74 Ribu Titik Panas Tercatat, WALHI Sentil Rencana PSN di Lahan Bekas Karhutla

Suarapantura.com - Rencana pemanfaatan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mendukung proyek pangan dan energi menuai kritik keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Organisasi lingkungan tersebut menilai kawasan yang terbakar semestinya dipulihkan, bukan justru dialihfungsikan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kritik itu disampaikan menyusul pandangan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengenai tata kelola lahan terdegradasi pascakarhutla yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pangan dan energi.

Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan WALHI, Musdalifah Jamal, mengingatkan bahwa pembicaraan mengenai pemanfaatan lahan tersebut muncul ketika kebakaran masih meluas dan pertanggungjawaban pihak yang diduga menjadi penyebab kebakaran belum tuntas.

“Rencana ini muncul ketika karhutla masih meluas dan tanggung jawab para pembakar belum ditagih,” kata Musdalifah, Minggu (8/11/2026).

Menurut catatan WALHI, sepanjang Agustus hingga Oktober 2026 terdapat sekitar 74 ribu titik panas dan titik api di 30 provinsi. Organisasi tersebut juga menyoroti keberadaan titik panas di sejumlah klaster food estate yang berada dalam lingkup program pemerintah.

"Negara tidak bisa menjadi pemadam sekaligus pembakar. Yang harus diperiksa pertama kali justru proyek pemerintah,” tegas Musdalifah.

WALHI Ungkap Enam Alasan Menolak Alih Fungsi Lahan Bekas Karhutla

WALHI menyampaikan enam alasan utama menolak rencana pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk PSN pangan dan energi.

Pertama, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan insentif bagi praktik pembakaran lahan. Jika kawasan yang terbakar kemudian dapat dialihfungsikan menjadi lahan produktif, WALHI khawatir tindakan membakar justru menjadi cara murah untuk membuka lahan.

Musdalifah menyebut, berdasarkan pemantauan WALHI pada Agustus hingga Oktober 2026, sebanyak 13.576 titik panas tercatat di kawasan konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). WALHI juga mengaku telah melaporkan 372 perusahaan yang diduga terkait karhutla.

Ia mengingatkan bahwa pada 2015 pemerintah pernah menyatakan akan melarang pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk kepentingan apa pun.

Kedua, WALHI menyoroti kebakaran yang terjadi di kawasan proyek strategis, terutama di Tanah Papua. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, organisasi tersebut mencatat 8.324 titik panas di wilayah Papua.

Dari jumlah itu, sebanyak 2.747 titik disebut berada di kawasan PSN, terdiri atas 1.834 titik di klaster food estate dan 913 titik di kawasan perkebunan tebu atau energy estate.

Khusus di Merauke, WALHI mencatat 674 titik panas pada Januari hingga Agustus 2026 berada di klaster food estate yang berada dalam lingkup program Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian.

Menurut Musdalifah, pembukaan hutan dan pengeringan rawa dapat meningkatkan kerentanan kawasan terhadap kebakaran. Karena itu, ia menilai penempatan proyek baru di lahan bekas kebakaran berisiko memperbesar ancaman kebakaran berikutnya.

Ketiga, WALHI menilai kewajiban hukum lebih mengarah pada pemulihan ekosistem, bukan perubahan fungsi kawasan. Organisasi itu merujuk Pasal 14 Permen LHK P.16/2017 yang mengatur penanaman kembali gambut bekas terbakar dengan tanaman ramah gambut.

WALHI juga mengacu pada Inpres Nomor 11 Tahun 2026 mengenai penanganan pascakarhutla. Namun, menurut data Pantau Gambut yang dikutip WALHI, hanya sekitar 3 persen gambut terbakar di luar konsesi dan 1 persen di dalam konsesi yang kembali menjadi hutan.

Keempat, WALHI mempertanyakan transparansi pemerintah mengenai perlindungan hutan alam. Di Merauke, organisasi tersebut menyebut 486.939 hektare kawasan hutan telah dilepas untuk PSN, dengan 265.208 hektare di antaranya merupakan hutan alam.

WALHI juga menyoroti belum dibukanya secara luas informasi mengenai lokasi rencana perkebunan tebu seluas 2 juta hektare serta hasil kalibrasi ulang 9,7 juta hektare lahan terdegradasi.

Kelima, WALHI mengkritik rekam jejak proyek food estate berskala besar. Organisasi itu menilai sejumlah proyek pangan, mulai dari Proyek Lahan Gambut sejuta hektare di Kalimantan Tengah pada era 1990-an hingga program food estate berikutnya, meninggalkan persoalan lingkungan yang belum terselesaikan.

Keenam, WALHI menilai kepentingan masyarakat adat dan warga terdampak belum mendapatkan perhatian memadai. Sebagian kawasan food estate di Papua Selatan disebut tumpang tindih dengan wilayah adat.

Dampak karhutla juga dirasakan masyarakat melalui pencemaran udara. WALHI menyinggung sekolah yang diliburkan akibat asap di Pontianak serta data lebih dari 47 ribu lansia dan anak yang terpapar infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 12 Agustus 2026.

WALHI Desak PSN di Lahan Gambut Dievaluasi

Atas berbagai persoalan tersebut, Musdalifah meminta pemerintah membatalkan rencana menjadikan lahan bekas kebakaran sebagai kawasan PSN dan menegaskan kembali larangan alih fungsi lahan yang semestinya dipulihkan.

“Kami menuntut pemerintah membatalkan rencana menjadikan lahan bekas kebakaran sebagai lahan PSN dan menegaskan kembali larangan alih fungsinya. Lahan itu harus dipulihkan sesuai Permen LHK P.16/2017, dan biayanya ditanggung pemegang konsesi, bukan rakyat," kata Musdalifah.

WALHI juga mendesak penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga menjadi penyebab kebakaran, baik melalui sanksi administratif, gugatan perdata, maupun proses pidana.

Selain itu, pemerintah diminta membuka hasil pemeriksaan terhadap perusahaan yang telah dilaporkan WALHI, mengevaluasi seluruh PSN di kawasan gambut, menghentikan perluasan food estate dan PSN tebu di Merauke, serta memberlakukan moratorium izin baru sedikitnya selama 25 tahun.

"Di atas semua itu, negara wajib melindungi dan memulihkan hak rakyat baik yang telah dirampas ruang hidupnya maupun haknya atas udara yang bersih dan sehat,” ucap Musdalifah.

Hanif: Lahan Bekas Karhutla Harus Dikembalikan Sesuai Fungsi Asalnya

Di tengah kritik tersebut, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq memberikan penjelasan mengenai spekulasi pemanfaatan lahan bekas karhutla sebagai area tanam tebu baru untuk mengejar target bahan baku bioetanol E50.

Hanif menegaskan, tata kelola lahan pascakarhutla harus dikembalikan dan disesuaikan dengan fungsi serta status ruang asalnya, sebagaimana mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang penanganan pascakarhutla.

"Kalau itu berstatus kawasan hutan negara (state forest), ya wajib dikembalikan menjadi hutan. Harus direhabilitasi dengan pola tanaman kehutanan," kata Hanif, dikutip dari Bisnis.com.

Hanif menyatakan kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan arahan Presiden untuk menghentikan segala bentuk alih fungsi hutan alam demi program cetak sawah maupun kawasan pertanian terpadu atau food estate.

Sementara itu, apabila lahan bekas karhutla berada di Area Penggunaan Lain (APL) atau berstatus bukan kawasan hutan, pemanfaatannya dapat disesuaikan untuk program pertanian produktif di bawah koordinasi Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah setempat.

Pernyataan Hanif tersebut menjadi penjelasan pemerintah bahwa tidak semua lahan bekas karhutla otomatis dapat digunakan untuk proyek pertanian. Status dan fungsi awal kawasan tetap menjadi pertimbangan.

Meski demikian, kritik WALHI memperlihatkan persoalan yang lebih luas: bagaimana memastikan lahan yang terbakar benar-benar dipulihkan, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakannya, serta bagaimana pemerintah menjamin proyek pangan dan energi tidak mengorbankan hutan, gambut, dan ruang hidup masyarakat.