Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan bahwa musim kemarau tahun 2025 akan memiliki durasi lebih pendek dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menjelaskan bahwa awal musim kemarau diprediksi dimulai pada April 2025, namun tidak terjadi secara serentak di seluruh Indonesia melainkan secara bertahap di berbagai wilayah.
Pada bulan April tersebut, diperkirakan sebanyak 115 zona musim (ZOM) sudah memasuki periode kemarau.
Perluasan wilayah terdampak kemarau akan terjadi pada Mei dan Juni 2025, mencakup sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Papua.
Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor iklim global yang saat ini berada dalam fase netral, termasuk fenomena El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD), yang menunjukkan tidak adanya gangguan cuaca ekstrem dari Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia hingga paruh kedua tahun 2025. Namun, BMKG mencatat bahwa suhu permukaan laut di perairan Indonesia cenderung lebih hangat dari biasanya dan diperkirakan bertahan hingga September, yang dapat berdampak pada variabilitas cuaca lokal.
Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung antara Juni hingga Agustus 2025, dengan intensitas kekeringan tertinggi terjadi di wilayah Jawa bagian tengah hingga timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku pada Agustus.
Secara keseluruhan, sekitar 60% wilayah Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau dengan kondisi normal, sementara 26% wilayah akan lebih basah dari biasanya, dan 14% sisanya lebih kering.
Meskipun sebagian besar daerah mengalami musim kemarau yang lebih singkat, terdapat 26 wilayah yang justru menghadapi periode kemarau lebih panjang, terutama di sebagian Sumatera dan Kalimantan.
Menyikapi prediksi ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi bagi berbagai sektor, khususnya pertanian. Petani disarankan untuk menyesuaikan pola tanam berdasarkan prediksi musim kemarau di masing-masing daerah, memilih varietas tanaman yang tahan kekeringan, serta mengoptimalkan sistem pengelolaan air seperti irigasi dan penyimpanan air hujan.
Selain itu, sektor energi dan kesehatan juga perlu bersiap menghadapi potensi dampak kekeringan, seperti kebakaran hutan dan lahan serta peningkatan risiko penyakit terkait kekurangan air bersih.
Pemerintah daerah diimbau untuk memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi dampak musim kemarau guna meminimalkan kerugian ekonomi dan sosial.
***
