SuaraPantura.com - Presiden Jokowi terlihat marah di depan hadirin saat memberikan arahan dalam acara bangga buatan Indonesia yang digelar di Badung, Bali.
Kemarahan Jokowi bukan tanpa sebab, rupanya Indonesia memang bisa dibilang sebagai tukang impor karena hobi beli barang dari luar negeri.
Hal ini sudah lama, namun tak segera mendapatkan solusi yang konkrit. Termasuk kemarahan Jokowi juga harus diimbangi dengan solusi yang tegas dan pasti.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Februari 2022, Indonesia diserbu impor berbagai komoditas pangan.
BPS mencatat, Indonesia mengimpor 5.075 ton beras dengan nilai 2 juta dolar. Beras diimpor dari India, Pakistan, Thailand, Vietnam, Jepang, dan negara lainnya.
Indonesia pun mengimpor 2,8 ton daging ayam dengan nilai 9.768 dolar. Impor telur unggas pada Februari 2022 naik 100 persen dibanding Januari 2022.
Pada Februari 2022, volume impor telur unggas mencapai 152 ton dengan nilai 922.804 dolar. Telur unggas diimpor dari India, Jerman, Amerika Serikat, China, dan Malaysia.
Indonesia mengimpor 1.055,8 ton cabai dengan nilai 1,9 juta dolar. Cabai berasal dari India, China, Malaysia, Taiwan, Jerman, dan negara lainnya.
Impor lainnya adalah 758.200 ton gula dengan nilai 372,3 juta dolar dari Thailand, India, Australia, Singapura, Malaysia.
Komoditas impor yang sering menghebohkan adalah kedelai. Impor 114.600 ton kedelai dilakukan dengan nilai 67,1 juta dolar. Impor kedelai dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, Malaysia, dan Singapura.
Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai, keluhan Jokowi soal pengadaan barang dan jasa impor di institusi pemerintah dan BUMN adalah sinyal Jokowi kurang perhatian terhadap kondisi struktural perekonomian nasional.
Dia mempertanyakan, mengapa baru pada tahun ke delapan masa jabatannya Jokowi mengeluhkan keberadaan barang-barang impor itu.
Padahal, proyek infrastruktur yang digadang-gadang Jokowi selama ini barang-barang modalnya diimpor semua. Sampai-sampai, industri baja nasional hampir tepar dan industri semen nasional overproduction.
"Selayaknya, kali ini Jokowi tidak sekadar mencari sensasi ekonomi dengan kritiknya itu, tapi bisa dijadikan landasan dasar dalam membenahi struktur perekonomian nasional ke depan. Karena pembangunan ekonomi tidak saja soal infrastruktur, tapi juga soal penguatan kapasitas produksi nasional,” kata Ronny, Senin 28 Maret 2022.
Menurut dia, keberadaan barang produksi dalam negeri belum cukup untuk memengaruhi pilihan para pembuat keputusan di level teknis pengadaan barang. Barang impor dari China dan sejumlah negara lain ternyata lebih murah.
Dengan demikian, keputusan mengimpor barang menjadi sangat rasional karena harga produk dalam negeri tidak kompetitif.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, masalah seperti ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan, biang keroknya tetap sama dan tak kunjung ada perbaikan.
***