Gibran Mau Mundur atau Bertahan? Prabowo Tak Menolak, tetapi Justru Minta Wapres Fight di PTUN

Suarapantura.com - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11/2026) menyisakan tanda tanya besar. Di satu sisi, Gibran disebut menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wapres. Namun, di sisi lain, ia justru meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat mundur menyikapi dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.

Pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru. Apakah Gibran benar-benar ingin meninggalkan kursi Wakil Presiden, atau sekadar menyampaikan kemungkinan mundur di tengah tekanan politik yang semakin besar?

Sebab, setelah menyampaikan niat pengunduran diri, Gibran justru mengungkapkan bahwa dirinya masih ingin memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui PTUN.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," ungkap Gibran, sebagaimana diberitakan Kompas.com, Selasa (10/11/2026).

Di sinilah letak ambiguitas komunikasi politik tersebut. Presiden disebut tidak menolak niat pengunduran diri, tetapi pada saat bersamaan memberikan saran agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan yang menjadi sumber tekanan politiknya.

Apakah pertemuan itu menjadi awal dari keputusan mundur, atau justru upaya mempertahankan posisi melalui jalur hukum?

HMP DPR Menambah Tekanan Politik

Situasi Gibran di parlemen memang sedang tidak sederhana. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen penyetaraan pendidikan Wapres.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan surat usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Nama Mardani berada di urutan pertama dalam daftar pengusul.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa persoalan Gibran tidak lagi hanya menjadi perdebatan di luar parlemen. Dukungan terhadap penggunaan hak konstitusional DPR mulai bergerak lintas fraksi.

Sebelumnya, wacana pengawasan terhadap persoalan ini sempat mengemuka melalui gagasan hak angket. Kini, sebagian anggota DPR mendorong penggunaan HMP yang dalam ketentuan perundang-undangan dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat atas dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Meski demikian, usulan HMP tidak otomatis membuat seorang wakil presiden dapat dimakzulkan. Prosesnya harus melewati mekanisme konstitusional, termasuk pembahasan di DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.

Pimpinan DPR sendiri menyatakan usulan tersebut akan ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Persoalan berikutnya adalah posisi Partai Gerindra. Hingga pengajuan usulan tersebut mencuat, belum ada tanda bahwa partai yang dipimpin Prabowo itu ikut menandatangani HMP. Gerindra menyatakan memberikan ruang kepada kadernya di DPR untuk menyikapi persoalan tersebut.

Namun, pertemuan Prabowo dan Gibran selama 2,5 jam tentu memiliki dimensi politik tersendiri. Apalagi, Prabowo bukan hanya Presiden, melainkan juga Ketua Umum Gerindra. Sikap politiknya berpotensi menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan para kader Gerindra di parlemen.

Di sisi lain, dukungan terhadap pembahasan persoalan Gibran juga tidak bisa dianggap sepele setelah sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi ikut menandatangani usulan HMP.

Sikap NasDem dan Pernyataan Surya Paloh

Partai NasDem juga menjadi sorotan setelah Ketua Umumnya, Surya Paloh, menyampaikan sikap mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran.

Saat berada di Karawang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026), Paloh menyatakan bahwa pemakzulan dapat dijalankan apabila memang menjadi satu-satunya alternatif penyelesaian dan seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi.

"Aturannya sudah tersedia, jika memang itu sebagai satu-satunya alternatif ya silahkan (dimakzulkan) kan sudah ada aturannya. Tapi kalau ada alternatif lain bisa dipertimbangkan kita pikir lagi," kata Surya.

Pernyataan itu menarik karena NasDem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo. Sikap Paloh memperlihatkan bahwa persoalan Gibran telah menjadi isu yang tidak sepenuhnya bisa diselesaikan hanya melalui komunikasi di lingkungan pemerintah.

Namun, Paloh juga menyebut pemakzulan sebagai langkah tragis dan bukan sesuatu yang diharapkan. Artinya, pernyataan tersebut tidak bisa ditafsirkan sebagai dukungan mutlak NasDem terhadap pemakzulan Gibran.

Tetap saja, sikap NasDem menjadi variabel penting dalam dinamika politik di Senayan. Jika pembahasan HMP berlanjut, sikap partai-partai koalisi akan ikut menentukan arah proses tersebut.

Putusan MA Menjadi Persoalan Utama

Tekanan terhadap Gibran tidak bisa dilepaskan dari putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA miliknya.

Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan dan memerintahkan pembatalan surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.

Pertimbangan MA antara lain menyoroti dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut. Dokumen berupa certificate of attendance, academic records, explanation of grades, dan dokumen lainnya dinilai tidak membuktikan keberhasilan menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, melainkan menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.

Putusan itu juga memuat pertimbangan bahwa tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Penting dicatat, perkara tersebut merupakan sengketa tata usaha negara antara pemohon kasasi Subhan dan pejabat pemerintah yang menerbitkan surat keterangan. Gibran bukan pihak tergugat dalam perkara tersebut.

Karena itu, putusan MA harus dibaca sesuai objek dan amar perkara. Pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak dengan sendirinya merupakan putusan pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden. Persoalan pemenuhan persyaratan jabatan dan konsekuensi politiknya tetap harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional.

Masih Adakah Jalan Hukum bagi Gibran?

Gibran menyatakan ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Akan tetapi, langkah tersebut menghadapi persoalan serius setelah MA mengeluarkan putusan kasasi dalam perkara Subhan.

Sebelumnya, Denny Indrayana juga sempat mengajukan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran di PTUN Jakarta. Namun, Denny kemudian mencabut gugatannya dan meninggalkan persidangan pada 29 Oktober 2026.

Persoalannya, apakah perkara yang sudah diputus MA dapat begitu saja dibuka kembali melalui gugatan baru?

Jawabannya tidak sesederhana itu. Perlu dilihat siapa pihak yang memiliki kedudukan hukum, apa objek sengketanya, serta apakah terdapat dasar hukum untuk mengajukan upaya hukum lain. Putusan kasasi yang telah dijatuhkan tidak dapat diabaikan hanya karena muncul keinginan untuk menguji kembali persoalan yang sama.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga menilai langkah Gibran ke PTUN tidak akan mengubah putusan MA.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Gibran bukan sekadar soal keberanian menghadirkan dokumen pendidikan. Ada batas-batas hukum yang harus dihormati, termasuk kekuatan putusan pengadilan.

Di sisi lain, tidak tepat pula menyimpulkan bahwa Presiden dapat begitu saja memerintahkan kementerian mengabaikan atau membatalkan putusan pengadilan. Pemerintah tetap wajib menjalankan putusan sesuai amar dan ketentuan hukum yang berlaku.

Mundur atau Dimundurkan?

Di tengah perkembangan tersebut, pernyataan politikus PKS Yanuar Arif Nugroho dalam rapat paripurna DPR pada 10 November 2026 menjadi simbol kerasnya tekanan politik terhadap Gibran.

Ia menunjukkan kertas bertuliskan, "Mas Gibran mundur atau dimundurkan".

Kalimat itu menggambarkan dua pilihan politik yang kini terus diperdebatkan: Gibran mengundurkan diri secara sukarela atau menghadapi proses politik yang berpotensi berujung pada pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.

Namun, keduanya bukan hal yang sama. Pengunduran diri merupakan keputusan pribadi pejabat yang harus mengikuti prosedur konstitusional, sedangkan pemakzulan merupakan proses kelembagaan yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.

Pertemuan Prabowo dan Gibran pun belum memberikan jawaban yang terang. Presiden tidak disebut menolak niat mundur, tetapi Gibran juga mengaku masih ingin memperjuangkan dokumen pendidikannya.

Karena itu, publik berhak mempertanyakan apa sebenarnya hasil dari pertemuan selama 2,5 jam tersebut. Apakah Gibran sedang mempersiapkan pengunduran diri, mencari jalan keluar hukum, atau berusaha mempertahankan dukungan politik?

Pada akhirnya, DPR harus menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan konstitusi dan tidak boleh menjadikan kepentingan politik sebagai alasan untuk mengabaikan prosedur hukum. Begitu pula pemerintah, yang wajib menghormati putusan pengadilan.

Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menang dalam pertarungan politik. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap hukum, etika jabatan, dan kesungguhan lembaga negara dalam menjaga demokrasi.

Jika keputusan pengadilan telah dijatuhkan, tidak semestinya proses politik digunakan untuk menghindari pelaksanaannya. Sebaliknya, setiap langkah terhadap jabatan Wakil Presiden juga harus berjalan melalui prosedur konstitusional yang sah.

Di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut, satu pertanyaan masih menggantung: Gibran benar-benar ingin mundur, atau pernyataan mundur itu justru menjadi bagian dari strategi untuk bertahan?