KPU DKI Tak Pernah Periksa Ijazah Asli Jokowi Saat Pilgub 2012, Saksi: Hanya Fotokopi Legalisir
Sabila JP•
Nasional
ilustrasi ijazah jokowi. FOTO: oke flores.com
Suarapantura.com - Proses verifikasi ijazah Joko Widodo (Jokowi) ketika mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012 kembali menjadi sorotan. Mantan pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengakui lembaganya tidak pernah memeriksa langsung ijazah asli Jokowi saat proses pencalonan berlangsung.
Pengakuan tersebut disampaikan mantan Kepala Bagian Teknis dan Hukum KPU DKI Jakarta, Binsar S.T. Siagian, ketika dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).
Di hadapan majelis hakim, Binsar menjelaskan dokumen pendidikan yang diterima KPU DKI saat itu hanya berupa fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi. Tidak ada pemeriksaan langsung terhadap dokumen aslinya.
Keterangan itu muncul ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendalami apakah penyerahan salinan ijazah legalisir oleh pasangan calon juga disertai penunjukan dokumen asli.
"Penyerahan ijazah yang dilegalisir tidak disertai dengan pembuktian ijazah asli. Hanya ijazah yang dilegalisir," ungkap Binsar menjawab pertanyaan jaksa di ruang sidang utama.
KPU Mengaku Hanya Melakukan Verifikasi Administrasi
Binsar kemudian menjelaskan mekanisme pemeriksaan berkas pencalonan yang berlaku di KPU DKI Jakarta pada Pilgub 2012.
Menurutnya, verifikasi yang dilakukan pada tahap awal sebatas memastikan kelengkapan dokumen persyaratan. Pemeriksaan lebih jauh atau klarifikasi kepada instansi terkait baru dilakukan apabila ditemukan kejanggalan atau dugaan ketidakbenaran dokumen.
"Normanya KPU hanya melakukan verifikasi administrasi, yaitu ada dan tidak ada. Kemudian jika ada keganjilan atau dugaan ketidakbenaran, maka KPU dapat melakukan klarifikasi ke pihak terkait," jelas Binsar.
Keterangan tersebut membuka kembali pertanyaan mengenai sejauh mana pemeriksaan dokumen pendidikan calon kepala daerah dilakukan pada saat itu.
Apakah pemeriksaan sebatas memastikan keberadaan fotokopi legalisir, atau terdapat mekanisme lain untuk memastikan keabsahan dokumen yang diserahkan?
Namun, keterangan Binsar harus ditempatkan sesuai konteksnya. Pengakuan bahwa KPU tidak memeriksa ijazah asli bukan dengan sendirinya membuktikan dokumen tersebut tidak sah. Saksi justru menerangkan bahwa mekanisme yang berlaku saat itu mengutamakan verifikasi administrasi dan klarifikasi apabila ditemukan kejanggalan.
Jokowi Wajib Hadir Saat Pendaftaran
Dalam persidangan yang sama, Binsar juga menjelaskan ketentuan mengenai kehadiran pasangan calon saat mendaftarkan diri ke KPU.
Menurutnya, pasangan calon diwajibkan hadir langsung ketika melakukan pendaftaran awal. Sementara itu, apabila terdapat persyaratan yang belum lengkap, tim pasangan calon dapat membantu menyampaikan dokumen tambahan.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari penjelasan saksi mengenai proses administrasi pencalonan Jokowi dalam Pilgub DKI Jakarta 2012.
Perkara Roy Suryo Berawal dari Tuduhan Ijazah Palsu
Keterangan Binsar muncul dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut perkara bermula pada 26 Maret 2025, ketika ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah, memperlihatkan tiga unggahan media sosial yang memuat tudingan mengenai ijazah S-1 Jokowi.
Unggahan tersebut berasal dari kanal YouTube @edysujanachannel pada 22 Januari 2025, kanal YouTube @baligeacademy8116 pada 10 Maret 2025, serta akun X @doktertifa pada 20 Maret 2025.
Jaksa menyebut Jokowi kemudian meminta ajudannya menghubungi tim penasihat hukum untuk mengumpulkan bukti unggahan serupa.
Tim kuasa hukum Jokowi selanjutnya menggelar konferensi pers pada 14 April 2025 untuk membantah tudingan tersebut. Sehari kemudian, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menyampaikan klarifikasi.
Wakil Rektor UGM Prof. Wening Udasmoro menyatakan Jokowi tercatat menjalani Tridharma Perguruan Tinggi dan resmi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 5 November 1985.
Jaksa Persoalkan Metode Analisis Roy Suryo
Dalam dakwaannya, jaksa juga mempersoalkan analisis dokumen ijazah yang dilakukan Roy Suryo menggunakan metode error level analysis (ELA).
Jaksa menilai analisis tersebut cacat prosedur karena tidak bersumber dari pemilik sah dokumen serta dilakukan tanpa verifikasi maupun izin Jokowi.
Jaksa juga menyebut Jokowi mengalami kerugian immateriil karena merasa dihina dan direndahkan secara personal akibat pernyataan-pernyataan yang dipersoalkan.
Roy Suryo didakwa melanggar ketentuan pencemaran nama baik dalam Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jaksa juga mencantumkan dakwaan terkait ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Seluruh tuduhan tersebut masih merupakan materi dakwaan yang harus dibuktikan di persidangan. Roy Suryo juga tetap memiliki hak untuk membela diri dan mengajukan bukti maupun saksi yang meringankan.
Pengakuan Saksi KPU Bukan Akhir Pembuktian
Keterangan mantan pejabat KPU DKI tersebut menambah materi yang perlu diperiksa dalam perkara ijazah Jokowi. Namun, ada perbedaan mendasar antara tidak diperiksanya dokumen asli oleh KPU pada 2012 dan persoalan keaslian ijazah itu sendiri.
Keduanya tidak dapat disamakan.
Pernyataan Binsar menjelaskan prosedur administrasi yang dijalankan KPU ketika menerima berkas pencalonan. Sementara itu, keaslian dan keabsahan ijazah merupakan persoalan berbeda yang membutuhkan pembuktian melalui dokumen, keterangan institusi penerbit, serta alat bukti lain yang relevan.
Karena itu, keterangan saksi ini penting untuk memahami bagaimana verifikasi pencalonan dilakukan pada Pilgub DKI 2012, tetapi belum cukup untuk menarik kesimpulan mengenai keaslian ijazah Jokowi.
Publik kini dapat mengikuti bagaimana majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut bersama bukti-bukti lain yang diajukan jaksa maupun pihak terdakwa.