SuaraPantura.com - Sekretaris program studi hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie berpendapat, istana Batu Tulis Bogor menjadi saksi bahwa akhirnya PDIP untuk yang kedua kalinya menjunjung tinggi aspirasi konstituennya.
Menurut Gugun, seandainya yang dipilih adalah Puan Maharani sebagai putra mahkota Bu Mega sebagai Ketum PDIP, tentu respon konstituen dan jajaran struktur partai dari pusat sampai ranting tidak sesolid saat ini.
"Keputusan resmi dalam rapat DPD PDIP ke-140 dengan memberikan mandat dan menugaskan Gubernur Jawa Tengah itu tidak mudah," kata Gugun dihubungi Jumat 21 April 2023.
Gugun tak menampik bahwa dinamika dan pasang surut dukungan Bu Mega kepada Ganjar juga tak mulus begitu saja.
Seandainya Bu Mega lebih menuruti ego nepotisme, tentu mandat itu akan diarahkan ke putri mahkotanya yang sekarang jadi ketua DPR RI di Senayan.
"Tapi dinamika parpol pemenang itu pada akhirnya menyadari bahwa sebagai parpol yang punya pengalaman politik panjang, suara konstituen itu suara Tuhan. Suara kader, suara fungsionaris partai dari tingkat ranting, cabang sampai pusat, tidak bisa diabaikan," terang dia.
Ia mengingatkan publik, ketika 2014 Bu Mega memutuskan Jokowi yang saat itu masih menjabat gubernur DKI, menerima mandat sakral dari PDIP untuk bertarung dalam pilpres.
Di dalam konstitusi, capres dan cawapres secara absolut pencalonannya milik parpol atau gabungan parpol, tidak ada pintu lain.
Sehingga figur yang populer, mendapat dukungan publik, tapi tanpa diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh kursi di parlemen, tentu tidak bisa ikut pilpres.
Menurutnya, momentum di Batu Tulis Jumat siang juga membuat dinamika pemilu 2024 mengalami eskalasi. Parpol lain akan memutuskan berkoalisi ke PDIP atau ke koalisi sebelah, dimulai dari sekarang.
Tinggal siapakah pendamping Ganjar yang ideal? Apakah dari parpol koalisi, atau dari akademisi, profesional?
Sekali lagi, PDIP menunjukkan kelasnya sebagai parpol wong cilik. Selamat dari godaan nepotisme, seperti dugaan publik sebelumnya.
"Tapi jangan lupa, masih ada PR untuk Ganjar yang harus di clear-kan oleh PDIP dan koalisinya: izin pabrik semen di Rembang yang masih menjadi catatan para aktivis lingkungan dan rakyat pegunungan Kendeng. Tentu para aktivis antikorupsi juga akan membongkar isu korupsi E-KTP yang sempat menyeret namanya," tukasnya.***
