SuaraPantura.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan Politisi PKS Mulyanto menyentil Basuki Tjahja Purnama atau Ahok soal kontrak BUMN dan Pertamina.
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok menjadi sorotan pasca menyebut banyak kontrak di BUMN yang bermasalah, termasuk Pertamina. Hal ini membuat Arya Sinulingga dan Mulyanto angkat bicara.
Arya Sinulingga menyentil Ahok dalam kapasitas sebagai Staf Khusus Menteri BUMN, sedangkan Mulyanto sebagai Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup.
Arya Sinulingga dalam cuitan di akun Twitter @AndiSinulingga bahkan mengatakan Ahok tidak bisa kerja.
"Makin lama akan terlihat bahwa Ahok itu sesungguhnya gak bisa kerja kecuali ngebacot doang. Dulu dia keenakan bisa beri stempel buruk pada siapa saja yg berbeda apalagi mengeritiknya," kata Arya Sinulingga di akun Twitternya, Minggu 28 November 2021.
Ia mengaku bingung dengan pernyataan Ahok, menurutnya Ahok tidak mengikuti perkembangan BUMN.
"Makanya kita agak bingung. Pak Ahok ini mungkin tidak mengikuti perkembangan di BUMN. Seperti kasus-kasus misalnya. Berapa banyak itu direksi kita laporkan, direksi Asabari kita laporkan, direksi Jiwasraya kita laporkan," kata Arya pada media.
Politisi PKS Mulyanto juga turut menanggapi pernyataan Ahok. Ia menilai Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina harusnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik.
"Sebagai Komisaris Utama Basuki Tjahja Purnama atau Ahok harusnya bisa membantu Pertamina mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi bukan malah memperkeruh suasana dengan bicara sembarang," ungkapnya.
Mulyanto mengingatkan Ahok agar fokus pada pembangunan Kilang GRR Tuban.
"Jadi ketimbang bising di media atau berpolemik dengan kementerian BUMN, yang merupakan induknya, Ahok lebih baik fokus mendorong pembangunan kilang GRR Tuban," kata Mulyanto.
Diketahui pernyataan Ahok terkait kontrak BUMN dan Pertamina tersebut dikatakan pada channel YouTube Panggil Saya BTP yang tayang pada 19 November 2021
Pada tayangan yang berjudul "Pejabat Tidak Boleh Takut untuk Mengeksekusi" Ahok menyinggung mengenai banyak kontrak di BUMN yang merugikan, termasuk di Pertamina.***
