Profesor Ini Mengatakan, Jokowi adalah Simbol Demokrasi, Jika Diganggu dan Diturunkan Maka..
Novia Fuji Astuti•
Nasional
SuaraPantura.com - Profesor Henri Subiakto, mantan staf ahli Menkominfo menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan simbol demokrasi rakyat. Sebab Jokowi terpilih sebagai presiden melalui proses demokrasi.
“Jokowi bukan hanya kepala negara dan pemerintah tapi simbol demokrasi rakyat Indonesia. Dia naik karena demokrasi, jadi presiden karena demokrasi,” ujar Profesor Henri melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 11 April 2022.
Selanjutnya Profesor Henri mengatakan, aksi demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Tetapi jika demo menuntut Jokowi turun dari jabatannya, maka itu penghianat demokrasi.
“Demo kebijakannya silahkan! Itu bagian dari demokrasi. Tapi jika ada yg ingin ganggu dan nurunkan sebelum 2024, itu pengkhianat dan perusak NKRI dan demokrasi,” ucapnya
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan jadwal pemilihan umum (Pemilu) akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Presiden memastikan tidak ada rencana penundaan pemilu atau wacana jabatan 3 periode.
“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) soal Persiapan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu 10 April 2022.
Pernyataan Jokowi tersebut menyusul adanya rencana demonstrasi dari BEM SI secara besar-besaran pada Senin 11 April 2022 terkait penolakan penundaan pemilu atau wacana jabatan 3 periode.
“Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” kata Jokowi.
Presiden menjelaskan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni ini.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
“Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” ujar Presiden Jokowi. ***