Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

Selamat dari Letusan Krakatau, Badak Jawa Kini Terancam Relokasi: Anak Soemitro Disindir Lebih Berbahaya!

Sabila JP•
Nasional

Foto: Ist

Suarapantura.com - Rencana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memunculkan polemik. Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai upaya menghindari risiko kepunahan akibat bencana alam, terutama tsunami yang berpotensi dipicu aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Namun, alasan tersebut justru dipertanyakan sejumlah kalangan. Pasalnya, badak jawa telah bertahan hidup di kawasan Ujung Kulon selama puluhan tahun, termasuk melewati berbagai dinamika alam. Bahkan, ketika Anak Krakatau mengalami erupsi pada September 2026, pengelola Taman Nasional Ujung Kulon menyatakan habitat badak tidak terdampak langsung.

Di tengah rencana relokasi itu, muncul pula sorotan mengenai potensi pertambangan emas di sekitar kawasan konservasi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menduga terdapat kepentingan ekspansi pertambangan yang perlu ditelusuri di balik wacana pemindahan satwa langka tersebut.

Kecurigaan ini menjadi semakin menarik karena di sekitar Ujung Kulon terdapat riwayat aktivitas tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam).

Meski demikian, dugaan keterkaitan relokasi dengan kepentingan tambang belum terbukti. Pemerintah maupun pihak terkait perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar kebijakan, peta wilayah pertambangan, serta kepentingan yang berada di sekitar habitat badak jawa.

Anak Krakatau Dijadikan Alasan Pemindahan Badak Jawa

Wacana pemindahan badak jawa pertama kali disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam agenda Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Hashim menyebut ancaman tsunami akibat gempa atau letusan Gunung Anak Krakatau berpotensi menyebabkan kepunahan badak jawa apabila seluruh populasinya tetap terkonsentrasi di satu kawasan.

"Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, Badak Jawa kita bisa punah," kata Hashim.

Alasan tersebut merujuk pada kerentanan populasi badak jawa yang seluruhnya hidup liar di satu bentang alam, yakni Taman Nasional Ujung Kulon.

Namun, riwayat keberadaan badak jawa di kawasan tersebut juga menjadi bahan pertanyaan. Satwa yang sangat terancam punah itu telah bertahan melewati berbagai peristiwa alam, termasuk letusan besar Krakatau pada 1883.

DPR Minta Publik Percaya Data KPU soal Ijazah, Mengapa Dokumen Pendidikan Anggota Dewan Tak Dibuka?
Baca Juga · Nasional
DPR Minta Publik Percaya Data KPU soal Ijazah, Mengapa Dokumen Pendidikan Anggota Dewan Tak Dibuka?

Perlu dicatat, kemampuan bertahan pada peristiwa letusan masa lalu tidak berarti badak jawa kebal terhadap ancaman bencana berikutnya. Risiko tsunami tetap harus diperhitungkan, terlebih kawasan Ujung Kulon pernah terdampak tsunami Selat Sunda pada Desember 2018.

Meski demikian, pengalaman erupsi Anak Krakatau pada September 2026 juga menjadi fakta penting. Saat itu, pengelola Taman Nasional Ujung Kulon menyatakan badak jawa aman dan habitatnya tidak mengalami dampak langsung dari aktivitas erupsi.

Kondisi tersebut membuat urgensi pemindahan perlu dijelaskan melalui kajian risiko yang terukur, bukan hanya berdasarkan kemungkinan terjadinya bencana.

WALHI Pertanyakan Alasan Pemindahan, Soroti Tambang Emas

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) termasuk pihak yang mempertanyakan rencana pemindahan badak jawa. Organisasi lingkungan tersebut menilai pemerintah harus membuktikan terlebih dahulu bahwa relokasi memang diperlukan untuk menyelamatkan populasi satwa langka itu.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, mengingatkan bahwa pemindahan badak bukan perkara sederhana. Apalagi, populasi badak jawa sangat terbatas sehingga kematian satu individu saja dapat menjadi kerugian besar bagi upaya konservasi.

WALHI juga menyoroti keberadaan tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya di sekitar batas timur Taman Nasional Ujung Kulon.

Perusahaan tersebut pernah menjalankan kegiatan produksi tambang emas di wilayah Cibaliung, Pandeglang, dengan area operasi sekitar 1.340 hektare. Aktivitas produksinya berlangsung sejak 2010 hingga berhenti pada Mei 2022.

Dalam Laporan Tahunan Antam 2025, disebutkan bahwa izin usaha pertambangan PT CSD dicabut pemerintah pada 2022. Perusahaan kemudian memasuki masa pascatambang pada Juni tahun yang sama.

Namun, berdasarkan laporan kuartal III 2026 yang dikutip Katadata, PT CSD masih mengupayakan pemulihan izin usaha pertambangan tersebut.

BNI Klaim Selamatkan Rp3,66 Miliar Dana Korban Penipuan, Lalu Bagaimana Nasib Dana Koba Tin Rp112,54 Miliar?
Baca Juga · Nasional
BNI Klaim Selamatkan Rp3,66 Miliar Dana Korban Penipuan, Lalu Bagaimana Nasib Dana Koba Tin Rp112,54 Miliar?

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon, terutama ketika pemerintah sedang membahas pemindahan badak jawa dari habitat alaminya.

WALHI menduga terdapat indikasi kepentingan ekspansi pertambangan emas yang perlu ditelusuri lebih jauh. Organisasi tersebut meminta pemerintah menjelaskan apakah wacana relokasi memiliki keterkaitan dengan kepentingan pertambangan di sekitar kawasan konservasi.

Meski demikian, keberadaan tambang di sekitar taman nasional tidak otomatis membuktikan adanya rencana membuka kawasan konservasi untuk pertambangan.

Potensi Emas dan Wilayah Pertambangan Ikut Disorot

Sorotan terhadap isu pertambangan semakin berkembang setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K./MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada Februari 2026.

WALHI menyoroti peta lampiran keputusan tersebut karena menemukan indikasi wilayah pertambangan di sekitar perairan Taman Nasional Ujung Kulon. Organisasi lingkungan itu meminta pemerintah mengklarifikasi batas wilayah dan potensi dampaknya terhadap ekosistem konservasi.

Di sisi lain, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menyatakan pihaknya belum melakukan eksplorasi maupun penelitian mendalam mengenai potensi cadangan emas di dalam Taman Nasional Ujung Kulon.

Artinya, keberadaan mineralisasi emas di kawasan Cibaliung tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa terdapat cadangan emas yang dapat ditambang di dalam taman nasional.

Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan di kawasan konservasi seperti taman nasional.

Dengan demikian, persoalan yang perlu dijawab pemerintah bukan sekadar ada atau tidaknya potensi emas, melainkan bagaimana memastikan aktivitas pertambangan di sekitar kawasan tidak mengganggu perlindungan habitat dan ekosistem Ujung Kulon.

Skandal KUR BNI Jember Rp41,48 Miliar: Identitas Warga Dicatut, Cuma Diberi Rp50 Ribu dan Sembako!
Baca Juga · Nasional
Skandal KUR BNI Jember Rp41,48 Miliar: Identitas Warga Dicatut, Cuma Diberi Rp50 Ribu dan Sembako!

Pemerintah Belum Memutuskan Pemindahan Badak Jawa

Di tengah polemik tersebut, pemerintah menyatakan rencana pemindahan badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo masih dalam tahap kajian.

Badan Komunikasi Pemerintah pada 17 November 2026 menyampaikan bahwa pemindahan belum akan dilakukan sebelum tersedia kajian ilmiah menyeluruh mengenai kelayakan habitat baru.

Kajian tersebut mencakup kualitas air, luas wilayah jelajah, ketersediaan pakan, keamanan kawasan, potensi konflik dengan masyarakat, serta kemungkinan persaingan sumber daya dengan satwa lain seperti banteng jawa.

Kementerian Kehutanan juga menegaskan belum menetapkan Alas Purwo sebagai lokasi definitif, termasuk jumlah badak yang akan dipindahkan, metode pemindahan, maupun jadwal pelaksanaannya.

Pemerintah menyatakan perlindungan badak jawa di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas selama kajian habitat kedua berlangsung.

Pada akhirnya, ada dua persoalan besar yang perlu dijawab secara terbuka. Pertama, seberapa mendesak pemindahan badak jawa dilakukan berdasarkan kajian risiko bencana yang dapat diuji publik?

Kedua, bagaimana pemerintah memastikan kebijakan konservasi tersebut tidak bersinggungan dengan kepentingan pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon?

Badak jawa merupakan salah satu satwa paling langka di dunia. Karena itu, kebijakan yang menyangkut masa depan populasinya harus didasarkan pada bukti ilmiah, transparansi, dan kepentingan konservasi. Jangan sampai rencana yang diklaim untuk menyelamatkan badak justru memunculkan kecurigaan baru yang tidak pernah dijawab secara tuntas.

Tags:
#WALHI#Antam#PT Cibaliung Sumberdaya#Badak Jawa#Anak Soemitro
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…