Suarapantura.com - Persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian serius anggota DPR RI lintas fraksi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui banyak anggota parlemen ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme resmi DPR terkait polemik yang membelit Gibran.
Pernyataan Dasco tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan Gibran tidak lagi sebatas perdebatan di ruang publik. Aspirasi dari berbagai fraksi mulai mengarah pada pembahasan di lembaga legislatif.
Namun, DPR belum mengambil langkah resmi karena saat itu masih berada dalam masa reses. Masa persidangan berikutnya dijadwalkan dibuka pada Selasa (10/11/2026).
"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Anggota DPR Lintas Fraksi Minta Pembahasan Resmi
Dasco menjelaskan, hingga Senin (9/11/2026), pimpinan DPR belum menggelar rapat maupun rapat Badan Musyawarah bersama fraksi-fraksi untuk membahas persoalan tersebut.
Meski demikian, komunikasi informal antaranggota lintas fraksi disebut sudah berlangsung. Sejumlah anggota DPR menginginkan aspirasi mereka dibahas dalam forum resmi yang memiliki dasar mekanisme dan tata tertib lembaga.
"Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang. Dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya dorongan dari sebagian anggota DPR agar polemik Gibran memperoleh ruang pembahasan secara kelembagaan.
Meski belum ada keputusan mengenai bentuk pembahasan maupun langkah yang akan ditempuh, perkembangan ini patut menjadi perhatian karena melibatkan anggota dari lebih dari satu fraksi.
Dasco Masih Menunggu Putusan Lengkap MA
Selain menunggu dimulainya masa sidang, Dasco mengatakan DPR juga masih menanti putusan lengkap Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan Gibran.
Menurutnya, pimpinan DPR belum dapat menyampaikan langkah kelembagaan sebelum memperoleh informasi dan dasar yang diperlukan.
"Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," kata Dasco.
Karena itu, pembahasan lebih lanjut akan menyesuaikan dinamika setelah DPR kembali memasuki masa persidangan.
Dasco menegaskan, proses yang dilakukan harus mengikuti mekanisme, peraturan, dan tata tertib DPR. Artinya, aspirasi anggota tidak serta-merta menjadi keputusan resmi lembaga sebelum melalui prosedur yang berlaku.
Akankah DPR Membahas Hak Menyatakan Pendapat?
Perkembangan ini menjadi semakin penting setelah sebelumnya muncul dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Sejumlah anggota DPR lintas fraksi disebut telah mengajukan usulan penggunaan hak tersebut. Namun, pernyataan Dasco mengenai aspirasi anggota lintas fraksi belum dapat diartikan sebagai keputusan DPR untuk menyetujui atau melanjutkan HMP.
Proses HMP memiliki tahapan tersendiri dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tata tertib DPR.
Jika persoalan tersebut benar-benar dibawa ke pembahasan resmi, perhatian publik akan tertuju pada sikap masing-masing fraksi, termasuk partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk sementara, Dasco belum mengumumkan langkah konkret DPR. Yang jelas, ia mengakui adanya aspirasi dari anggota lintas fraksi yang ingin disampaikan melalui forum resmi.
Dengan dibukanya masa sidang, publik kini menunggu apakah dorongan tersebut akan berkembang menjadi pembahasan politik yang lebih serius atau berhenti sebagai aspirasi internal parlemen.
