SuaraPantura.com - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menghadiri acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Sosialisasi UU HPP yang digelar di Gedung Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya dilaksanakan pada Kamis 20 Januari 2022.
Dalam paparannya, Mukhamad Misbakhun menyampaikan pada tahun 2021 yang lalu situasi ruang fiskal pemerintah sangat terbatas, sehingga diperlukan jalan keluar untuk memperluas ruang fiskal.
"Ruang fiskal pemerintah sangat terbatas sehingga harus dicarikan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah minta tolong kepada pembayar pajak untuk memperluas ruang fiskalnya," kata Misbakhun, Kamis 20 Januari 2022.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini melanjutkan melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 membuktikan bahwa politik bisa menjadi jalan keluar.
"Dalam pembahasan undang-undang ini kami membuktikan kepada komponen bangsa bahwa politik bisa menjadi jalan keluar karena UU dibahas sangat cepat dalam forum yang sangat fundamental perdebatannya," ungkapnya.
Ia menjelaskan pihaknya tidak ingin dunia usaha yang terhimpit akibat pandemi Covid-19 harus menghadapi himpitan dari pemungutan pajak.
"Kita tidak ingin dunia usaha yang tengah menghadapi himpitan Covid kemudian menghadapi himpitan dari proses pemungutan pajak, itu kita jaga semua. kita cari yang terbaik untuk negeri ini bagaimana mencari formulasi sistem pajak yang negara bisa mendapatkan dan para pengusaha tidak mengalami proses yang sulit pada situasi yang sulit," jelasnya.
Melalui UU HPP tersebut, kata Misbakhun, beberapa kebijakan baru juga dikeluarkan oleh pemerintah.
"Threshold PTKP dinaikan, kemudian kita beri peluang yang lebih baru melalui Tax Amnesy Jilid II, tadi Pak Dirjen mengatakan baru di awal sudah dapat 0,5 triliun," katanya.
Menurut politisi asal Pasuruan ini, Program Pengungkapan Sukarela atau Tax Amnesty Jilid II adalah momentum yang harus dimanfaatkan.
"Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak ini adalah sebuah momentum yang harus dimanfaatkan. Bapak-bapak sekalian harus menjadi agen dari UU ini. Tahun 2021 tangan dingin pak Suryo Utomo telah membuat target pajak tercapai. Direktorat Jenderal Pajak telah menunggu selama 12 tahun pencapaian pajak ini tercapai 100 persen," jelasnya.
Misbakhun berharap pada tahun 2022 ini target penerimaan pajak kembali tercapai dengan dukungan para pengusaha.
"Saya berharap di Tahun 2022 dengan dukungan para pengusaha yang sangat kuat, target pajak ini dapat kembali tercapai, dan jawa Timur adalah salah satu tulang punggung penerimaan pajak secara nasional," harapnya.
Sosialisasi UU HPP ini nampak dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Anggota Komisi XI yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M Sarmuji, dan Anggota Komisi XI Indah Kurniawati.
