Hutan Terbakar, Elite Disibukkan Kasus Penyadapan: Siapa Mengawasi Kerusakan Lingkungan?

Di tengah ramainya pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menyisakan pertanyaan besar. Ribuan titik panas tercatat di berbagai wilayah Indonesia, sementara nasib kawasan hutan yang terbakar dan dugaan keterlibatan perusahaan kembali menjadi sorotan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat sekitar 74 ribu titik panas atau hotspot selama Agustus hingga Oktober 2026 yang tersebar di 30 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.576 titik berada di wilayah konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). WALHI juga menyebut terdapat 372 perusahaan yang berkaitan dengan temuan tersebut.

Angka itu menjadi pengingat bahwa persoalan karhutla bukan sekadar peristiwa musiman. Di balik kepulan asap dan lahan yang terbakar, terdapat persoalan serius mengenai pengawasan konsesi, tanggung jawab pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Namun, perhatian publik belakangan turut tersedot oleh kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka tersebut memunculkan perdebatan luas mengenai pengawasan aparat, penggunaan teknologi penyadapan, dan akuntabilitas institusi penegak hukum.

Bahkan, muncul narasi di ruang digital yang mempertanyakan apakah kasus penyadapan tersebut menjadi pengalihan perhatian dari persoalan lain, termasuk karhutla, ekonomi, dan isu demokrasi.

Sejumlah pemberitaan telah mengangkat perdebatan tersebut. Namun, ramainya narasi pengalihan isu di media sosial tidak otomatis membuktikan adanya rekayasa atau kesengajaan untuk mengalihkan perhatian publik. Hubungan antara kedua persoalan itu belum dapat disimpulkan tanpa bukti yang kuat.

Karhutla Jangan Kalah oleh Hiruk-Pikuk Politik

Di tengah perdebatan tersebut, WALHI mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak boleh kehilangan perhatian. Organisasi lingkungan itu menyoroti rencana pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk program pangan dan energi.

WALHI berpandangan, kawasan yang terbakar seharusnya dipulihkan sesuai fungsi ekologisnya, bukan langsung diarahkan menjadi lokasi proyek baru. Terlebih, pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan atau proyek pangan berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak memperhitungkan kondisi ekosistem dan hak masyarakat adat.

Di Papua, WALHI mencatat 8.324 titik panas sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Sebanyak 2.747 titik di antaranya berada di kawasan PSN, terdiri atas 1.834 titik di area food estate dan 913 titik di area perkebunan tebu untuk energi.

Khusus di Merauke, WALHI mencatat 674 titik panas di kawasan food estate selama Januari hingga Agustus 2026.

WALHI juga menyoroti pelepasan kawasan hutan seluas 486.939 hektare untuk kepentingan PSN di Merauke. Dari luasan tersebut, sekitar 265.208 hektare disebut masih berupa hutan alam.

Angka-angka tersebut memperlihatkan besarnya persoalan yang perlu dijelaskan kepada publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hutan alam, memperburuk kondisi lingkungan, atau mengabaikan hak masyarakat yang telah lama hidup di wilayah tersebut.

Pemerintah Bicara Pemulihan, WALHI Minta Pengawasan Ketat

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya menyatakan bahwa lahan bekas kebakaran harus dikembalikan sesuai status dan fungsi tata ruangnya.

Apabila kawasan tersebut merupakan hutan negara, pemulihannya harus diarahkan kembali sebagai kawasan hutan. Sementara itu, lahan berstatus area penggunaan lain (APL) atau bukan kawasan hutan dapat dipertimbangkan untuk kegiatan pertanian produktif dengan melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tidak semua lahan bekas kebakaran dapat serta-merta dialihkan menjadi kawasan produksi pangan. Status lahan, fungsi ekologis, dan ketentuan tata ruang tetap harus menjadi pertimbangan.

WALHI sendiri mendesak pemerintah membatalkan pemanfaatan lahan pascakarhutla untuk PSN, memulihkan kawasan yang rusak dengan membebankan tanggung jawab kepada pemegang konsesi apabila terbukti melakukan pelanggaran, serta menindak perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan.

Organisasi tersebut juga meminta evaluasi terhadap proyek pangan dan perkebunan tebu di Merauke, peninjauan PSN di kawasan gambut, serta moratorium penerbitan izin baru selama 25 tahun.

Jangan Biarkan Persoalan Hutan Menghilang dari Perhatian

Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo tentu penting untuk diusut. Dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat penegak hukum harus ditangani secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, pengusutan perkara tersebut tidak seharusnya membuat persoalan lain kehilangan ruang pengawasan. Penanganan kasus penyadapan dan penanggulangan karhutla bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya sama-sama membutuhkan keseriusan negara.

Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan, bagaimana proses penegakan hukumnya, serta apakah perusahaan pemegang konsesi benar-benar diminta memulihkan kawasan yang rusak.

Jangan sampai perdebatan politik dan konflik di lingkaran kekuasaan menyita seluruh perhatian, sementara hutan terus terbakar dan masyarakat di sekitar kawasan terdampak harus menanggung akibatnya.

Sebab, ketika sorotan publik hanya tertuju pada pertarungan elite, persoalan lingkungan yang menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan ekosistem tetap membutuhkan jawaban.