Gibran Dikabarkan Siap Mundur Jika DPR Gulirkan HMP, Pembukaan Masa Sidang Jadi Sorotan!

Suarapantura.com -Peta politik di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, kembali menjadi sorotan menjelang pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026).

Di tengah bergulirnya polemik dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul kabar bahwa Gibran berpeluang mengundurkan diri apabila DPR RI menyepakati pengguliran usulan pemakzulan melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Informasi tersebut beredar di lingkungan politik parlemen. Namun, sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Gibran maupun pihak Istana Wakil Presiden mengenai kabar pengunduran diri tersebut.

“Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur,” ungkap seorang sumber internal politik di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan sumber tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan perubahan konstelasi politik nasional. Terlebih, dorongan agar DPR menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran disebut datang dari berbagai elemen masyarakat dan anggota parlemen lintas fraksi.

Dasco Akui Pimpinan DPR Terima Aspirasi soal Gibran

Pembukaan masa persidangan DPR menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat sipil maupun anggota DPR lintas fraksi.

Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa pimpinan DPR belum menjadwalkan Rapat Pimpinan (Rapim) ataupun Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas persoalan tersebut.

Menurutnya, DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Bamus yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan kami sampai saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” kata Dasco.

Dengan demikian, meskipun aspirasi mengenai Gibran telah diterima, belum ada keputusan resmi pimpinan DPR untuk membawa persoalan tersebut ke tahapan pembahasan formal.

Gerindra Belum Tentukan Sikap, Nama Pengganti Wapres Belum Dibahas

Di tengah berkembangnya spekulasi politik, Partai Gerindra memilih belum mengambil sikap resmi.

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan partainya akan menentukan sikap setelah menggelar rapat internal fraksi pada 10 atau 11 November 2026.

Sementara itu, Juru Bicara Gerindra, Kamrussamad, menegaskan bahwa partainya belum membahas kemungkinan munculnya nama pengganti wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

“Belum sampai ke sana,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggantian Gibran belum menjadi agenda resmi Gerindra.

PDIP Ingatkan Pengusulan Pengganti Wapres Merupakan Hak Presiden

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur secara tegas dalam konstitusi.

Menurut Andreas, apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.

“Secara konstitusi, itu hak Presiden untuk mengusulkan dua orang nama untuk kemudian dipilih oleh MPR. Jadi tanya dulu ke Presiden, siapa dua orang yang mau diusulkan,” tutur Andreas.

Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Artinya, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, pengisian posisi tersebut tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh DPR.

Pemakzulan Gibran Tidak Bisa Diputuskan Secara Instan

Di luar spekulasi mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri, proses pemberhentian wakil presiden melalui mekanisme pemakzulan memiliki tahapan konstitusional yang panjang.

Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, DPR terlebih dahulu harus menyatakan pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Pendapat tersebut harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus. Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dibawa ke MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna.

Dalam tahap pengambilan keputusan di DPR, rapat paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR dan keputusan harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Sementara itu, MPR harus menggelar sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota. Keputusan pemberhentian harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir setelah wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Dengan mekanisme tersebut, kesepakatan politik untuk menggulirkan HMP tidak otomatis membuat seorang wakil presiden langsung kehilangan jabatannya.

Hingga kini, kabar Gibran disebut siap mundur apabila DPR menyepakati pengguliran HMP masih sebatas informasi dari sumber internal yang belum dikonfirmasi secara resmi. Perkembangan sikap fraksi-fraksi dan langkah pimpinan DPR akan menjadi penentu apakah aspirasi tersebut benar-benar berlanjut ke proses ketatanegaraan.