungan kepentingan antarpartai lebih dominan," jelas Adi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut membuka gambaran bahwa apabila kursi Wakil Presiden benar-benar kosong, proses pengisian jabatan itu berpotensi menjadi bagian dari negosiasi politik di antara kekuatan partai.

Adi sendiri belum bisa memastikan siapa tokoh yang akan mengisi posisi tersebut. Ia menilai penentuan figur pengganti masih sangat sulit diprediksi karena akan melibatkan elite-elite kunci partai politik.

"Gelap gulita soal siapa penggantinya jika betul ada pemakzulan. Tapi yang jelas itu domain elite-elite kunci di partai politik, karena mekanismenya ada di DPR yang itu semua orang partai," terangnya.

Dengan demikian, belum ada nama yang dapat dipastikan sebagai calon resmi pengganti Gibran. Pandangan Adi merupakan analisis mengenai kemungkinan peta kepentingan politik apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Polemik Gibran dan Dinamika di DPR

Wacana pemakzulan Gibran menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi kemudian menyuarakan keinginan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme resmi parlemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengungkapkan bahwa banyak anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi terkait posisi Gibran.

Dasco menyebut pembahasan tersebut masih berlangsung secara informal dan DPR perlu menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum menentukan langkah kelembagaan.

Perkembangan ini membuat persoalan Gibran tidak lagi hanya menjadi polemik mengenai dokumen pendidikan, tetapi juga berkembang menjadi pembahasan politik mengenai keberlanjutan posisi Wakil Presiden.

Di sisi lain, sejumlah fraksi mulai menunjukkan sikap masing-masing terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Namun, pembahasan dan dukungan politik tersebut tetap harus dibedakan dari keputusan resmi pemberhentian Wakil Presiden.

Kursi Wapres Bukan Diputuskan DPR Sendiri

Meski Adi menilai pertarungan kepentingan antarpartai akan dominan, mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki aturan tersendiri.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki tahapan konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, termasuk proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR.

Artinya, wacana pemakzulan tidak otomatis membuat Gibran kehilangan jabatan. Begitu pula spekulasi mengenai penggantinya belum bisa dianggap sebagai proses pencalonan resmi.

Namun, jika skenario pemberhentian benar-benar terjadi dan jabatan Wakil Presiden menjadi kosong, peta kekuatan partai politik diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika pengusulan calon.

Pertanyaannya, partai mana yang nantinya memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan figur pendamping Presiden Prabowo Subianto? Untuk saat ini, jawabannya masih terbuka. Yang jelas, sebagaimana diperingatkan Adi Prayitno, pertarungan kepentingan elite partai berpotensi menjadi bagian penting dari dinamika tersebut.