SuaraPantura.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD membongkar dugaan perampok uang Rakyat atas Satelit di Kementerian Pertahanan.
" Dugaan Kasus satelit komunikasi kementerian pertahanan tahun 2015" jelas Mahfud MD dalam konferensi persnya pada Kamis, 13 Januari 2022.
Mahfud MD mengaku telah berkordinasi dengan berbagai pihak untuk mengusut kasus ini.
Bahkan presiden meminta agar kasus ini segera dibawa ke ranah pidana.
"Presiden juga meminta juga meminta agar segera dibawa ke ranah peradilan pidana." Tulis Mahfud MD melalui instagram pribadinya.
Mahfud menambahkan selain Presiden, baik Menhan, Mekeu, Kominfo dan panglima TNI semuanya kompak sepakat unyuk mengusut kasus ini.
" Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat. Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika juga tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan." Tambah Mahfud.
Mahfud menjelaskan, sebenarnya kasus ini sudah ada dari tahun 2018 namun dirinya brlum jadi Menko jadi tah mengikuti dan tak tahu persis persoalannya.
"Tahun 2018 saya belum jadi Menko, jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya. " Terang Mahfud.
Mahfud juga menceritakan kronologi dirinya mengetahui kasus tersebut dan memutuskan untuk mengungkapnya.
"Saat saya diangkat jadi Menko, saya jadi tahu karena pada awal pendemi Covid-19, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan." Tulis mahfud.
Mahfud menulai ada yang janggal karena saat prones pemanggilan pihak-pihak terkait, namun seperti ada yang menghalang-halangi.
" Saya kemudian mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali-kali tetapi ada yang aneh. Sepertinya ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya. Akhirnya, saya putuskan untuk minta BPKP melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT)." Terang Mahfud.
Setelah dilakukan Audit itulah kemudian Mahfud MD mengetahui ternyata ada pelanggaran hukum yang berpotensi pidana, serta ada kerugian negara.
" Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan. Makanya, saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum." Jelasnya.
Mahfud MD pun memutuskan untuk mengungkapnya secara terang benderang.
Mahfud MD meminta masyarakat turut serta dalam mencermati dan mengawal kasus ini hingga tuntas.
" Jadi, mari bersama-sama kita cermati dengan seksama pengusutan kasus ini." Pinta Mahfud.
***
