Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

UU Perampasan Aset Disahkan, Negara Bisa Sita Harta Tanpa Vonis Pidana, Siapa Mengawasi?

Sabila JP•
Nasional

ilustrasi uu perampasan aset. Foto: icjr.or.id

Suarapantura.com - Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi babak baru pemberantasan korupsi di Indonesia. Negara kini memiliki instrumen hukum untuk mengejar dan mengambil aset yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk melalui mekanisme perampasan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.

Namun, di balik kewenangan besar tersebut, muncul pertanyaan mendasar: seberapa kuat pengawasan terhadap aparat yang diberi kekuasaan untuk menelusuri, memblokir, menyita, hingga merampas harta seseorang?

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana. Orientasi penegakan hukum tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati.

Salah satu instrumen penting dalam aturan tersebut adalah non-conviction based asset forfeiture (NCBF), yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme ini memungkinkan negara mengejar aset dalam kondisi tertentu meskipun proses pidana terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan tidak menghasilkan putusan pemidanaan. Tahapannya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, hingga putusan dan pelaksanaan.

Di sinilah letak perubahan besar sekaligus risiko yang harus diawasi.

Kewenangan Besar, Pengawasan Jangan Sampai Tertinggal

Perampasan aset memang menjadi kebutuhan dalam pemberantasan korupsi. Selama ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan, mengalihkan, atau memindahkan kekayaan sehingga proses pemulihan kerugian negara menjadi sulit.

Namun, kewenangan untuk mengambil harta seseorang tidak boleh hanya diukur dari kemampuan negara menyita sebanyak mungkin aset. Prosedur hukum, dasar bukti, transparansi, dan mekanisme keberatan harus menjadi bagian yang sama pentingnya.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebelumnya mengingatkan adanya persoalan serius dalam draf akhir RUU Perampasan Aset. Catatan mereka mencakup hukum acara, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, serta potensi penyalahgunaan kewenangan aparat.

YLBHI menilai kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya.

Harta Alexandra Askandar Tembus Rp201 Miliar, Naik Rp23,8 Miliar: Apa Pendorongnya?
Baca Juga · Nasional
Harta Alexandra Askandar Tembus Rp201 Miliar, Naik Rp23,8 Miliar: Apa Pendorongnya?

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menegaskan, “Dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya.”

Peringatan tersebut penting karena pemblokiran rekening dan penyitaan aset dapat berdampak langsung terhadap kehidupan seseorang, perusahaan, maupun organisasi. Jika prosedur dan pengawasannya tidak berjalan dengan baik, tindakan yang seharusnya ditujukan untuk mengejar hasil kejahatan berisiko merugikan pihak yang tidak terlibat.

Harta Siapa yang Bisa Dirampas?

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana negara membuktikan bahwa suatu aset memang berkaitan dengan tindak pidana.

YLBHI menyoroti pentingnya bukti awal yang kredibel sebelum negara melakukan pemblokiran atau penyitaan. Menurut organisasi bantuan hukum tersebut, pembuktian tidak boleh berubah menjadi kewajiban bagi warga untuk membuktikan dirinya tidak bersalah setelah hartanya lebih dahulu dibekukan.

YLBHI mengingatkan, “Mekanisme pembuktian terbalik tidak boleh menjadi izin untuk menyita lebih dulu dan mencari pembenaran kemudian.”

Persoalan ini juga berkaitan dengan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Sebuah aset bisa saja berada atas nama anggota keluarga, mitra usaha, atau pihak lain yang tidak mengetahui asal-usul kejahatan.

Karena itu, harus ada kesempatan yang nyata bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan, menghadirkan bukti, dan memperoleh pemeriksaan yang adil di pengadilan.

DPR menyatakan regulasi tersebut telah memuat perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pengawasan independen, serta mekanisme pembuktian yang diuji secara terbuka di persidangan.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak boleh berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Badak Jawa Terancam Bayang-Bayang Tambang, Menteri LH Surati Bahlil: Wilayah Ujung Kulon Harus Dikeluarkan!
Baca Juga · Nasional
Badak Jawa Terancam Bayang-Bayang Tambang, Menteri LH Surati Bahlil: Wilayah Ujung Kulon Harus Dikeluarkan!

Pernyataan tersebut menjadi penting untuk diuji dalam pelaksanaan undang-undang. Sebab, jaminan di atas kertas tidak otomatis memastikan tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan.

Kritik Akademisi: Draf Tak Dibuka, Partisipasi Publik Dipertanyakan

Sorotan terhadap UU Perampasan Aset tidak hanya datang dari organisasi bantuan hukum. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, juga mengkritik proses pembentukan regulasi tersebut.

Dalam keterangannya pada 20 November 2026, Zaenur menilai pembahasan RUU berlangsung relatif tertutup karena draf yang dibahas tidak pernah dibuka kepada publik, meskipun DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah ahli, akademisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil.

Menurutnya, pihak-pihak yang diminta memberikan masukan tidak memperoleh kesempatan memeriksa dan menguji rumusan pasal-pasal yang sedang dibahas.

Ia mempertanyakan apakah proses tersebut telah memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Zaenur juga menyoroti substansi aturan yang dinilainya belum cukup kuat untuk menjangkau kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Kritik ini menjadi relevan karena salah satu harapan besar publik terhadap UU Perampasan Aset adalah kemampuan negara mengejar kekayaan tidak wajar yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dengan demikian, keberhasilan regulasi ini tidak cukup diukur dari berapa banyak aset yang berhasil disita. Kemampuan membongkar kekayaan hasil kejahatan, termasuk yang disembunyikan melalui berbagai cara, juga menjadi ukuran penting.

Badan Pengelola Aset Jangan Menjadi Kekuasaan Baru

Persoalan lain yang harus mendapat perhatian adalah pengelolaan aset setelah disita atau dirampas.

DPR menyebut regulasi tersebut mengatur tata kelola aset melalui badan profesional yang independen. Badan ini akan memiliki fungsi dalam pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset.

Menangis di Ruang Sidang, Anggota DPRD Bulungan Minta Bebas dari Kasus Ijazah Palsu: Saya Tidak Pernah Sekolah Formal!
Baca Juga · Nasional
Menangis di Ruang Sidang, Anggota DPRD Bulungan Minta Bebas dari Kasus Ijazah Palsu: Saya Tidak Pernah Sekolah Formal!

YLBHI mengingatkan bahwa lembaga pengelola aset harus memiliki batas kewenangan yang jelas, mekanisme audit, transparansi, serta pertanggungjawaban apabila terjadi kehilangan atau kerusakan aset.

Pengawasan juga harus benar-benar independen. Jangan sampai negara berhasil mengambil aset dari pihak yang diduga melakukan kejahatan, tetapi kemudian pengelolaan aset tersebut justru menjadi ruang baru bagi penyimpangan.

Aset yang disita bukan barang tanpa pemilik. Nilainya dapat berubah, bisa rusak, bahkan dapat dijual atau dimanfaatkan selama proses hukum berjalan. Karena itu, setiap keputusan mengenai pengelolaan aset harus memiliki dasar dan jejak pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Ujian Sesungguhnya Dimulai Setelah UU Disahkan

Pengesahan UU Perampasan Aset patut menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Namun, kewenangan besar negara harus berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara.

Ada sejumlah pertanyaan yang kini harus dijawab pemerintah dan aparat penegak hukum: bagaimana memastikan aset yang diblokir benar-benar memiliki hubungan dengan tindak pidana? Siapa yang mengawasi keputusan penyitaan? Bagaimana warga mendapatkan kembali aset apabila tindakan negara terbukti keliru? Siapa yang bertanggung jawab jika aset rusak, hilang, atau salah dikelola?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk pembelaan terhadap koruptor. Justru, pengawasan yang kuat diperlukan agar pemberantasan korupsi tidak kehilangan legitimasi dan tidak melahirkan korban baru.

Publik tentu menginginkan uang hasil kejahatan dikembalikan kepada negara dan korban. Namun, masyarakat juga berhak memastikan bahwa kewenangan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan UU Perampasan Aset bukan hanya seberapa banyak harta yang berhasil diambil negara, melainkan seberapa adil, transparan, dan akuntabel proses pengambilannya.

Sumber utama: DPR RI – laporan pengesahan UU Perampasan Aset, YLBHI – catatan kritis atas draf UU, dan UGM – kritik Pukat UGM, 20 November 2026

Tags:
#Perampasan Aset#DPR RI#Habiburokhman#YLBHI#Sufmi Dasco Ahmad
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…