SuaraPantura.com - Ketua dewan pakar Transisi Energi, Salamuddin Daeng mengingatkan agar Pertamina jangan menggunakan bahan baku yang bersumber dari penggundulan hutan seperti sawit dan batubara.
Pasalnya, agenda transisi energi di Pertamina selain harus menghentikan bisnis energi fosil dari minyak, juga menghentikan semua penggunaan bahan baku yang bersumber dari deforestasi atau penggundulan hutan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi jelas mengatakan bahwa Pertamina harus memiliki peta jalan untuk transisi energi. Mau melakukan apa jelas harus konkrit. Rencananya apa hasilnya apa.
Menurut Presiden Jokowi, BUMN Pertamina itu jelas bisnis energi fosil. Energi yang akan diakhiri dalam waktu yang tidak lama lagi. Semua orang harus berhenti menggunakan energi fosil sebagai bahan bakar.
"Pertamina juga harus tau bahwa kesepakatan Iklim COP 26 Glasgow dimana Presiden Jokowi sebagai salah satu pimpinannya, harus menghentikan sama sekali deforestasi atau penggundulan hutan untuk kepentingan perkebunan dan kepentingan pertambangan khususnya batubara," kata Salamudin Daeng di Jakarta, Selasa (23/11/2021).
Daeng menegaskan bahwa perintah Presiden Jokowi selaku pimpinan G20 dan COP 26 kepada Pertamina sebetulnya sangat clear. Namun mengapa Pertamina justru tidak memperlihatkan langkah signifikan?
Dalam kajian Transisi Energi, Daeng membeberkan dua hal yang mengindikasikan Pertamina seolah ngeyel.
Pertama, impor minyak Pertamina yang masih sangat besar. "Jelas ini menghalangi upaya Indonesia untuk menekan emisi karbon," tegas Daeng.
Kedua, langkah Pertamina mengembangkan mega proyek bio disel di kilang Cilacap dan mengembangkan gasifikasi batubara. Ini akan menciptakan ketergantungan baru Pertamina kepada para juragan sawit dan oligarki batubara.
Menurut Daeng, dua hal tersebut, yakni mengembangkan bio diesel dari sawit dan mengembangkan gas LPG dari batubara jelas melanggar komitmen perubahan iklim dalam kaitan mandat Indonesia menghentikan deforestasi.
"Bayangkan saja saat ini 9 juta ton sawit harus dibeli Pertamina dari perusahaan yang selama ini telah distempel oleh Internasional sebagai perusahaan perusak hutan!," cetusnya.
Oleh karenanya, Daeng meminta Pertamina sebaiknya jangan menyepelekan perintah presiden Jokowi. Pertamina juga jangan sampai ignorant alias tidak peduli.
"Bagaimana pun menurut Presiden Jokowi agenda transisi energi ini penting bagi generasi mendatang dan bagi anak cucu. Sekarang saja bencana alam dimana mana akibat kerusakan lingkungan," tukasnya.***
