sufmi dasco ahmad. Foto: Ist
Suarapantura.com - Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting mendapat perhatian DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi III melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan perkara tersebut.
Dasco menegaskan, proses penegakan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat kepolisian. Namun, DPR tetap memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Perkara penyadapan itu kemudian sudah dilakukan penegakan hukum oleh pihak kepolisian, dan tentunya kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian,” kata Dasco dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Meski menyerahkan proses penyidikan kepada Polri, Dasco memastikan DPR tidak akan melepas perhatian terhadap perkembangan kasus tersebut.
“Kami akan meminta komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkara penyadapan ini,” ujarnya.
Pemantauan tersebut diharapkan dapat memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan, sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen terhadap aparat penegak hukum.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya diungkap Bareskrim Polri. Penyidik mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik tokoh penting, termasuk Presiden Prabowo.
Sasaran yang disebut dalam penyelidikan tidak hanya terbatas pada pejabat negara dan politikus. Jurnalis, aktivis, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran.
Dalam perkembangan penyidikan, polisi menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), Eko Hadi Santoso (EH), dan Slamet Uliandi (SU).
Tiga tersangka pertama dilaporkan telah ditahan. Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kondisi kesehatan.
Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan aktivitas penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.
Penetapan para tersangka dan perkembangan penyidikan itu membuat perkara ini menjadi perhatian publik. Terlebih, dugaan penyadapan disebut menyasar berbagai kalangan, termasuk kepala negara.
Dengan permintaan Dasco kepada Komisi III, perkembangan penanganan kasus tersebut juga akan menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan DPR.
Meski demikian, pemantauan parlemen tidak menggantikan proses penyidikan maupun kewenangan aparat penegak hukum dalam membuktikan dugaan tindak pidana. Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
