SuaraPantura.com - Ramainya diskusi tentang Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat di Kabupaten Brebes, seorang seniman dari komunitas BLAKASUTA, Henri Yetus Siswono memberikan komentar yang menohok.
Pasalnya, dirinya menilai masih banyak laporan harta kekayaan pejabat Brebes yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan.
"Masih banyak Laporan kekayaan pejabat Brebes yang janggal, dibuat tidak sesuai kenyataan," ungkap Henri kepada Suara Pantura pada Kamis, 9 Maret 2023.
Menurut Henri yang juga menyimak perkembangan dan analisa LHKPN, modus ketidakjujuran dalam laporan kekayaan pejabat pun beragam, ada yang tidak mendaftarkan hartanya, mengecilkan nilai asetnya, bahkan beberapa terindikasi melakukan penambahan aset atasnama orang lain.
"Modusnya beragam dalam membuat laporan, masih banyak yang belum jujur, ada yang tidak mendaftarkan hartanya, mengecilkan nilai asetnya, bahkan beberapa terindikasi melakukan penambahan aset atasnama orang lain," ungkap Henri.
Henri memberikan apresiasi terhadap media yang mau mempublikasikan LHKPN para pejabat di Kabupaten Brebes.
Ia beranggapan bahwa jika Brebes ingin keluar dari keterpurukan miskin ekstrem, maka Transparansi adalah suatu keniscayaan.
"Transparansi dari penyelenggara pemerintahan dan elemen pendukungnya itu suatu keniscayaan, pabila Brebes ingin keluar dari keterpurukan miskin ekstrim," ungkapnya.
Hendri pun menyerukan kepada para pejabat Brebes untuk jangan terus membodohi masyarakat.
"Jangan bodohi Rakyat Brebes!," Tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta bantuan wartawan dan nitizen melacak aset pejabat negara dan memviralkannya.
Hal ini berkaca pada banyaknya penyelenggara negara yang tidak jujur dalam melporkan harta kekayaannya.
"Coba teman-teman wartawan dan netizen kalau itu bisa melacak aset para pejabat penyelenggara negara, kemudian viralkan. Sehingga apa? Banyak yang gerak. Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam. Kan begitu. Itu sebetulnya dorongnya ke sana," ungkapnya di Gedung Merah Putih pada Selasa, 28 Februari 2023 lalu.
Seperti diketahui, selama ini kolaborasi pihak media dengan nitizen di media sosial berhasil mengungkap dan mengawal kasus-kasus besar, seperti kasus Sambo dan penganiayaan anak pejabat pajak sekaligus membongkar LHKPN pejabat pajak yang bermasalah.
Terkait LHKPN, Ketua KPK RI, Firli Bahuri juga pernah menyampaikan bahwa 95 persen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diserahkan para pejabat tidak jujur atau akurat.
Firli menyebut masih banyak penyelenggara negara yang menyembunyikan asetnya.
"Ketidakpatuhan baru satu masalah. #KPK juga sudah mengungkapkan 95% data #LHKPN tidak akurat. Banyak penyelenggara negara tidak jujur melaporkan harta kekayaan mereka. Mulai tanah, bangunan, rekening bank, sampai investasi lain, ada saja yang mereka sembunyikan," tulis Firli dalam cuitan di Twitter-nya mellui akun @firlibahuri, pada 10 November 2021 silam.
***
