SuaraPantura.com - Parwa Institute kembali menggelar diskusi serial bertajuk "Siapa Presiden Terpilih?" dalam menyambut perhelatan akbar kontestasi elektoral pada 2024 mendatang.
Diskusi publik kali ini digelar dengan tujuan mengarsir pertarungan politik di kalangan elite yang kini sedang terlibat 'keras' memuluskan berbagai agenda kepentingan mereka memperebutkan politik elektoral di depan mata -jika nantinya agenda politik akbar ini tidak mengalami penundaan.
Hadir sebagai narasumber, pakar sosiologi politik, Sadikin Suhidin, Indonesian Political Opinion (IPO), Deddy Kurnia Syah Putra, dan periset Parwa Institute, Agnia Addini.
Diskusi yang dipandu Fiari Mukhlas Mubarak ini mengawali perbincangan dengan mengangkat wacana penundaan pemilu yang saat ini sedang hangat diperbincangkan publik.
Sadikin Suhidin dalam menanggapi isu tersebut mengatakan penundaan pemilu bakal menjadi sebuah keniscayaan politik melihat dinamika kekuasaan yang berlangsung belakangan.
"Saya tidak melihat wacana ini sekadar pasar diskursus untuk mengalihkan atensi publik terhadap situasi krusial yang tengah terjadi di republik ini. Tepatnya, saya melihat ini sebagai satu agenda serius yang melibatkan kekuatan oligarki pemodal di belakangnya," ujar Sadikin, Jakarta, Senin 14 Maret 2022.
Pria yang akrab disapa Bang Brek ini menilai mega kepentingan yang beroperasi di balik wacana penundaan pemilu ini bukan melibatkan aktor-aktor "kelas teri" yang hanya bermodalkan suara dalam ruang-ruang sumbang diskursif publik.
"Yang harus digarisbawahi di sini, wacana ini memang telah di-setting di kalangan elite oligarki kapital yang hari ini menggawangi seluruh agenda kebijakan dan berada tepat di balik rejim pemerintahan Jokowi. Dengan begitu, bukan tidak mungkin penundaan pemilu ini bakal berjalan mulus jika melihat riak-riak dinamika (politik) yang tengah berlangsung," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa eksistensi media dan lembaga survei, lebih-lebih partai politik hari ini yang tidak bisa lagi berkutik setelah dikepung oleh kuasa oligarki kapital dari berbagai sisi. Ditambah fungsi dan peran partai yang belakangan mengalami pengerdilan.
"Persoalan muncul ketika media yang tadinya menjadi pilar demokrasi justru diinstrumentasi oleh kuasa oligarki kapital. Ini juga berlaku bagi eksistensi lembaga survei dan parpol hari hari ini," cetusnya.
"Ketika partai dikerdilkan perannya semata-mata home industri dan sebatas peserta pemilu, maka di sana harapan publik agar partai mampu menderek aspirasi dan tuntutan publik melalui kader-kadernya yang berkompeten menjadi sesuatu yang naif," sambungnya.
Ia juga menambahkan, kuatnya agregasi kepentingan elite pemodal membuat realisasi wacana penundaan pemilu menjadi sesuatu yang mustahil untuk dielakkan.
Sementara, Deddy Kurnia melihat wacana penundaan pemilu 2024 masih menjadi isu yang belum pasti ditebak ending-nya. Meski dirinya sedikit tidak setuju terkait hembudan wacana tersebut.
Ia mengaku kekuatan rejim saat ini sangat memungkinkan untuk meloloskan isu penundaan pemilu. Namun dirinya memberikan sejumlah catatan terkait wacana terebut.
"Artinya kalau berhasil menunda pemilu dan saya yakin rejim hari ini sanggup menunda pemilu. Dengan asumsi mereka koalisi mayoritas Ketua DPR/MPR dari koalisi pemerintah semuanya. Besok pun sudah bisa diwujudkan," urainya.
Hanya saja, menurut dia, menunda pemilu bukan lah perkara biasa. Dikatakan, selain harus mengubah konstitusi juga menimbang riak-riak penolakan dari masyarakat. Kalau kemudian jadi penundaan pemilu, ujarnya, tidak lantas perpanjangan masa jabatan presiden itu diikutsertakan.
"Kalau sampai ada kelompok yang mewacanakan penundaan pemilu sekaligus menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden maka ada orientasi kekuasaan di sana. Dengan begitu semua ini menjadi nonsense (omong kosong). Karena kalaupun berhasil melakukan penundaan pemilu sekalipun, masa jabatan presiden tetap tidak bisa diperpanjang atau berhenti sesuai masa jabatannya," terang Deddy.
Di samping itu Deddy menyebut beberapa figur yang punya potensi keterusungan tinggi di urutan pertama ada Prabowo Subianto, lalu diikuti Puan Maharani dan Airlangga Hartarto di posisi ketiga.
Namun untuk posisi elektabilitas Airlangga, menurutnya ada catatan khusus apabila tidak terjadi pecahan dukungan di internal Golkar. Jika itu terjadi, maka bukan tidak mungkin posisi Erlangga akam digeser Agus Harimurti Yudhoyoni (AHY) yang saat ini elektabilitasnya terus menanjak.
Terakhir, periset Parwa, Agnia memandang sosok yang bakal memenangkan Pilpres ke depan masih sangat terbuka. Masing-masing figur yang namanya menghiasi 10 besar hasil survei nasional berpeluang memenangkan elektoral.
"Semua figur yang namanya belakangan banyak disebut di berbagai hasil survei mulai dari Prabowo, Ganjar, Puan Maharani, Airlangga, Anis Baswedan, Ridwan Kamil, Andika, AHY, Sandiaga Uno, dan laninnya memiliki peluang besar untuk merebut suara rakyat. Tinggal bagaimana setting politik yang kini sedang dijalankan masing-masing tim pemenangan mampu mengubah hasil akhir," tandasnya.
